Hasil RNPK 2014: Gerakan Nasional PAUD dan Persiapan WAJAR PAUD 4-6 Tahun

Fri, 03/07/2014 - 11:38

Jakarta, Kemdikbud --- Pada akhir acara, hari ketiga Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat (07/03/2014). Komisi I yang di wakili oleh Kepala Pusat Pengembangan PAUDNI, Jayeng Baskoro, menyampaikan tiga isu strategis, rencana aksi dan komitmen gerakan nasional PAUD dan persiapan WAJAR PAUD 4-6 tahun.
 
Isu strategis pertama, kata dia adalah perluasan akses. Meningkatkan akses layanan PAUD di desa dengan keberpihakan pada daerah 3T, dan keterbatasan jumlah Bantuan Operasional PAUD (BOP). Melihat isu strategis itu, Jayeng mengatakan rencana aksi dan komitmen yang dibuat sebagai solusinya adalah meningkatkan anggaran penyelenggaraan PAUD tidak hanya dari APBN tetapi juga didukung dari APBD I dan II, mendorong diterbitkannya Perda, Pergub, Perko/Perwako untuk penyelenggaraan PAUD di kabupaten/kota khususnya daerah yang belum ada Perda, dan menyelenggarakan PAUD kunjung untuk daerah 3T atau desa yang jumlah PAUDNnya terbatas.
 
“Standar pelayanan minimal PAUD melalui perluasan akses, diantaranya 80 persen desa/kelurahan di setiap kabupaten/kota sudah memiliki program PAUD,” tuturnya. Berikutnya 80 persen di setiap kabupaten/kota sudah memiliki PAUD HI dan pendidikan keorangtuaan, dan 25 persen kecamatan di setiap kabupaten/kota memiliki Taman Kanak-kanak (TK) negeri.
 
Selanjutnya isu strategis kedua, mutu dan relevansi. Terdiri dari kualitas gedung PAUD  ada yang masih kurang baik, tunjangan guru PAUD nonformal belum setara dengan guru PAUD, dan pemberian apresiasi kepada desa Ramah Anak. Dengan isu trategis itu maka rencana strategis dan komitmenyang dibuat sebagai solusinya adalah mengadakan bantuan rehab ruang PAUD dari APBN dan APBD, bantuan pembangunan USB, RKB, renovasi sarana dan prasarana PAUD nonformal, dan meningkatkan kesejahteraan PTK PAUD Nonformal.
 
Standar pelayanan minimal mutu dan relevansi PAUD, Ia menjelaskan, 50 persen TK minimal memiliki satu orang pendidik berijazah S1 yang memiliki kualifikasi guru, satuan PAUDNI sudah memulai menerapkan standar satuan pendidikan anak usia dini, di setiap kabupaten/kota memiliki satu program PAUD minimal memiliki satu pendidikan PAUD yang bersertifikat PAUD tingkat dasar sekuran-kurannya 30 persen, dan di setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu lembaga PAUD yang idela yaitu satu anak tiga meter persegi.
 
Terakhir tentang  tata kelola, yaitu kebijakan pelaksanaan persiapan WAJAR PAUD umur 4-6 tahun. Rencana aksi yang dibuat yaitu menyusun naskah akademik WAJAR PAUD, termasuk peta jalan penuntasan PAUD, meningkatkan mutu PTK PAUD dan pemenuhan standar sarana dan prasarana, advokasi persiapan implementasi Wajar PAUD umur 4-6 tahun. “Pengoptimalisasi peran Bunda PAUD disetiap tingkatan pemerintahan perlu diintensifkan, dan menyempurnakan Standar Pelayanan Minimal PAUD,” tuturnya. (Seno Hartono)