Canangkan Gerakan Kembali Ke Sekolah, Mendikbud Serahkan KIP Kepada Anak Harapan Bangsa 26 Maret 2017 ← Back
Palu, Kemendikbud -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy bersama Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola mencanangkan Gerakan Kembali Ke Sekolah Seribu Anak Harapan Bangsa (GKS-1000-AHB), di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kota Palu, Minggu (26-3-2017). Dalam kesempatan tersebut Mendikbud secara simbolis menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada sepuluh orang siswa peserta GKS-1000-AHB yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin dan anak yatim atau yatim piatu di Provinsi Sulawesi Tengah.
"Sangat tepat program Provinsi Sulteng ini untuk meningkatkan kapasitas sekolah dan kapasitas anak-anak usia produktif. Khususnya mereka yang tidak berada di sekolah untuk dapat kembali bersekolah, agar ditingkatkan keterampilannya," ungkap Mendikbud dalam sambutannya dalam pencanangan GKS-1000-AHB, yang juga dihadiri Bupati dan Walikota di Sulteng.
Mendikbud mengingatkan kembali mengenai potensi demografi Indonesia yang perlu dikelola dengan baik. Guru besar Universitas Muhammadiyah Malang tersebut menjelaskan mengenai program wajib belajar 12 tahun dan pentingnya penyiapan daya saing generasi muda dalam menghadapi persaingan global.
"Kalau pendidikan ini kita rancang dan kelola dengan tepat, maka Indonesia dapat menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia pada seratus tahun kemerdekaan republik ini," tutur Mendikbud.
Gerakan Kembali Ke Sekolah Seribu Anak Harapan Bangsa ini berawal dari kepedulian para pemangku kepentingan atas rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) usia sekolah 15 sampai 21 tahun di Sulteng. Rentang usia tersebut semestinya dapat digunakan untuk menyiapkan mereka menjadi tenaga produktif yang terampil dan berdaya saing di jenjang pendidikan menengah.
"Indeks Pembangunan Manusia Sulteng sebesar 66,76 persen. Artinya masih di bawah rata-rata nasional," lapor Gubernur Longki kepada Mendikbud.
Gubernur Sulteng berharap program ini dapat menurunkan angka putus sekolah di Sulteng. Dengan target peningkatan APK pada pendidikan menengah khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
GKS-1000-AHB dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dengan memberikan keterampilan pada peserta didik. Lebih lanjut, Gubernur mengharapkan program ini dapat mencegah terjadinya tindak kriminal di kabupaten dan kota di Sulteng.
Menurut Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun 2016/2017, di Provinsi Sulawesi Tengah, tercatat anak putus sekolah untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 404 siswa dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 560 siswa. Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk sekolah menengah sederajat di Sulteng sebesar 81,98 persen dan Angka Partisipasi Murni (APM) 61,24 persen. Dari 13 kabupaten dan kota di Sulteng, Kabupaten Morowali memiliki APK dan APM tertinggi, yaitu 110,30 untuk APK dan 83,86 untuk APM.
Turut hadir bersama Mendikbud dalam kunjungan kerja ini, Sekretaris Jenderal Didik Suhardi, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad, Staf Khusus Fajar Riza Ul Haq, dan Direktur Pendidikan Khusus Layanan Khusus Sri Renani Pantjastuti.
Kepada Shelomita, penerima KIP, Mendikbud berpesan agar ia dapat menjaga semangat dan belajar dengan sungguh-sungguh. Siswi kelas X SMK bidang Pariwisata ini sempat tidak sekolah selama satu tahun, kemudian pihak sekolah memanggilnya untuk menjadi peserta GKS-1000-AHB dan kembali bersekolah. (*)
Palu, 26 Maret 2017
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: www.kemdikbud.go.id
Sumber :
"Sangat tepat program Provinsi Sulteng ini untuk meningkatkan kapasitas sekolah dan kapasitas anak-anak usia produktif. Khususnya mereka yang tidak berada di sekolah untuk dapat kembali bersekolah, agar ditingkatkan keterampilannya," ungkap Mendikbud dalam sambutannya dalam pencanangan GKS-1000-AHB, yang juga dihadiri Bupati dan Walikota di Sulteng.
Mendikbud mengingatkan kembali mengenai potensi demografi Indonesia yang perlu dikelola dengan baik. Guru besar Universitas Muhammadiyah Malang tersebut menjelaskan mengenai program wajib belajar 12 tahun dan pentingnya penyiapan daya saing generasi muda dalam menghadapi persaingan global.
"Kalau pendidikan ini kita rancang dan kelola dengan tepat, maka Indonesia dapat menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia pada seratus tahun kemerdekaan republik ini," tutur Mendikbud.
Gerakan Kembali Ke Sekolah Seribu Anak Harapan Bangsa ini berawal dari kepedulian para pemangku kepentingan atas rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) usia sekolah 15 sampai 21 tahun di Sulteng. Rentang usia tersebut semestinya dapat digunakan untuk menyiapkan mereka menjadi tenaga produktif yang terampil dan berdaya saing di jenjang pendidikan menengah.
"Indeks Pembangunan Manusia Sulteng sebesar 66,76 persen. Artinya masih di bawah rata-rata nasional," lapor Gubernur Longki kepada Mendikbud.
Gubernur Sulteng berharap program ini dapat menurunkan angka putus sekolah di Sulteng. Dengan target peningkatan APK pada pendidikan menengah khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
GKS-1000-AHB dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dengan memberikan keterampilan pada peserta didik. Lebih lanjut, Gubernur mengharapkan program ini dapat mencegah terjadinya tindak kriminal di kabupaten dan kota di Sulteng.
Menurut Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun 2016/2017, di Provinsi Sulawesi Tengah, tercatat anak putus sekolah untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 404 siswa dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 560 siswa. Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk sekolah menengah sederajat di Sulteng sebesar 81,98 persen dan Angka Partisipasi Murni (APM) 61,24 persen. Dari 13 kabupaten dan kota di Sulteng, Kabupaten Morowali memiliki APK dan APM tertinggi, yaitu 110,30 untuk APK dan 83,86 untuk APM.
Turut hadir bersama Mendikbud dalam kunjungan kerja ini, Sekretaris Jenderal Didik Suhardi, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad, Staf Khusus Fajar Riza Ul Haq, dan Direktur Pendidikan Khusus Layanan Khusus Sri Renani Pantjastuti.
Kepada Shelomita, penerima KIP, Mendikbud berpesan agar ia dapat menjaga semangat dan belajar dengan sungguh-sungguh. Siswi kelas X SMK bidang Pariwisata ini sempat tidak sekolah selama satu tahun, kemudian pihak sekolah memanggilnya untuk menjadi peserta GKS-1000-AHB dan kembali bersekolah. (*)
Palu, 26 Maret 2017
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: www.kemdikbud.go.id
Sumber :
Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 5345 kali
Editor :
Dilihat 5345 kali