Mendikbud Dorong LPTK Siapkan Guru Vokasi 09 Maret 2017 ← Back
Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mendorong lembaga pendidikan tenaga pendidikan (LPTK) membuka program-program untuk menyiapkan guru-guru vokasi. Jumlah guru produktif untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) masih kurang, oleh karena itu LPTK harus berupaya memenuhi kebutuhan tersebut.
Hal ini, menurut Mendikbud, terkait dengan upaya pemerintah untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dalam menghadapi era globalisasi dan bonus demografi yang dihadapi Indonesia. Penyiapan tenaga kerja terampil memerlukan banyak sekolah menengah kejuruan dan guru-guru vokasi yang profesional. "Terutama untuk empat sektor prioritas pemerintah yaitu pariwisata, kelautan, pertanian, dan industri kreatif," ujar Mendikbud dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia, di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (8/3/2017).
Empat sektor prioritas tersebut dipandang sebagai sektor yang memungkinkan Indonesia dapat bersaing dengan negara lain. Sayangnya, saat ini LPTK belum memiliki program studi untuk menyiapkan guru-guru vokasi untuk keahlian yang terkait empat sektor tersebut.
Upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menyiapkan guru-guru vokasi dalam jangka pendek adalah program keahlian ganda. Program keahlian ganda melatih guru-guru adaptif untuk memiliki kompetensi sebagai guru produktif. "Kita sudah merintis tahun lalu ada 12.000, sekarang ada 15.000, target kita di tahun 2018 ada 40.000 guru-guru SMK kita didik kembali dengan keahlian ganda," kata pria kelahiran Madiun tersebut.
Namun hal ini tidak mungkin terus-menerus dilakukan dalam jangka panjang, terutama pada empat sektor prioritas pemerintah. "Oleh karena itu LPTK swasta harus proaktif, harus segera! Menurut saya LPTK punya peluang sangat besar untuk melakukan konversi ini," ujar Muhadjir.
Mendikbud mengusulkan penyiapan guru vokasi tidak harus mendidik dari awal, namun dapat dilakukan dengan menambahkan keahlian pada sarjana murni. "Misal menyaiapkan guru SMK kelautan, bisa dengan melatih sarjana perikanan, itu diberi sertifikat. Tetapi harus terencana betul, tidak bisa tanpa perencanaan," kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut menambahkan. (Nur Widiyanto)
Sumber : BKLM
Hal ini, menurut Mendikbud, terkait dengan upaya pemerintah untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dalam menghadapi era globalisasi dan bonus demografi yang dihadapi Indonesia. Penyiapan tenaga kerja terampil memerlukan banyak sekolah menengah kejuruan dan guru-guru vokasi yang profesional. "Terutama untuk empat sektor prioritas pemerintah yaitu pariwisata, kelautan, pertanian, dan industri kreatif," ujar Mendikbud dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia, di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (8/3/2017).
Empat sektor prioritas tersebut dipandang sebagai sektor yang memungkinkan Indonesia dapat bersaing dengan negara lain. Sayangnya, saat ini LPTK belum memiliki program studi untuk menyiapkan guru-guru vokasi untuk keahlian yang terkait empat sektor tersebut.
Upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menyiapkan guru-guru vokasi dalam jangka pendek adalah program keahlian ganda. Program keahlian ganda melatih guru-guru adaptif untuk memiliki kompetensi sebagai guru produktif. "Kita sudah merintis tahun lalu ada 12.000, sekarang ada 15.000, target kita di tahun 2018 ada 40.000 guru-guru SMK kita didik kembali dengan keahlian ganda," kata pria kelahiran Madiun tersebut.
Namun hal ini tidak mungkin terus-menerus dilakukan dalam jangka panjang, terutama pada empat sektor prioritas pemerintah. "Oleh karena itu LPTK swasta harus proaktif, harus segera! Menurut saya LPTK punya peluang sangat besar untuk melakukan konversi ini," ujar Muhadjir.
Mendikbud mengusulkan penyiapan guru vokasi tidak harus mendidik dari awal, namun dapat dilakukan dengan menambahkan keahlian pada sarjana murni. "Misal menyaiapkan guru SMK kelautan, bisa dengan melatih sarjana perikanan, itu diberi sertifikat. Tetapi harus terencana betul, tidak bisa tanpa perencanaan," kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut menambahkan. (Nur Widiyanto)
Sumber : BKLM
Penulis : Nur Widiyanto
Editor : Anandes Langguana
Dilihat 5838 kali
Editor : Anandes Langguana
Dilihat 5838 kali