Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi program dan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun Anggaran 2020. Dalam paparannya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa Kemendikbud terbuka dan sangat mengapresiasi kritik dan masukan dari Komisi X sebagai mitra strategis.   
 

Salah satu kunci penting dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah kompetensi guru dan kepala sekolah. Oleh sebab itu, pembaruan model kompetensi guru perlu dilakukan untuk menjawab tantangan terhadap kualitas pendidikan yang terus berkembang di tingkat regional maupun global. “Pembaruan kompetensi ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari empat kompetensi yang sudah ada yang disusun secara berjenjang dan bertahap supaya lebih mudah dipahami oleh guru.”
 

 

Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) telah dibuka sejak 14 Februari hingga 27 Februari 2020. Namun Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) akan memperpanjang masa pendaftaran SNMPTN hingga akhir Maret 2020. Kebijakan tersebut diambil untuk memfasilitasi calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar bisa mendaftar untuk KIP Kuliah. Pendaftaran KIP Kuliah baru akan dibuka pada awal Maret 2020.
 

 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, dengan tegas mengatakan tidak ada kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait penggunaan sistem keuangan digital Go-Pay sebagai metode pembayaran iuran sekolah (SPP) siswa. Hal tersebut disampaikan Mendikbud pada Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Kamis (20/02/2020), di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan pengawasan akan terus dilakukan untuk mekanisme dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tahun anggaran 2020. Jika sebelumnya Pemerintah Pusat menggelontorkan dana BOS ke Pemerintah Daerah, saat ini dana BOS disalurkan langsung ke rekening sekolah penerima.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar episode III tentang perubahan mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pekan lalu. Mekanisme tersebut diperkuat juga dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, sebagai acuan dalam implementasi pengelolaan dana BOS.
 

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang diluncurkan Presiden Joko Widodo merupakan bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak pendidikan hingga bangku kuliah. Negara hadir untuk mendukung generasi muda, calon pemimpin masa depan, yang berpotensi tetapi membutuhkan dukungan finansial agar dapat memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan tinggi.
 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka pendaftaran bagi pengajar BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing). Peserta dapat melakukan pendaftaran mulai tanggal 14 Februari 2020 hingga 10 Maret 2020. Pendaftaran dibuka bagi calon pengajar BIPA untuk luar negeri dengan masa tugas 2021.
 

 

Melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga mengenai penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan kesejahteraan guru non ASN akan dapat terbantu. Saat ini sebanyak 50 persen dari dana BOS dapat digunakan untuk membantu membayar honor guru tersebut yang memiliki NUPTK dan tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019  di sekolah penerima bantuan dana BOS. Angka ini cukup signifikan dari sebelumnya hanya 15 persen dari total alokasi yang diterima sekolah.
 

Majalah Jendela yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali meraih penghargaan emas (gold winner). Penghargaan tersebut diperoleh  dalam ajang kompetisi Indonesia Inhouse Magazine Award (InMA) yang diselenggarakan Serikat Perusahaan Pers (SPS) tahun 2020.
 

 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, saat ini tantangan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan dalam menjalankan bisnis adalah sumber daya manusia yang unggul. Hal tersebut disampaikan pada Peluncuran Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) 2020 di Forum Human Capital Indonesia (FHCI), Assembly Hall Mandiri Sudirman, Rabu (12/2/2020).
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim membuka peluang kerja sama pendidikan dengan negara sahabat. “Kita ingin membuka partisipasi kemitraan yang besar. Dari sisi regulasi kami mendukung agar kerja sama dapat terimplementasi dengan baik,” hal tersebut disampaikan Mendikbud dalam forum diskusi “Discussion with Development Partners on Policy Direction and Potential Collaboration”, di kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
 

 

 

Melalui kebijakan Merdeka Belajar Episode 3, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dana bantuan operasional sekolah (BOS) salah satunya dilakukan dengan mengubah skema transfer daerah. Mulai tahun 2020, dana BOS ditransfer oleh Kementerian Keuangan langsung ke rekening sekolah, sehingga tidak lagi melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga tengah menyiapkan platform teknologi untuk perencanaan, penyaluran, dan pelaporan dana BOS dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana BOS.
 

 

Fleksibilitas dan otonomi yang diberikan kepada kepala sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) wajib diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana BOS.
 

Dalam rangka memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional yang jatuh setiap tanggal 21 Februari, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud (Badan Bahasa) akan menyelenggarakan kegiatan “Gelar Wicara dan Penampilan Tunas Bahasa Ibu”.  Gelar wicara ini mengangkat tema “Melestarikan Bahasa Daerah untuk Pemajuan Bangsa”.
 

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengubah mekanisme dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tahun anggaran 2020. Perubahan tersebut salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Melalui kebijakan Merdeka Belajar Episode 3, ditetapkan maksimal 50 persen dari dana BOS dapat digunakan untuk membayar gaji guru honorer. Sebelumnya, pembayaran gaji guru honorer bisa diambil dari total dana BOS dengan porsi maksimal 15 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta.
 

Pemerintah mengubah kebijakan penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Mendikbud menyatakan melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga, penggunaan dana BOS dibuat fleksibel, salah satunya sebagai langkah awal untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer.