Berikut adalah regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik:

  1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (unduh di sini)

  2. Peratuaran Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. (unduh di sini)

  3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. (unduh di sini)

  4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (unduh di sini)

  5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. (unduh di sini)

  6. Surat Keputusan Mahamah Agung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Dan / Atau Pengadilan Negeri. (unduh di sini).



Regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diatur dalam:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (unduh di sini)


Terkait pelaksanaan tugas dalam memberikan layanan informasi publik, PPID Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyusun prosedur operasional standar (POS) sebagai berikut:

  1. POS tentang Permohonan Informasi Publik (klik di sini untuk mengunduh)
  2. POS tentang Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik (klik di sini untuk mengunduh)
  3. POS tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (klik di sini untuk mengunduh)
  4. POS tentang Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan (klik di sini untuk mengunduh)
  5. POS tentang Pendokumentasian Informasi Publik (klik di sini untuk mengunduh)
  6. POS tentang Penanganan Sengketa Informasi Publik (klik di sini untuk mengunduh)
  7. POS tentang Pengujian Konsekuensi (klik di sini untuk mengunduh)
‚Äč