Mendikbud Diskusikan Isu Pendidikan dengan Presiden SEAMEO  28 Januari 2015  ← Back

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menerima kunjungan Menteri Pendidikan Vietnam Pham Vu Luan, dalam kapasitasnya sebagai Presiden (Southeast Asian Ministers of Education Organization) SEAMEO Council. Dalam pertemuan tersebut kedua menteri pendidikan itu membahas isu pendidikan di negara masing-masing dan di tingkat regional Asia Tenggara. 

Sebagai Menteri Pendidikan Vietnam, Pham Vu Luan meminta dukungan Mendikbud dalam kerja sama pendidikan tinggi. Ia mengatakan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Hanoi memiliki program beasiswa untuk pelajar Vietnam berkuliah di Indonesia. Namun yang menjadi hambatan adalah program-program kuliah yang tersedia harus diikuti dalam bahasa Indonesia. Karena itu ia meminta kesediaan pemerintah Indonesia untuk memberikan beasiswa yang menggunakan bahasa Inggris. Sebaliknya, pemerintah Vietnam juga akan menyediakan beasiswa bagi pelajar Indonesia untuk program berbahasa Inggris.

Menanggapi usulan itu, Mendikbud Anies Baswedan menjelaskan struktur baru dalam pemerintahan Indonesia sekarang. “Sebelumnya, kementerian pendidikan ini (Kemendikbud), membawahi urusan pendidikan di semua level. Tetapi pemerintahan yang sekarang telah memisahkan pendidikan tinggi ke Kemristek-Dikti,” ujar Mendikbud saat pertemuan berlangsung di Gedung A Kemendikbud, Jakarta, (28/01/2015). Ia pun berjanji akan menyampaikan masukan tersebut ke Menristek-Dikti.

Terkait isu pendidikan di tingkat regional, yaitu di Asia Tenggara, Pham Vu Luan sebagai Presiden SEAMEO memaparkan tujuh rekomendasi hasil dialog tingkat menteri yang diselenggarakan SEAMEO pada September 2014 lalu di Vientiane, Laos. Beberapa di antaranya adalah mengenai pendidikan anak usia dini; mempromosikan pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan antara peserta didik dan orang tua mereka; danmereformasi pendidikan guru dan membuat mengajar sebagai profesipilihan pertama.

Mendikbud mengatakan, setiap negara memiliki pengalaman yang berbeda dalam memfasilitasi pendidikan di negaranya menjadi lebih baik. Begitu juga dengan Indonesia yang memiliki kepadatan populasi dan bentuk negara kepulauan. “Lesson learn dari negara lain dalam meningkatkan kinerja birokrasi untuk pendidikan adalah sesuatu yang menarik bagikami,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia, katanya, memiliki pandangan bahwa wilayah Asia Tenggara harus bisa memegang peranan lebih besar dan substansi yang lebih baik untuk berkembang. Untuk bisa mencapainya, maka dibutuhkan keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan sikap (attitude). 

“Kami menyadari, jika kami menyiapkan generasi bangsa dengan baik, maka Asia Tenggara bisa menjadi lebih dari sekedar (lokasi) pabrik di dunia. Kami akan membekali generasi bangsa dengan kecerdasan. Dan itu membutuhkan ide-ide yang otentik dan unik, serta pandangan yang berbeda untuk memberikan stimulasi dalam sistem pendidikan kita,” tutur Anies. (Desliana Maulipaksi).