Gerakan Pembudayaan Pendidikan Inklusif, Wujudkan Masyarakat Sadar Pendidikan Inklusif  09 April 2015  ← Back

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sejak beberapa tahun silam menggalakkan gerakan pembudayaan pendidikan inklusif kepada masyarakat. Hasilnya cukup memuaskan. Hingga akhir 2014, sudah ada 60 daerah di Indonesia yang menyatakan diri sebagai daerah peduli pendidikan inklusif.  Pada 2015 ini, minimal ada 20 daerah baru yang diusulkan mendapatkan penetapan sebagai daerah peduli pendidikan inklusif.

Hal tersebut disampaikan Kepala Subdirektorat Pembelajaran Direktorat PKLK Pendidikan Dasar Kemendikbud, Praptono dalam Seminar Sehari Pendidikan Inklusif di Jakarta, Rabu (8/4/2015). Ia mengatakan, ke-60 daerah tersebut terdiri atas 12 provinsi dan 48 kabupaten/kota. Gerakan penyadaran pendidikan inklusif mengoptimalkan peran pemerintah daerah, misalnya melalui pengalokasian anggaran daerah untuk pendidikan inklusif.

“Berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan inklusif ini bisa lebih dioptimalkan. Kapasitas dan kemampuan pemerintah daerah menjadi kekuatan utama di dalam mendukung gerakan pembudayaan pendidikan inklusif ini. Artinya, banyak anggaran daerah yang selama ini tidak teralokasikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, akhirnya sudah mulai ada keberanian dari para gubernur, wali kota, dan bupati untuk menyisihkan anggaran dalam rangka melayani anak-anak berkebutuhan khusus,” jelasnya. 

Sejak 2011, Kemendikbud bekerja sama dengan Helen Keller International (HKI) juga membuat terobosan berupa pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh nasional pendidikan inklusif dalam bentuk “Inclusive Education Award”. Setiap tahun ada enam tokoh pendidikan inklusif yang diberikan penghargaan ini. Hingga kini, sudah ada 48 orang tokoh nasional pendidikan inklusif yang menerima penghargaan tersebut.

“ Kami juga sudah menyusun profil para penerima penghargaan ini. Rencananya pada 2015 ini, bukunya akan kami terbitkan, sehingga nanti bisa menjadi keteladanan bagi para pejuang pendidikan inklusif,” tutur Praptono.

Dalam kesempatan yang sama, Acting Country Director HKI, Satya Prabha Kotha mengatakan, sejak 2003 yayasan ini telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Seminar sehari yang diselenggarakan ini merupakan awal dari kegiatan pelatihan kepala dan pengawas sekolah yang  akan dilaksanakan pada 16 dan 17 April 2015. Peserta seminar ini berasal dari DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bekasi.

“Program yang dilakukan oleh HKI telah memberikan kesempatan kepada sekitar 26 ribu anak berkebutuan khusus untuk sekolah di sekolah umum. Meski cukup banyak kesuksesan yang telah diraih dalam kerja sama ini, namun tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif masih ada. Untuk itu pelatihan ini digelar,” tutur Satya. (Ratih Anbarini)


Sumber :

 


Penulis :
Editor :
Dilihat 1836 kali