Indeks Integritas yang Optimal Memerlukan Mekanisme Tepat dan Dijalankan oleh Semua Pihak  17 April 2015  ← Back

Bali, Kemendikbud --- Indeks integritas dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) adalah salah satu upaya revolusi mental yang harus dilakukan di dunia pendidikan, hal ini disampaikan Presiden RI Joko Widodo, disela-sela kunjungannya ke beberapa sekolah saat meninjau pelaksanaan UN di hari kedua. Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mengatakan, butuh mekanisme yang tepat dan dijalankan oleh seluruh pihak yang terlibat baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan pihak lainnya agar mendapatkan hasil yang optimal.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga provinsi Bali, I Wayan Serinah mengatakan, dalam sebuah sistem yang besar untuk menuju satu titik integritas yang baik membutuhkan sebuah proses yang kontinyu dan komitmen yang tinggi dari semua pihak. "Kita perlu pemahaman secara keseluruhan dan perlu mekanisme yang tepat dan diikuti secara bersama-sama," katanya saat diwawancarai di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali, Denpasar, Bali, Kamis (16/4/2015).

I Wayan mencontohkan, jika siswa tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi seperti telepon genggam dan yang lainnya saat pelaksanaan UN berlangsung ke dalam ruangan ujian maka pengawas diperbolehkan untuk menggeledah atau tidak karena hal itu belum diatur secara terperinci. "Itu perlu dilakukakan pembenahan ke depan," ujarnya.

I Wayan menyampaikan, berdasarkan laporan di lapangan sampai hari terakhir pelaksanaan UN, provinsi Bali optimis untuk mendapatkan indeks integritas yang tinggi. Sampai hari terakhir pelaksanaan UN, kata dia, untuk provinsi Bali sejauh ini lancar. "Ini adalah awal dari revolusi mental yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan juga kita mengikuti sesuai dengan program nawacita, tuturnya. (Agi Bahari)