Bojongsari Depok, Kemendikbud --- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memberikan arahan dalam acara pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2016. Beberapa arahannya antara lain menyoroti tentang pelibatan publik, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, serta neraca pendidikan daerah. Ia mengatakan, tema RNPK 2016 yang mengangkat tentang pelibatan publik mengajak kita untuk lebih melibatkan masyarakat dalam membangun semua elemen pendidikan, antara lain dunia usaha atau industri dan organisasi profesi, untuk berbagi tanggung jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan, baik di pusat atau di daerah.

"Pelibatan masyarakat untuk mewujudkan Nawa Cita yang didukung ekosistem pendidikan dan kebudayaan merupakan keharusan yang harus ditingkatkan. Masyarakat dijamin oleh undang-undang, mempunyai hak untuk ikut dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di bidang pendidikan dan kebudayaan," ujar Deputi Menko PMK Bidang Pendidikan, Agama, Pendidikan Tinggi dan Ristek, Agus Sartono, saat mewakili Menko PMK Puan Maharani yang berhalangan hadir dalam acara pembukaan RNPK 2016 di Bojongsari Depok, Minggu malam (21/2/2016).

Ia juga menyoroti hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Ia mengatakan, pendidikan sebagai alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun karakter bangsa, harus didukung oleh sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

"Sinergi harus terjadi tidak hanya antara Kemendikbud dengan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, tapi juga dengan kementerian lain yang secara langsung atau tidak langsung menangani pendidikan, sehingga pendidikan dapat terselenggara semakin baik dan mampu menjawab tantangan yang lebih besar," ujar nya.
 
Ia juga memberikan apresiasi terhadap konsep neraca pendidikan daerah yang sudah diperkenalkan Kemendikbud. Dalam melihat neraca pendidikan daerah, Ia mengimbau pemerintah daerah tidak hanya mencermati daerah sendiri tetapi juga daerah lain. Dengan neraca pendidikan daerah, masyarakat juga dapat melihat bagaimana pemerintah daerah mengelola anggaran di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap publik.
 

Penulis : Desliana Maulipaksi
Editor :
Dilihat 799 kali