Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyerahkan Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun 2015 (unaudited) secara tepat waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK RI memberikan apresiasi karena berdasarkan hasil pemantauan BPK atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan 31 Desember 2015, Kemendikbud telah menyelesaikan tindak lanjut sebesar 86%, di atas rata-rata nasional yaitu 50%.

Laporan keuangan Kemendikbud tersebut langsung diterima oleh Anggota VI BPK-RI, Bahrullah Akbar. Dalam sambutannya Bahrullah juga menyampaikan apresiasi kepada Kemendikbud yang telah menyelesaikan laporan keuangan tahun 2015 tepat waktu, sesuai dengan amanat undang-undang.

"Salah satu upaya nyata untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta dalam rangka mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik (good governance) adalah adanya kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan Standar  Akuntansi Pemerintah," kata Bahrullah di Gedung BPK RI Jakarta, Kamis (3/3/2016).
 
Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, dalam rangka memenuhi amanat konstitusi, Kemendikbud telah menyusun laporan keuangan tahun 2015. “Alhamdulillah kita dapat menunaikan salah satu tanggung jawab konstitusional kita di dalam menjalankan amanah untuk melaksanakan program kegiatan di bidang pendidikan dengan tata kelola yang baik dan bagian dari proses itu adalah apa yang sedang kita sama-sama ikuti saat ini, penyerahan laporan keuangan Kemdikbud tahun 2015 (unaudited version)," katanya.
 
Dalam laporan keuangan tersebut dilaporkan realisasi anggaran Kemendikbud sebesar Rp56,39 triliun atau 93,03% dari PAGU sebesar Rp60,62 triliun. Realisasi tersebut termasuk realisasi belanja pada eks Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) sebesar Rp7,5 triliun yang masih dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Kemendikbud tahun 2015.
 
Dari realisasi tersebut terdapat belanja bansos sebesar Rp37,86 triliun yang dipergunakan antara lain untuk BOS Sekolah Menengah, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Program Indonesia Pintar (PIP)/Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan bantuan siswa lainnya. Selain itu digunakan juga untuk tunjangan untuk guru, rehab ruang belajar, pembangunan unit sekolah baru (USB)/ruang kelas baru (RKB)/sekolah berasrama/SD-SMP satu atap/laboratorium/perpustakaan dan bantuan lainnya untuk lembaga/organisasi penyelenggara pendidikan.
 
Sedangkan total aset yang dilaporkan sebesar Rp128,42 triliun termasuk aset satuan kerja (satker) pada eks Ditjen Dikti sebesar Rp100,52 triliun. Di dalamnya terdapat aset tetap sebesar Rp93,14 triliun yang masih dalam proses penetapan alih status penggunaan ke Kemristekdikti. Selain itu terdapat aset sebesar Rp13,38 triliun yang berasal dari Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan tahun 2001 s.d 2005 dan belanja bansos/blockgrant tahun 2006 s.d 2010, yang dalam proses hibah ke Pemerintah daerah (Pemda).

Mendikbud mengatakan, ia berharap bisa mendapatkan masukan dan koreksi perbaikan dari BPK RI untuk penyempurnaan dalam Laporan Keuangan audited. Bahrullah Akbar pun mengemukakan perlu adanya sinergi antara Kemendikbud dengan BPK RI dalam mendorong pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan dan kebudayaan di daerah sehingga dapat memastikan program tersebut berjalan dengan maksimal.

BPK-RI juga menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam laporan keuangan Kemendikbud Tahun 2015 antara lain alih status aset eks Ditjen Dikti dan Ditjen Kebudayaan, pengelolaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan pengelolaan guru terkait distribusi, persyaratan kualifikasi dan kompetensi dan kewenangan pemindahan guru antardaerah. Penyerahan laporan keuangan Kemendikbud kepada BPK RI tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat eselon 1 Kemendikbud, Kepala Biro Keuangan Kemendikbud, Tortama VI BPK-RI, dan para auditor BPK-RI. (Desliana Maulipaksi/Anandes Langguana)

Penulis : Anandes Langguana
Editor :
Dilihat 1240 kali