Indonesia Tuan Rumah Peluncuran Laporan Pemantauan Pendidikan Global UNESCO 2016 06 September 2016 ← Back
“Pendidikan memerlukan perubahan fundamental untuk dapat mencapai tujuan pembangunan”
Jakarta, 6 September 2016 – Jakarta (Indonesia) didaulat menjadi salah satu dari empat kota di dunia selain London (Inggris), Kigali (Rwanda) dan Medellin (Kolumbia) menjadi tuan rumah peluncuran resmi Laporan Pemantauan Pendidikan Global atau Global Education Monitoring (GEM) UNESCO 2016.
UNESCO, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Kemendikbud) dan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) menghadirkan pembicara antara lain: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Muhadjir Effendy, Asisten Direktur Jenderal untuk Pendidikan UNESCO Dr. Qian Tang, Direktur dan Perwakilan UNESCO Jakarta Dr. Shahbaz Khan, Sekretaris Departemen Pendidikan Filipina Dr. Leonor Briones dan Analis Kebijakan Senior Laporan GEM Dr. Manos Antoninis. Pakar terkemuka lainnya dari Indonesia adalah Sekretaris Jenderal Kemendikbud Dr. Didik Suhardi, Staff Ahli Menteri Kemendikbud Dr. Ananto Kusuma Seta dan Ketua Umum Harian KNIU Profesor Dr. Arief Rachman.
Laporan GEM, Pendidikan bagi Manusia dan Bumi: Menciptakan Masa Depan Berkelanjutan untuk Semua, publikasi pertama dari rangkaian 15 tahun, menyoroti kebutuhan mendesak peningkatan layanan pendidikan. Tren saat ini menunjukkan, pendidikan dasar universal dunia hanya akan dicapai tahun 2042, sementara pendidikan menengah dasar (SMP) dicapai tahun 2059 dan pendidikan menengah ke atas (SMA) tahun 2084. Ini artinya, dunia terlambat setengah abad dari tenggat waktu pencapaian SDG 2030.
Laporan menunjukkan pendidikan perlu menekankan perhatian lebih akan masalah lingkungan. Setengah negara di dunia tidak memiliki kurikulum yang secara eksplisit membahas perubahan iklim. Di negara-negara anggota OECD, hampir 40% siswa berusia 15 tahun memiliki pengetahuan terbatas akan isu-isu lingkungan.
“Laporan GEM edisi pertama ini harus menjadi alarm pengingat. Untuk mencapai komitmen pendidikan global dunia harus menghentikan tren sebelumnya. Kini, pendidikan harus bertindak sebagai agen perubahan untuk mencapai Agenda 2030,” ungkap Asisten Direktur Jenderal untuk Pendidikan UNESCO Dr. Qian Tang.
Pendidikan harus melindungi kebudayaan minoritas dan bahasa terkait, yang memiliki informasi vital tentang bagaimana ekosistem berfungsi. Tapi laporan menunjukkan 40% populasi global diajar dalam bahasa yang tidak mereka mengerti.
“Merasa puas akan pendidikan bukanlah pilihan jika ingin menyelesaikan masalah global seperti perubahan iklim, persamaan gender, konflik kekerasan dan kemiskinan,” kata Analis Kebijakan Senior Laporan GEM Dr. Manos Antoninis. “Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kaum muda dan dewasa dalam masyarakat dan dunia kerja diperlukan demi memastikan pembangunan berkelanjutan untuk semua 15 tahun ke depan.”
Laporan berpendapat bahwa kurangnya pembiayaan untuk pendidikan secara kronis menghambat kemajuan pendidikan. Bantuan pendidikan harus meningkat enam kali untuk mengisi kesenjangan pembiayaan agar dapat mencapai pendidikan dasar dan menengah bermutu pada 2030. Nyatanya, pendanaan di tahun 2014 tujuh persen di bawah tingkat puncaknya ketika tahun 2010.
Menurut Laporan GEM, banyak negara seharusnya dapat merealokasikan pembiayaan sehingga mendapatkan manfaat dari pendidikan. Dua cara memprioritaskan pengeluaran untuk pendidikan adalah dengan menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan mengalokasikan dana pendidikan. Di Indonesia, pengeluaran publik untuk pendidikan meningkat lebih dari 60 persen antara tahun 2005 dan 2009, sebagian besar karena reformasi subsidi BBM.
Pemerintah Indonesia menetapkan visi ambisius tahun 2025 yang menargetkan Indonesia menjadi salah satu dari 12 negara maju pada tahun 2025 dan menjadi salah satu dari 8 negara maju tahun 2045 melalui pencapaian ekonomi berkelanjutan yang tinggi dan inklusif. Dengan Visi Indonesia 2025 ini pemerintah berencana menggunakan pendidikan untuk mempersiapkan generasi yang sangat berkompetensi dan siap secara aktif berkontribusi pada pembangunan dan bangsa (Rencana Utama Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 2011-2025).
Data Laporan GEM 2015, terdapat peningkatan signifikan angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari 28% di tahun 2001 menjadi 70.06% di tahun 2015 di Indonesia. Tahun ini, Direktorat Jenderal PAUD Kemendikbud dianugerahi penghargaan UNESCO untuk Pendidikan Anak Perempuan dan Perempuan edisi pertama atas keberhasilan program di bidang penyetaraan gender untuk anak usia dini di Indonesia.
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar di Indonesia sejak tahun 2000 tetap di atas 100% sementara angka putus sekolah dasar menurun dari 2,62% di tahun 2000 menjadi 0,26% di tahun 2015. Angka literasi remaja usia 15-24 meningkat dari 98,7% di tahun 2005 menjadi 99.7% di tahun 2015.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, “Pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menyusun 9 Agenda Strategis bernama “Nawa Cita.” Salah satu target diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Indonesia melalui Program Indonesia Pintar, melalui wajib belajar 12 tahun. Pemerintah juga berkomitmen merevolusi karakter bangsa melalui kebijakan restrukturisasi kurikulum pendidikan nasional untuk menjamin kualifikasi dan kesejahteraan guru.”
Direktur dan Perwakilan UNESCO Jakarta Dr. Shahbaz Khan mengatakan, “UNESCO mendukung Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Timor-Leste mengintegrasikan masalah dan praktek pembangunan berkelanjutan pada semua tingkat pendidikan. Upaya ini dilakukan dengan cara berbagi praktik terbaik, mengembangkan kapasitas dan memperkuat jaringan dan kemitraan. UNESCO berharap dapat mendukung Pemerintah Indonesia meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi kaum miskin, rentan dan kurang beruntung.”
Bersamaan dengan ini UNESCO Jakarta juga menyelenggarakan Forum Pemangku Kepentingan UNESCO bertema Prakarsa Interdisipliner untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 (Pendidikan), 5-6 September 2016. UNESCO Jakarta ada pada garis depan prakarsa program-program inovatif responsive dan melakukan intervensi di bidang pendidikan mendukung pemerintah khususnya di negara kluster dan Asia-Pasifik. Forum ini memberi kesempatan berbagi praktik terbaik proyek-proyek dan intervensi UNESCO Jakarta dalam mencapai SDG 4 dengan dihadiri pemangku kepentingan utama dari Filipina, Indonesia, Malaysia, Perancis dan Timor-Leste.
Jakarta, 6 September 2016
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Informasi lebih lanjut silakan hubungi:
Catatan kepada Editor:
Tentang Laporan Pemantauan Pendidikan Global (Global Education Monitoring Report) UNESCO 2016:
· Download Laporan: https://bitly.com/sdg4all
· Mari bergabung dalam percakapan onlen @GEMReport / #SDG4all
· The Global Education Monitoring Report (GEM Report) dikembangkan oleh tim independen dan diproduksi oleh UNESCO. Laporan ini menggantikan Laporan Pemantauan Global Pendidikan untuk Semua UNESCO (GMR). World Education Blog/Educación Mundial Blog
Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Republik Indonesia
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah kementerian pemerintah untuk pendidikan anak usia dini, dasar, menengah dan pendidikan masyarakat dan kebudayaan Pemerintah Indonesia. Pendidikan Tinggi, sebelumnya di bawah naungan Kemendikbud, bergabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi, menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Pertama kali berdiri 19 Agustus 1945, namanya adalah Kementerian Pengajaran dengan Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri pertama. Di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nama Kementerian Pendidikan Nasional diubah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2011. Sejak Juli 2016 Profesor Dr. Muhadjir Effendi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggantikan Dr. Anies Baswedan.
Tentang United Nations Educational Scientific Cultural Organization (UNESCO)
UNESCO dikenal sebagai agen “intelektual” Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketika dunia mencari cara baru membangun perdamaian dan pembangunan berkelanjutan, masyarakat sepenuhnya bergantung pada kekuatan kecerdasan untuk berinovasi, mengembangkan cakrawala dan menopang harapan untuk humanisme baru. Keberadaan UNESCO membawa kecerdasan kreatif pada kehidupan; karena perdamaian dan kondisi pembangunan berkelanjutan dibangun dalam pemikiran kaum laki-laki dan perempuan (http://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco).
Sumber :
Jakarta, 6 September 2016 – Jakarta (Indonesia) didaulat menjadi salah satu dari empat kota di dunia selain London (Inggris), Kigali (Rwanda) dan Medellin (Kolumbia) menjadi tuan rumah peluncuran resmi Laporan Pemantauan Pendidikan Global atau Global Education Monitoring (GEM) UNESCO 2016.
UNESCO, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Kemendikbud) dan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) menghadirkan pembicara antara lain: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Muhadjir Effendy, Asisten Direktur Jenderal untuk Pendidikan UNESCO Dr. Qian Tang, Direktur dan Perwakilan UNESCO Jakarta Dr. Shahbaz Khan, Sekretaris Departemen Pendidikan Filipina Dr. Leonor Briones dan Analis Kebijakan Senior Laporan GEM Dr. Manos Antoninis. Pakar terkemuka lainnya dari Indonesia adalah Sekretaris Jenderal Kemendikbud Dr. Didik Suhardi, Staff Ahli Menteri Kemendikbud Dr. Ananto Kusuma Seta dan Ketua Umum Harian KNIU Profesor Dr. Arief Rachman.
Laporan GEM, Pendidikan bagi Manusia dan Bumi: Menciptakan Masa Depan Berkelanjutan untuk Semua, publikasi pertama dari rangkaian 15 tahun, menyoroti kebutuhan mendesak peningkatan layanan pendidikan. Tren saat ini menunjukkan, pendidikan dasar universal dunia hanya akan dicapai tahun 2042, sementara pendidikan menengah dasar (SMP) dicapai tahun 2059 dan pendidikan menengah ke atas (SMA) tahun 2084. Ini artinya, dunia terlambat setengah abad dari tenggat waktu pencapaian SDG 2030.
Laporan menunjukkan pendidikan perlu menekankan perhatian lebih akan masalah lingkungan. Setengah negara di dunia tidak memiliki kurikulum yang secara eksplisit membahas perubahan iklim. Di negara-negara anggota OECD, hampir 40% siswa berusia 15 tahun memiliki pengetahuan terbatas akan isu-isu lingkungan.
“Laporan GEM edisi pertama ini harus menjadi alarm pengingat. Untuk mencapai komitmen pendidikan global dunia harus menghentikan tren sebelumnya. Kini, pendidikan harus bertindak sebagai agen perubahan untuk mencapai Agenda 2030,” ungkap Asisten Direktur Jenderal untuk Pendidikan UNESCO Dr. Qian Tang.
Pendidikan harus melindungi kebudayaan minoritas dan bahasa terkait, yang memiliki informasi vital tentang bagaimana ekosistem berfungsi. Tapi laporan menunjukkan 40% populasi global diajar dalam bahasa yang tidak mereka mengerti.
“Merasa puas akan pendidikan bukanlah pilihan jika ingin menyelesaikan masalah global seperti perubahan iklim, persamaan gender, konflik kekerasan dan kemiskinan,” kata Analis Kebijakan Senior Laporan GEM Dr. Manos Antoninis. “Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kaum muda dan dewasa dalam masyarakat dan dunia kerja diperlukan demi memastikan pembangunan berkelanjutan untuk semua 15 tahun ke depan.”
Laporan berpendapat bahwa kurangnya pembiayaan untuk pendidikan secara kronis menghambat kemajuan pendidikan. Bantuan pendidikan harus meningkat enam kali untuk mengisi kesenjangan pembiayaan agar dapat mencapai pendidikan dasar dan menengah bermutu pada 2030. Nyatanya, pendanaan di tahun 2014 tujuh persen di bawah tingkat puncaknya ketika tahun 2010.
Menurut Laporan GEM, banyak negara seharusnya dapat merealokasikan pembiayaan sehingga mendapatkan manfaat dari pendidikan. Dua cara memprioritaskan pengeluaran untuk pendidikan adalah dengan menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan mengalokasikan dana pendidikan. Di Indonesia, pengeluaran publik untuk pendidikan meningkat lebih dari 60 persen antara tahun 2005 dan 2009, sebagian besar karena reformasi subsidi BBM.
Pemerintah Indonesia menetapkan visi ambisius tahun 2025 yang menargetkan Indonesia menjadi salah satu dari 12 negara maju pada tahun 2025 dan menjadi salah satu dari 8 negara maju tahun 2045 melalui pencapaian ekonomi berkelanjutan yang tinggi dan inklusif. Dengan Visi Indonesia 2025 ini pemerintah berencana menggunakan pendidikan untuk mempersiapkan generasi yang sangat berkompetensi dan siap secara aktif berkontribusi pada pembangunan dan bangsa (Rencana Utama Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 2011-2025).
Data Laporan GEM 2015, terdapat peningkatan signifikan angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari 28% di tahun 2001 menjadi 70.06% di tahun 2015 di Indonesia. Tahun ini, Direktorat Jenderal PAUD Kemendikbud dianugerahi penghargaan UNESCO untuk Pendidikan Anak Perempuan dan Perempuan edisi pertama atas keberhasilan program di bidang penyetaraan gender untuk anak usia dini di Indonesia.
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar di Indonesia sejak tahun 2000 tetap di atas 100% sementara angka putus sekolah dasar menurun dari 2,62% di tahun 2000 menjadi 0,26% di tahun 2015. Angka literasi remaja usia 15-24 meningkat dari 98,7% di tahun 2005 menjadi 99.7% di tahun 2015.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, “Pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menyusun 9 Agenda Strategis bernama “Nawa Cita.” Salah satu target diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Indonesia melalui Program Indonesia Pintar, melalui wajib belajar 12 tahun. Pemerintah juga berkomitmen merevolusi karakter bangsa melalui kebijakan restrukturisasi kurikulum pendidikan nasional untuk menjamin kualifikasi dan kesejahteraan guru.”
Direktur dan Perwakilan UNESCO Jakarta Dr. Shahbaz Khan mengatakan, “UNESCO mendukung Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Timor-Leste mengintegrasikan masalah dan praktek pembangunan berkelanjutan pada semua tingkat pendidikan. Upaya ini dilakukan dengan cara berbagi praktik terbaik, mengembangkan kapasitas dan memperkuat jaringan dan kemitraan. UNESCO berharap dapat mendukung Pemerintah Indonesia meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi kaum miskin, rentan dan kurang beruntung.”
Bersamaan dengan ini UNESCO Jakarta juga menyelenggarakan Forum Pemangku Kepentingan UNESCO bertema Prakarsa Interdisipliner untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 (Pendidikan), 5-6 September 2016. UNESCO Jakarta ada pada garis depan prakarsa program-program inovatif responsive dan melakukan intervensi di bidang pendidikan mendukung pemerintah khususnya di negara kluster dan Asia-Pasifik. Forum ini memberi kesempatan berbagi praktik terbaik proyek-proyek dan intervensi UNESCO Jakarta dalam mencapai SDG 4 dengan dihadiri pemangku kepentingan utama dari Filipina, Indonesia, Malaysia, Perancis dan Timor-Leste.
Jakarta, 6 September 2016
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Informasi lebih lanjut silakan hubungi:
| Dr. Shahbaz Khan Direktur dan Perwakilan UNESCO Jakarta Email: s.khan@unesco.org Rosinta Hutauruk Asisten Informasi Publik UNESCO Jakarta Email: rp.hutauruk@unesco.org; (021) 7399818 | Dr. Ananto Kusuma Seta Staff Ahli Menteri untuk Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia E: ananto@kemdikbud.go.id |
Catatan kepada Editor:
Tentang Laporan Pemantauan Pendidikan Global (Global Education Monitoring Report) UNESCO 2016:
· Download Laporan: https://bitly.com/sdg4all
· Mari bergabung dalam percakapan onlen @GEMReport / #SDG4all
· The Global Education Monitoring Report (GEM Report) dikembangkan oleh tim independen dan diproduksi oleh UNESCO. Laporan ini menggantikan Laporan Pemantauan Global Pendidikan untuk Semua UNESCO (GMR). World Education Blog/Educación Mundial Blog
Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Republik Indonesia
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah kementerian pemerintah untuk pendidikan anak usia dini, dasar, menengah dan pendidikan masyarakat dan kebudayaan Pemerintah Indonesia. Pendidikan Tinggi, sebelumnya di bawah naungan Kemendikbud, bergabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi, menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Pertama kali berdiri 19 Agustus 1945, namanya adalah Kementerian Pengajaran dengan Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri pertama. Di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nama Kementerian Pendidikan Nasional diubah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2011. Sejak Juli 2016 Profesor Dr. Muhadjir Effendi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggantikan Dr. Anies Baswedan.
Tentang United Nations Educational Scientific Cultural Organization (UNESCO)
UNESCO dikenal sebagai agen “intelektual” Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketika dunia mencari cara baru membangun perdamaian dan pembangunan berkelanjutan, masyarakat sepenuhnya bergantung pada kekuatan kecerdasan untuk berinovasi, mengembangkan cakrawala dan menopang harapan untuk humanisme baru. Keberadaan UNESCO membawa kecerdasan kreatif pada kehidupan; karena perdamaian dan kondisi pembangunan berkelanjutan dibangun dalam pemikiran kaum laki-laki dan perempuan (http://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco).
Sumber :
Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 3772 kali
Editor :
Dilihat 3772 kali