Membangun Manusia Indonesia Unggul, Berdaya Saing, dan Berkarakter  30 Desember 2016  ← Back

Catatan Refleksi Akhir Tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta, Kemendikbud
– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya membumikan nawacita melalui program-program prioritas pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Selama dua tahun pemerintahan Kabinet Kerja, Kemendikbud meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,75 poin dari 68,8 pada tahun 2014 menjadi 69,55 pada tahun 2015, dengan indeks pendidikan meningkat sebesar 0,82 poin dari 60,18 menjadi 61,00 di tahun 2015. Peningkatan IPM tersebut disebabkan oleh peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25+ dari 7,73 tahun menjadi 7,83 tahun pada tahun 2015 dan peningkatan rata-rata harapan lama sekolah yang meningkat dari 12,39 tahun menjadi 12,55 tahun pada tahun 2015.
 
Berbagai upaya telah ditempuh untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk penguatan peran pendidikan kejuruan sebagai langkah strategis peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa, serta menguatkan peran kebudayaan dalam pendidikan nasional sebagai upaya merevolusi karakter bangsa. Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) akan menjadi motor utama kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.
 
Negara Hadir Atasi Kesenjangan
Peningkatan akses pada layanan pendidikan ditempuh melalui beragam upaya, di antaranya melalui perbaikan dan penyediaan infrastruktur fisik ruang kelas dan gedung sekolah. Tercatat sampai dengan tahun 2016, Kemendikbud telah merehablitasi sekitar 12.752 ruang belajar, membangun 617 Unit Sekolah Baru (USB), dan 13.791 Ruang Kelas Baru (RKB). Sebagai perwujudan semangat nawacita ketiga  untuk  membangun dari pinggiran dan upaya mewujudkan pendidikan untuk semua, di tahun 2016 Kemendikbud membangun 114 Sekolah Garis Depan (SGD) di berbagai daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). Hal tersebut diperkuat dengan menugaskan sekitar enam ribu Guru Garis Depan (GGD) untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik, meningkat sepuluh kali lipat dari tahun sebelumnya sebanyak 797 guru di tahun 2015.
 
Akreditasi satuan pendidikan juga mengalami tren peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2015. Terlihat pada jenjang Sekolah Dasar (SD), dilaporkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), jumlah sekolah yang mencapai akreditasi minimal B di seluruh Indonesia meningkat dari angka 45% menjadi 58,8%.
 
Sejalan dengan upaya perbaikan infrastruktur fisik, melalui Program Indonesia Pintar (PIP) pemerintah terus berupaya meningkatkan partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), APK untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengalami peningkatan dari 75,53% di tahun 2015 menjadi 76,45% di tahun 2016. Sesuai dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (Susesnas BPS) tahun 2015, sebanyak 99,7% penduduk Indonesia usia 15 sampai 24 tahun telah melek aksara, dan 98,5% penduduk usia 25 sampai 44 tahun telah terbebas dari buta aksara.
 
Sebanyak lebih dari 17 juta anak dari keluarga miskin dan rentan miskin telah mendapatkan bantuan pendidikan agar dapat terus belajar melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Sebanyak 10.906.947  siswa  SD  mendapatkan  bantuan  PIP,  sementara  untuk  SMP  sebanyak 4.790.773 siswa, SMA sebanyak 1.655.080 siswa, dan SMK sebanyak 1.842.537 siswa. Di tahun 2017, target penerima KIP sebanyak 16.487.872 siswa.
 
Menurut catatan Sistem Informasi Indonesia Pintar (SIPINTAR) Kemendikbud, penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) mencapai 94,164 persen, sedangkan pemanfaatan dana PIP mencapai 50,16 persen. Masih rumitnya mekanisme pencarian dan ketidak sesuaian data menjadi kendala sehingga tahun depan distribusi KIP akan menggunakan mekanisme baru dengan menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
 
Kemendikbud telah melakukan uji coba penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Plus atau KIP elektronik di Yogyakarta. Ke depan akan segera dilakukan uji coba penggunaan KIP Plus di 44 kabupaten/kota lain. KIP Plus dapat digunakan sebagai alat transaksi, serta menjadi alat bantu untuk meningkatkan literasi keuangan dan perbaikan penyaluran bantuan pendidikan agar memenuhi  prinsip  akuntabilitas. Ke depan, penyaluran KIP akan diselaraskan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
 
Tak hanya PIP, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga telah membantu lebih dari 43 juta siswa di seluruh Indonesia. Kemendikbud juga telah memberikan bantuan kepada lebih dari 30 ribu siswa berbakat dan berprestasi.
 
Penguatan Karakter Siswa Sebagai Bagian Dari Gerakan Nasional Revolusi Mental
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan program revolusi mental untuk memastikan agar anak didik memperoleh muatan penguatan karakter dengan proporsi yang semestinya. Untuk tingkat pendidikan dasar proporsinya adalah 70% dibanding pengetahuan sebesar 30%. Maka pilihan yang diambil adalah memperpanjang kebersamaan guru dan murid di sekolah maupun media belajar lainnya untuk melakukan segala aktivitas positif yang dirancang untuk membangun nilai-nilai integritas, relijius, gotong royong, nasionalis dan mandiri. Untuk mewujudkannya, maka diperlukan  penguatan  peran  dan  fungsi  guru,  kepala  sekolah  dan  komite  sekolah,  serta penyelarasan dengan ekosistem sekolah.
 
Sampai akhir tahun 2016, PPK telah diimplementasikan di 542 sekolah di 34 provinsi. Penguatan 5 nilai utama karakter, diantaranya Religius, Nasionalis, Mandiri, Gotong Royong, dan Integritas pada 3 kegiatan inti (intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler) akan menjadi praktik penerapan di  sekolah  percontohan  PPK  tersebut.  Ditargetkan  sampai  dengan  2020  seluruh  sekolah  di Indonesia telah menerapkan pendidikan karakter.
 
Di tahun 2017 Kemendikbud akan melatih 1500 guru dan kepala Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama agar lebih memahami program PPK. Salah satu dampak program PPK adalah pergeseran peran kepala sekolah yang lebih menjurus pada bidang manajerial, dan guru sebagai inspirator bagi peserta didik. Kepala sekolah menjadi teladan kepemimpinan dan mendukung ekosistem pendidikan di sekolah. Program PPK mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam penguatan pendidikan karakter di sekolah. Dengan prinsip gotong royong, sekolah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya bekerja sama untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang berkarakter.
 
Sejalan dengan nawacita dalam memperteguh kebhinekaan dan melakukan restorasi sosial Indonesia, pemerintah terus menguatkan peran kebudayaan dalam pendidikan nasional. Pada tahun 2015, Kemendikbud telah berhasil menambah jumlah kata/frasa dalam Kamus Bahasa Indonesia menjadi 109.611 lema. Indonesia juga telah mencatatkan tiga genre Tari Tradisional Bali sebagai  World Intangible Cultural Heritage dan telah ditetapkan oleh  United Nations of Education and Cultural Organization (UNSECO) pada tahun 2015. Hingga tahun 2016, dari 6238 sebanyak 294 telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda.
 
Aktivis seni budaya di sekolah juga terus diperkuat. Di sepanjang tahun 2016 Kemendikbud telah memberikan bantuan sarana kesenian tradisional kepada 695 sekolah, dan bantuan pembangunan laboratorium seni dan film kepada 21 SMA. Selain itu, sebanyak 139 desa adat telah direvitalisasi, 334 komunitas budaya telah mendapatkan bantuan fasilitasi, serta sebanyak 26.100 cagar budaya telah berhasil diregistrasi. Pada awal bulan Oktober yang lalu, Kemendikbud berhasil menyelenggarakan World Culture Forum (WCF) di Bali yang merupakan ajang interaksi budaya antar bangsa.

Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Bangsa
Penguatan pendidikan kejuruan sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2016, pemerintah membangun 150 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebanyak 40 SMK di bidang Maritim, 32 SMK di bidang Pertanian, dan 60 SMK di bidang Pariwisata. Kemendikbud juga membantu peningkatan kualitas 1.333 ruang praktik dan laboratorium SMK. Untuk menunjang kegiatan belajar siswa, sebanyak 934 SMK mendapatkan bantuan peralatan praktik. Saat ini Kemendikbud terus berupaya meningkatkan jumlah SMK rujukan dan penyediaan guru produktif yang mampu menjawab tantangan penyiapan tenaga terampil yang siap bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.
 
Sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia, Kemendikbud akan melakukan sinergi antar kementerian dan lembaga agar mampu menjawab tantangan bonus demografi dan daya  saing di pasar internasional. Pengembangan 150 SMK Bidang Kemaritiman, Pariwisata, Pertanian, dan Industri Kreatif akan dilakukan dengan program alih fungsi guru adaptif menjadi guru produktif. Kemendikbud juga terus berupaya melakukan penguatan kerja sama industri dan penguatan kelembagaan SMK agar menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) agar dapat memberikan nilai tambah pada lulusan SMK.
 
Penguatan pendidikan kejuruan sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa juga menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2016, pemerintah membangun 40 SMK di bidang Maritim, 32 SMK di bidang Pertanian, dan 60 SMK di bidang Pariwisata. Kemendikbud juga membantu peningkatan kualitas 1.333 ruang praktik dan laboratorium SMK. Untuk menunjang kegiatan belajar siswa, sebanyak 934 SMK mendapatkan bantuan peralatan praktik. Saat ini Kemendikbud terus berupaya meningkatkan jumlah SMK rujukan dan penyediaan guru produktif yang mampu menjawab tantangan penyiapan tenaga terampil yang siap bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.
 
Perbaikan Tata Kelola
Tentunya pencapaian dan rencana program tersebut didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Sejak tahun 2013, Kemendikbud selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penerapan Zona Integritas dan pengakuan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi dasar untuk menindaklanjuti arahan Presiden mengenai penghapusan praktik pungutan liar.
 
Kemendikbud berupaya mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien. Sistem tata kelola elektronik yang dikembangkan diantaranya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan, Sistem Pengadaan Barang dan Jasa, serta e-Office dan e- Planning. Selain itu Kemendikbud juga menerapkan Keterbukaan informasi publik melalui beragam platform digital diantaranya Sekolah Kita, Jendela Pendidikan, Neraca Pendidikan Daerah, Neraca Guru dan Tenaga Kependidikan, Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, e-PPID.
 
Unit Layanan Terpadu (ULT) telah menjadi garda depan pelayanan pada publik yang lebih baik dan terpercaya dan bebas dari pungutan liar. Penyediaan informasi sebagai upaya keterbukaan informasi publik terus diperbaiki dari waktu ke waktu melalui beragam platform digital agar mendorong partisipasi publik yang lebih baik.*
 
Jakarta, 30 Desember 2016
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 
Laman: http://kemdikbud.go.id
e-mail: biroklm@kemdikbud.go.id
twitter: @Kemdikbud_RI,
Fb: Kemdikbud.RI


unduh : Capaian Target Program Prioritas Nasional. pdf


Sumber :

 


Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 11367 kali