Jakarta, Kemendikbud -- Tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) membawa peningkatan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dari 68,9 di tahun 2014 menjadi 70,7 di tahun 2017.

“Pertumbuhan IPM pada periode 2015-2016 mencapai 0,91 poin, di mana angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan IPM periode 2010-2015 yang hanya mencapai 0,78 poin. Atas capaian tersebut, pada tahun 2016 untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara dengan kategori High Human Development,” diterangkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dalam jumpa pers dengan tema “Pemberdayaan dan Keberpihakan untuk Mengatasi Ketimpangan”, yang berlangsung di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (23/10).

Kontribusi pendidikan dalam peningkatan IPM tersebut dapat dilihat melalui peningkatan rata-rata harapan lama sekolah dari 12,39 tahun di tahun 2014, menjadi 12,72 tahun pada tahun 2016. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas yang meningkat dari 7,73 tahun menjadi 7,95 tahun. Jika dihitung seluruh penduduk usia dewasa (15 tahun ke atas), rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,07 tahun di tahun 2012, menjadi 8,42 tahun 2016.

Pemerataan Akses Berkualitas

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjelaskan dampak positif Program Indonesia Pintar (PIP) pada peningkatan angka partisipasi dan menurunnya jumlah anak putus sekolah.

"Bantuan siswa miskin yang dahulu menyasar 9 juta siswa, saat ini melalui Program Indonesia Pintar menyasar 17,9 juta siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu penerima Program Keluarga Harapan atau PKH," ujar Mendikbud dalam jumpa pers bersama dalam rangka tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK di Bina Graha, Jakarta, Senin (23/10).

Terhitung sampai bulan Oktober, penyaluran PIP tahun 2017 mencapai 75,3 persen dengan capaian tertinggi untuk siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) sebesar 78,5 persen. Sekolah menengah atas (SMA) mencapai 75,9 persen, sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 74,3 persen. Sedangkan untuk sekolah dasar (SD) sebesar 75,1 persen.

"KIP yang kita bagikan saat ini juga bisa digunakan di ATM. Kita terus melakukan sosialisasi dan percepatan pencairan di daerah-daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah," ungkap Mendikbud.

Ditambahkan Muhadjir, tahun ini Kemendikbud menargetkan lebih dari 200 ribu anak di luar sekolah bisa mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan terserap di jalur pendidikan nonformal. "Prosedurnya tidak rumit. Kita permudah bagi anak di jalanan untuk mendaftar di PKBM agar mendapatkan manfaat PIP," kata Mendikbud.

Sebagai upaya meningkatkan pemerataan yang berkualitas, Kemendikbud telah menggulirkan kebijakan zonasi sekolah di tahun 2017. Peraturan Mendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendorong  peningkatan akses pada layanan pendidikan 12 tahun, serta menghilangkan kesenjangan partisipasi pendidikan antara yang kaya dan yang miskin. "Tidak boleh lagi ada sekolah favorit dan tidak favorit." jelas guru besar Universitas Negeri Malang tersebut.

Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah membangun 1.191 sekolah baru, 239 sekolah satu atap, 52 SMP berasrama, 22 asrama untuk pendidikan khusus dan layanan khusus. Afirmasi sarana prasarana sampai 2017 telah membangun 27.671 ruang kelas baru, 4.649 perpustakaan, 6.419 ruang praktik/laboratorium, dan 379 ruang unit kesehatan sekolah (UKS). Selain itu pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah telah merehabilitasi 67.253 ruang belajar di berbagai wilayah tanah air.


SMK Untuk Produktivitas dan Daya Saing

Revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan dilaksanakan dengan penerbitan peta jalan sesuai dengan amanat Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016. Peta jalan revitalisasi SMK mendorong terjadinya hubungan yang baik antara dunia pendidikan dengan dunia industri. "Tujuh persen kurikulum SMK itu yang menentukan industri. SMK harus punya hubungan kerja sama yang erat dengan industri," jelas Mendikbud.

Sampai dengan 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah melatih 12.740 guru agar menjadi guru produktif, merekrut 15.000 guru Program Keahlian Ganda, serta menyelaraskan kurikulum SMK sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Kerja sama dunia pendidikan dengan industri terus dilakukan. Tercatat sebanyak 3.574 industri telah bekerja sama dengan SMK. Sebanyak 421 SMK menjadi lembaga sertifikasi profesi pihak satu (LSP-P1), 6 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) telah menjadi LSP pihak dua (LSP-P2). Dan saat ini terdapat 1.304 Lembaga Kursus menjadi tempat uji komperensi (TUK).

Pengembangan sektor prioritas nasional melalui penyiapan tenaga terampil terus dilakukan pemerintah. Tercatat sebanyak 89 SMK bidang Kelautan/Kemaritiman, 116 SMK bidang Pariwisata, dan 132 SMK bidang Pertanian telah dibangun sepanjang 2015 sampai 2017.

Prestasi Indonesia di dalam bidang kejuruan dan keterampilan telah diakui dunia. "Tim SMK Indonesia meraih 1 perak, 1 perunggu dan 12 medallion for excellent dalam World Skill Competition (WSC) 2017 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kemampuan Indonesia dalam kejuruan yang paling tinggi di antara negara-negara di ASEAN," ujar menteri Muhadjir. (*)

























Unduh Infografis Capaian 3 Tahun Pemerataan Pendidikan Kemendikbud

Jakarta, 23 Oktober 2017,
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber :