Resmikan Sekolah di Pegunungan Bintang, Mendikbud Ingin Pendidikan Semakin Merata  18 Desember 2017  ← Back

Jayapura, Kemendikbud – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meresmikan dua unit sekolah baru (USB) di daerah terdepan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Selain meresmikan gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Ok Aom, dalam kunjungan kerja kesekian kalinya di bumi cendrawasih ini, Mendikbud juga meresmikan SMP Negeri Teiraplu.

"Ini adalah hadiah natal dari pemerintah untuk distrik ini. Sekolahnya saya lihat cukup bagus. Dan saya minta anak-anak di sini harus sekolah," disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy di Distrik Teiraplu, Kabupaten Pegunungan Bintang, Senin pagi (18/12/17).

Muhadjir meminta agar warga sekitar dapat merawat gedung sekolah yang baru saja diresmikan pagi ini. Selain itu, Guru besar Universitas Negeri Malang ini mengharapkan agar warga dapat seoptimal mungkin memanfaatkan gedung sekolah untuk tempat belajar. “Tidak hanya untuk siswa saja, yang tua juga boleh belajar bersama di sini,” kata Mendikbud.    

Selain Kabupaten Pegunungan Bintang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah membangun sebanyak tujuh unit sekolah baru berasrama di beberapa kabupaten lain; baik di provinsi Papua dan Papua Barat. Total anggaran yang dikucurkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kemendikbud untuk dukungan sarana prasarana pendidikan di provinsi Papua dan Papua Barat sejak tahun 2014 mencapai lebih dari 103 miliar rupiah.

Secara umum, indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten berpenduduk sekitar 88 ribu jiwa ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) meningkat menjadi sebesar 41,9 di tahun 2016, sebelumnya sebesar 40,91 di tahun 2015. Harapan lama sekolah meningkat dari 4,85 di tahun 2015, menjadi 5,12 di tahun 2016. Sedangkan rerata lama sekolah meningkat dari 2,06 di tahun 2015, menjadi 2,19 di tahun 2016.

Angka partisipasi murni (APM) tahun 2015 di Kabupaten Pegunungan Bintang mencapai 84,61 persen untuk Sekolah Dasar (SD); 44,3 persen untuk SMP; dan 8,34 persen untuk sekolah menengah. Capaian tersebut masih cukup jauh dari rata-rata nasional. Maka itu, pemerintah akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya di daerah 3T, untuk memberikan akses pada layanan pendidikan yang bermutu.

“Kita berusaha mempercepat daerah-daerah yang belum dapat menjangkau peserta didik agar mendapat layanan pendidikan, kita juga mempercepat supaya kualitasnya dapat mengejar daerah-daerah lain yang sudah di depan,” kata Mendikbud.

Kabupaten Pegunungan Bintang yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini memiliki 92 SD, 20 SMP, 5 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Melalui Program Indonesia Pintar (PIP), pemerintah terus berusaha menurunkan angka putus sekolah di Papua. Tahun 2017 ini, pemerintah menyalurkan bantuan pendidikan PIP kepada 799.339 siswa Papua; 12.164 untuk siswa Kabupaten Pegunungan Bintang. Setiap tahunnya, Kemendikbud memberikan beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) kepada 500 orang siswa SMP Papua dan Papua Barat untuk dapat melanjutkan pendidikan menengah di daerah yang memiliki kualitas pendidikan cukup baik.   

Sebanyak 33 guru garis depan angkatan pertama dan kedua telah mengabdi untuk mendidik anak-anak negeri di 34 distrik yang tersebar di berbagai wilayah Pegunungan Bintang. Kemendikbud terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui program pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan beragam pelatihan lainnya seperti lokakarya penerapan penguatan pendidikan karakter. Terdapat pula dukungan pengembangan kapasitas untuk guru melalui asosiasi pendidik seperti musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dan kelompok kerja guru (KKG). Total anggaran afirmasi pemerintah pusat untuk pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan di provinsi Papua sebesar 414 miliar rupiah.

“Kita harus segera mengejar ketertinggalan pendidikan agar segera sejajar dengan daerah-daerah lain. Pak Presiden berpesan kepada saya agar kualitas pendidikan harus segera merata di seluruh Indonesia. Tidak boleh ada yang tertinggal,” ujar Mendikbud.  

Sesuai dengan nawa cita, pemerintah terus berupaya mewujudkan pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam program kerjanya, Kemendikbud berfokus pada daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T), khususnya di Indonesia bagian timur. Penyediaan afirmasi sarana prasarana tak hanya berupa unit sekolah baru saja. Kemendikbud juga melakukan dukungan revitalisasi dan rehabilitasi sekolah, penyediaan ruang kelas baru, penyediaan toilet sekolah yang bersih dan layak, serta penyediaan ruang praktik/laboratorium pendidikan serta ruang administrasi sekolah.

Bahwa dengan adanya otonomi daerah, menurut Mendikbud, sebetulnya yang paling bertanggung jawab atas pembangunan di daerah adalah pemerintah daerah dan masyarakat di daerah itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat, termasuk Kemendikbud hanya membantu, mendukung, dan mendorong upaya pemerintah daerah.

“Bantuan pemerintah pusat sangat terbatas. Kalau ada kemauan keras dan sungguh-sungguh dari pihak kabupaten, kita akan dapat membantu,” pesan Mendikbud.

Turut hadir mendampingi Mendikbud, Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi; Staf Ahli bidang Hubungan Pusat dan Daerah, James Modouw; dan Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Abdoellah. (*)