Kemendikbud Dukung ATR/BPN Capai Target Sertifikasi Tanah  19 Februari 2018  ← Back

Jakarta, Kemendikbud -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) turut mendukung program sertifikasi tanah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama antara Kemendikbud dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dilakukan oleh Menteri ATR/BPN, Sofyan A. Djalil dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional ATR/BPN di Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Menteri ATR/BPN mengungkapkan, diperkirakan dari 126 juta bidang tanah yang ada saat ini, yang telah bersertipikat sekitar 46 juta. ATR/BPN hanya memiliki dua ribu juru ukur tanah.

"Hari ini, kita telah memiliki 5.500 juru ukur independen yang berlisensi. Ke depan kita harapkan penambahan juru ukur dapat mempercepat proses sertipikasi," ujar Menteri Sofyan A. Djalil dalam sambutannya.

Kerja sama kedua instansi meliputi penyiapan tenaga Asisten Surveyor Kadaster (ASK) melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);     peningkatan kompetensi bidang Geomatika bagi pendidik pada SMK; pengembangan kurikulum terkait Geomatika; serta pengembangan uji kompetensi untuk lulusan SMK.

"Kita harapkan kerja sama ini dapat membantu mempercepat pencapaian target sertifikasi tanah yang ditugaskan Presiden kepada Kementerian ATR/BPN. Selain itu, kerja sama ini penting untuk pengembangan kapasitas pendidikan kejuruan, juga meningkatkan kebekerjaan lulusan SMK," disampaikan Didik Suhardi usai acara penandatanganan.

Selain itu, kerja sama Kemendikbud dengan ATR/BPN juga mencakup fasilitasi    sertifikasi bidang tanah aset Kemendikbud oleh ATR/BPN, yang meliputi pendaftaran pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Dan penanganan dan penyelesaian permasalahan aset tanah.

Data Direktorat Pembinaan SMK mencatat saat ini, sebanyak 63 SMK kompetensi Teknik Geomatika dan Teknik Geospasial di seluruh Indonesia dengan siswa sebanyak 2.683 siswa (Data Pokok Pendidikan, 2017). (*)

Jakarta, 10 Januari 2018
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Sumber :

 


Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 3436 kali