Sinergi Membangun Pendidikan Melalui TNI Manunggal Membangun Desa  13 Maret 2018  ← Back

Jakarta, Kemendikbud --- Sebanyak 7.500 orang yang terdiri dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI), pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), dan pemerintah daerah, bersinergi membangun pendidikan di wilayah pedesaan dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). TMMD diselenggarakan sebanyak tiga kali dalam setahun (per triwulan). Di awal 2018 ini, TMMD tahap pertama akan berlangsung selama 30 hari, yakni 28 Maret 2018 hingga 26 April 2018, dan fokus ke 83 desa di 50 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berharap, sinergi ini dapat menjangkau aspek yang lebih luas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), mengingat tidak semua pihak dapat menjangkau daerah tersebut. “Dengan kebutuhan itu dan keberadaan TNI, maka layanan pendidikan akan mudah diatasi,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) TMMD ke-101 di Jakarta, Selasa ( 13/3/2018).

Ia menuturkan, kerja sama antara Kemendikbud dengan TNI sudah berlangsung lama. Pada tahun 2011 telah ditandatangani nota kesepahaman kedua pihak di bidang pendidikan. Kemudian kerja sama tersebut diperbarui dengan penandatanganan nota kesepahaman pada tahun 2017, mengenai kesepakatan dalam perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani Mendikbud Muhadjir Effendy dan Panglima TNI saat itu, Gatot Nurmantyo.

Kepala Staf Angkatan Darat TNI, Jenderal TNI Mulyono, mengatakan Program TMMD bertujuan untuk mendorong akselerasi pembangunan di daerah tertinggal dan terdampak bencana, termasuk pembangunan pendidikan. Ia berharap sinergi lintas sektoral antara TNI dengan kementerian, lembaga nonkementerian, serta pemerintah daerah dan komponen bangsa lain, dapat mendukung perluasan akses layanan pendidikan di daerah. TMMD juga menjadi salah satu solusi mewujudkan ketahanan nasional dan komitmen TNI dalam menunjukkan dirinya sebagai tentara profesional, tentara rakyat dan tentara, tentara pejuang, sesuai dengan sumpah prajurit.

“TNI AD tidak pernah ragu-ragu untuk mengalokasikan dana dan anggaran untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Indonesia dari pinggiran melalui Program Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera,” tutur Jenderal TNI Mulyono.