Jakarta, Kemendikbud --- Pemerintah terus memantau perkembangan proses penanganan dampak gempa yang terjadi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk mempercepat penanganan dan proses rehabilitasi pascagempa Lombok, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai penanganan dampak gempa Lombok di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Ratas tersebut berlangsung pada Jumat siang (10/8/2018) di Kantor Kepresidenan, Jakarta.

Presiden Jokowi mengatakan, ia selalu mendapatkan perkembangan laporan dari lapangan mengenai jumlah korban, baik yang meninggal maupun yang luka-luka, serta jumlah kerusakan, mulai dari rumah, sekolah, dan fasilitas umum. Saat ini Lombok masih berstatus tanggap darurat. Setelah tanggap darurat selesai, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah akan masuk ke rehabilitasi dan rekonstruksi guna memperbaiki kondisi fisik bangunan, baik rumah maupun fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, atau rumah sakit.

Rapat terbatas mengenai gempa Lombok juga dihadiri Gubernur NTB, TGB Zainul Majdi. TGB mengemukakan, gempa bumi berkekuatan 7,0 Skala Richter (SR) pada Minggu (5/8/2018) yang disusul dengan gempa berkekuatan 6,2 SR pada Kamis (9/8/2018), sampai sekarang telah menghancurkan sekitar 456 sekolah di Pulau Lombok.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk fasilitas publik, yang akan segera dilakukan adalah perbaikan sekolah karena sudah dibatasi tanggal 24 Agustus harus sudah berfungsi lagi. "Puskesmas, sekolah-sekolah akan kita segera kerjakan untuk bisa berfungsi kembali. Nanti langsung dikerjakan oleh Kementerian PUPR," katanya.

Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar sambil menunggu sekolah-sekolah dibangun kembali, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah membangun ruang kelas tenda di beberapa lokasi. Kemendikbud menurunkan tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Balai Pengambangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi NTB. Tim bertugas untuk memastikan pembelajaran dapat terus berlangsung dengan menggunakan fasilitas darurat seperti ruang kelas tenda. Pada periode tanggap darurat, kegiatan belajar mengajar di ruang kelas tenda difokuskan untuk layanan psikososial bagi siswa korban bencana.

Terkait gempa susulan yang masih terus terjadi, Presiden Jokowi juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk lebih gencar lagi melakukan edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat, terutama di daerah- daerah yang rawan bencana. Edukasi mitigasi bencana harus didukung seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, utamanya pemerintah provinsi dan kabupaten, agar masyarakat memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana alam.

Rapat terbatas dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Nila F Moelok, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Selain itu juga tampak hadir Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo, Menteri Kominfo Rudiantara, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, dan Gubernur NTB  Zainul Majdi. (Desliana Maulipaksi)
Sumber :