Kemendikbud Bersama Masyarakat NTB Terus Bangun Kelas Sementara  18 September 2018  ← Back

Jakarta, Kemendikbud --- Usai digulirkannya Gerakan Kembali Sekolah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) bahu membahu membangun kelas-kelas sementara untuk tempat belajar siswa. Pemerintah mengapresiasi dukungan semua pihak yang telah bergotong royong memastikan pendidikan terus berjalan di Lombok dan Sumbawa pascagempa.

“Sesuai arahan Mendikbud, kita selalu melibatkan masyarakat sekitar untuk bersama-sama membangun kelas-kelas sementara untuk memastikan kegiatan belajar mengajar terus berlangsung. Kerja bersama ini membantu membuat NTB bangkit kembali,” disampaikan Direktur Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (PKLK Kemendikbud), Poppy Dewi Puspitawati, di Jakarta, Senin (17/9).

Melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Kemendikbud terus melakukan percepatan pembelajaran dan penyediaan sarana prasarana pendidikan sementara. Direktorat PKLK juga telah menyalurkan dana bantuan pembersihan kawasan di sekitar sekolah yang rusak agar dapat segera dibangun tenda-tenda belajar sementara.

“Karena stok tenda masih belum tersedia, kami berikan solusi dengan membuat tenda dari terpal dengan rangka bambu, dan sampai saat ini tercatat 137 ruang kelas darurat sementara dari tenda terpal,” lapor Kepala LPMP NTB, Minggu (16/9).

Posko Pendidikan juga telah memfasilitasi 263 sekolah melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan direktorat-direktorat teknis agar dapat segera melakukan rehabilitasi ruang kelas. Diharapkan perbaikan 1.506 ruang kelas rusak kategori ringan dan sedang dapat segera dilaksanakan. Total nilai bantuan Kemendikbud yang telah digulirkan untuk perbaikan ruang kelas terdampak gempa NTB sebesar Rp54,7 miliar.

Kemendikbud juga telah menyalurkan paket peralatan sekolah berupa pakaian, buku, alat tulis, dan tas sebanyak 25.000 paket, serta peralatan permainan dan alat kesenian. Sedangkan untuk meringankan beban tenaga pendidik, Kemendikbud juga telah menyalurkan bantuan tunjangan khusus langsung ke rekening penerima masing-masing sebesar Rp1,5 juta/bulan untuk guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Rp2 juta/bulan untuk guru non-PNS, selama enam bulan.

Mempertimbangkan temuan bahwa masih banyak guru terdampak yang belum menerima bantuan tunjangan khusus dan sesuai hasil rapat konsultasi dengan DPR, maka Kemendikbud mengalokasikan penambahan anggaran untuk tunjangan khusus guru terdampak gempa.

"Dana yang dialokasikan sekitar 20 miliar. Dinas Pendidikan setempat dapat segera menyampaikan data-datanya ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK),” jelas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Ari Santoso. (*)

Jakarta, Senin 17 September 2018
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber : Siaran Pers BKLM, Nomor: 161/Sipres/A5.3/HM/IX/2018

 


Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 870 kali