Lakukan Pendataan, Kemendikbud Siapkan Bantuan Pendidikan untuk Sulteng 04 Oktober 2018 ← Back
Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, lebih dari 100.000 siswa, 20.000 guru, dan 2.000 sekolah terdampak bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng). Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih melakukan pendataan untuk membantu pemulihan kondisi di Sulteng, khususnya bidang pendidikan. Bantuan pendidikan yang disiapkan untuk korban bencana Sulteng antara lain pendirian tenda untuk digunakan sebagai ruang kelas darurat, pengiriman tim pemulihan trauma (trauma healing) untuk pendampingan psikologis, rehabilitasi sekolah, dan tunjangan khusus bagi guru yang menjadi korban bencana.
“Sedang kami pertimbangkan, seperti kemarin di NTB, kami ada tunjangan khusus dan itu amanah undang-undang. Nanti kami akan lihat kemampuan Kemendikbud,” ujar Mendikbud usai membuka acara Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI) 2018 di Yogyakarta, Rabu (3/10/2018).
Ia menuturkan, Kemendikbud juga akan mengumpulkan guru-guru yang terdampak bencana di Sulteng. Mereka akan diberikan pendampingan dan motivasi agar bisa kembali menjalankan tugasnya mengajar setelah situasi dianggap mulai kondusif. Ia berharap, kegiatan belajar mengajar di wilayah Sulteng bisa segera dimulai.
“Kalau sekolahnya roboh, nanti kita siapkan ruang kelas darurat berupa tenda,” tutur Mendikbud.
Sementara ini, Kemendikbud mencatat sebanyak 2.736 sekolah rusak pascagempa dan tsunami di Sulteng. Proses perbaikan dan rehabilitasi sekolah rusak tersebut membutuhkan waktu minimal setahun.
"Seperti di NTB, target kita setahun. Tahun ini ada tiga tahap untuk menjamin proses KBM (kegiatan belajar mengajar) tetap berjalan. Pertama bikin kelas darurat berupa tenda dari Kemendikbud berstandar UNICEF, setelah itu pemerintah melalui Kementerian PUPR bangun sekolah yang rusak berat," kata Mendikbud.
Ia menambahkan, penanganan seluruh dampak bencana berada di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk bidang pendidikan. Karena itu ia juga akan berangkat ke Sulteng untuk mengecek langsung kondisi di lapangan. "Jika memungkinkan, sekolah dibangun di lokasi asal. Jika harus direlokasi, nanti dibangun di tempat lain," jelasnya.
Mendikbud mengakui, pendataan sulit dilakukan karena unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbud di daerah, yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) juga terdampak bencana, baik gedung instansi maupun pegawainya. Namun, Kemendikbud akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pendataan dan mengirimkan bantuan untuk pendidikan di Sulteng.
"Kemendikbud tetap akan beri bantuan, peralatan belajar, pendampingan psikologis, dan rehabilitasi sekolah yang rusak ringan. Karena pendidikan juga menjadi urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah, sehingga Kemendikbud mengambil alih sebagian tugas daerah terutama yang tidak mungkin ditangani daerah," katanya. (Desliana Maulipaksi)
Sumber :
“Sedang kami pertimbangkan, seperti kemarin di NTB, kami ada tunjangan khusus dan itu amanah undang-undang. Nanti kami akan lihat kemampuan Kemendikbud,” ujar Mendikbud usai membuka acara Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI) 2018 di Yogyakarta, Rabu (3/10/2018).
Ia menuturkan, Kemendikbud juga akan mengumpulkan guru-guru yang terdampak bencana di Sulteng. Mereka akan diberikan pendampingan dan motivasi agar bisa kembali menjalankan tugasnya mengajar setelah situasi dianggap mulai kondusif. Ia berharap, kegiatan belajar mengajar di wilayah Sulteng bisa segera dimulai.
“Kalau sekolahnya roboh, nanti kita siapkan ruang kelas darurat berupa tenda,” tutur Mendikbud.
Sementara ini, Kemendikbud mencatat sebanyak 2.736 sekolah rusak pascagempa dan tsunami di Sulteng. Proses perbaikan dan rehabilitasi sekolah rusak tersebut membutuhkan waktu minimal setahun.
"Seperti di NTB, target kita setahun. Tahun ini ada tiga tahap untuk menjamin proses KBM (kegiatan belajar mengajar) tetap berjalan. Pertama bikin kelas darurat berupa tenda dari Kemendikbud berstandar UNICEF, setelah itu pemerintah melalui Kementerian PUPR bangun sekolah yang rusak berat," kata Mendikbud.
Ia menambahkan, penanganan seluruh dampak bencana berada di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk bidang pendidikan. Karena itu ia juga akan berangkat ke Sulteng untuk mengecek langsung kondisi di lapangan. "Jika memungkinkan, sekolah dibangun di lokasi asal. Jika harus direlokasi, nanti dibangun di tempat lain," jelasnya.
Mendikbud mengakui, pendataan sulit dilakukan karena unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbud di daerah, yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) juga terdampak bencana, baik gedung instansi maupun pegawainya. Namun, Kemendikbud akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pendataan dan mengirimkan bantuan untuk pendidikan di Sulteng.
"Kemendikbud tetap akan beri bantuan, peralatan belajar, pendampingan psikologis, dan rehabilitasi sekolah yang rusak ringan. Karena pendidikan juga menjadi urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah, sehingga Kemendikbud mengambil alih sebagian tugas daerah terutama yang tidak mungkin ditangani daerah," katanya. (Desliana Maulipaksi)
Sumber :
Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 1543 kali
Editor :
Dilihat 1543 kali