Jakarta, Kemendikbud --- Angka partisipasi kerja lulusan SMK terus meningkat setiap tahun. Seiring dengan meningkatnya angka partisipasi kerja, angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari lulusan SMK semakin menurun. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 hingga 2018, SMK merupakan tingkat pendidikan yang persentase pengangguran terbukanya selalu mengalami penurunan tiap tahunnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, data Sakernas BPS  tersebut memperhitungkan lulusan SMK yang belum mendapat intervensi kebijakan Revitalisasi SMK. Karena itu Mendikbud menyatakan optimismenya terhadap program Revitalisasi SMK yang dimulai pada tahun 2017. “Saya optimis Indonesia dengan Revitalisasi SMK sudah berada di jalan yang benar. Hanya saja kita harus bekerja lebih keras lagi,” tegasnya saat acara Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Berdasarkan Sakernas BPS tahun 2014-2018, pada Agustus 2015 terdapat 10,8 juta lulusan SMK yang terserap di dunia kerja, dan terus meningkat menjadi 12,1 juta (Agustus 2016); 12,5 juta (Agustus 2017); dan 13,6 juta (Agustus 2018). Sementara itu, angka pengangguran dari lulusan SMK terus menurun, yakni 9,84 persen (2016); 9,27 persen (2017); dan 8,92 persen (2018). Artinya, setiap tahunnya rasio antara keterserapan lulusan SMK ke industri dengan angkatan kerja nasional selalu menunjukkan data yang positif.

Mendikbud meyakini bahwa Program Revitalisasi SMK yang sudah berjalan akan semakin meningkatkan angka partisipasi kerja lulusan SMK. Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, Kemendikbud telah menjalankan beberapa kebijakan untuk mengimplementasikan Revitalisasi SMK. Beberapa kebijakan tersebut antara lain membuat peta jalan pengembangan SMK; pengembangan dan penyelarasan kurikulum; kerja sama sekolah dengan dunia usaha, industri, serta perguruan tinggi; dan inovasi pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan.

“Kita sudah menyusun peta jalan pengembangan SMK. Untuk memenuhi kebutuhan guru produktif di SMK, kita membuat Program Keahlian Ganda,” ujar Mendikbud.

Ia menjelaskan, ada tiga jenis guru yang mengajar di SMK, yaitu guru adaptif (mengajar mata pelajaran murni, seperti matematika, fisika, kimia), guru normatif (mengajar mata pelajaran agama dan Pancasila), dan guru produktif (mengajar sesuai dengan bidang keahlian). Berdasarkan data, jumlah guru produktif hanya sebesar 37 persen dari total kebutuhan 91.000 guru. Melalui Program Keahlian Ganda, guru adaptif diberikan pelatihan dan melakukan praktik kerja industri.

“Guru adaptif kita sekolahkan lagi ke perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Hasilnya positif. Kita sedang genjot untuk guru keahlian ganda. Itu langkah kami untuk mengatasi kekurangan guru produktif di SMK,” tutur Mendikbud. Menurutnya, salah satu yang harus diantisipasi saat ini adalah perkembangan pembangunan infrastruktur yang harus seiring juga dengan jumlah lulusan SMK, sehingga ada kecocokan antara bidang keahlian dengan pekerjaan yang digeluti, sekaligus menambah nilai investasi SDM maupun ekonomi. (Desliana Maulipaksi)