Berbagi Praktik Baik Pemajuan Kebudayaan untuk Kesejahteraan Masyarakat   16 Februari 2019  ← Back

Depok, Kemendikbud --- Pemajuan Kebudayaan merupakan salah satu topik yang dibicarakan dalam agenda Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019. Poin pembahasannya antara lain mengenai resolusi Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 dan strategi pemajuan kebudayaan juga dilakukan dengan berbagi praktik baik dalam pembangunan dan pelestarian kebudayaan di daerah. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anaz, menjadi salah satu narasumber dalam berbagi praktik baik pemajuan kebudayaan di daerah. 

Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sri Hartini mengatakan, pemajuan kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi dinilai sangat baik dan dapat menjadi contoh daerah lain. “Kami mengundang Bapak Bupati (Banyuwangi) untuk bisa ngangsu kawruh (mencari pengetahuan) terhadap keberhasilan dalam pengelolaan kebudayaan, ” ujarnya. 

Diterbitkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi pelengkap dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Tata kelola kebudayaan di atas kertas secara teori sudah dinilai baik. Kemudian supaya teori ini menjadi kenyataan, pemerintah perlu belajar dari pengalaman yang nyata, karena yang ditanamkan, dicatat dan diamanatkan oleh undang-undang pada akhirnya harus diwujudkan. Umumnya orang yang mendengar tentang pengembangan kebudayaan akan berpikir menenai kebutuhan biaya, namun mereka tidak berpikir bahwa itu juga merupakan sumber pendapatan.

“Bagaimana cara menjadikan kebudayaan sebagai sumber pendapatan, Pak Bupati punya segudang pengalaman," ujar Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid.  

Dalam diskusi pemajuan kebudayaan, Bupati Banyuwangi membagi praktik baik dalam pembangunan kebudayaan sehingga tidak hanya mampu melestarikan kebudayaan Banyuwangi namun juga mampu menyejahterakan masyarakat. Visi dan misi kepala daerah sangat jarang yang memprioritaskan bidang kebudayaan. 

“Pertama kali menjabat bupati sangat jarang yang menanyakan warisan budaya yang dapat dilestarikan," kata Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anaz. Ia mengatakan, Banyuwangi sebelumnya merupakan daerah yang kurang beruntung. Dulu angka kemiskinan di Banyuwangi sebesar 20 persen dan sekarang angka kemiskinan di Banyuwangi turun menjadi 7,8 persen. Penurunan angka juga terjadi pada pengangguran terbuka di Banyuwangi. "Sebelumnya, angka pengangguran terbuka berada di 6 persen dan sekarang sudah turun 3 persen,” katanya. 

Anas menuturkan, dalam pengembangan kebudayaan, sebenarnya Kabupaten Banyuwangi juga terkendala dengan anggaran, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat strategi, salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan (event) sebanyak-banyaknya. Dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan, lebih dari 30 persen menampilkan karakter kebudayaan yang ada di Banyuwangi. 

Kunjungan wisata menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang mampu mengangkat perekonomian Banyuwangi dari perdapatan per kapita Rp15 juta perorang menjadi Rp45 juta perorang. Pengembangan kebudayaan merupakan salah satu strategi Pemkab Banyuwangi dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Banyuwangi, salah satunya Festival Tari Gandrung Sewu. 

Untuk memberikan ruang yang luas dalam pengembangan kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membatasi pembangunan gedung dan hotel serta minimarket. Bagi hotel yang disetujui diwajibkan untuk menggunakan desain arsitektur khas Banyuwangi. Selain itu dengan pembatasan pembangunan ini, masyarakat didorong untuk ikut berpartisipasi untuk memiliki homestay, sehingga dapat meningkatkan perekonomian. 

“Inilah cara kami untuk melestarikan, bagaimana kebudayaan lokal dapat terakomodir," ujar Anaz.

Berkat strategi pemajuan kebudayaan itu, Banyuwangi berhasil mendapatkan penghargaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hadiah dari penghargaan itu punmenjadi salah satu tambahan pendapatan daerah yang cukup besar. (Uswatun Hasanah/Desliana Maulipaksi)