Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP tersebut diberikan BPK atas Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun 2018. Dengan begitu, selama enam tahun berturut-turut sejak tahun 2013, Kemendikbud berhasil mempertahankan opini WTP.

Penyerahan LHP dilakukan di Auditorium Kantor Pusat BPK Jakarta, Senin (24/6/2019). Dalam acara tersebut LHP diserahkan kepada tiga kementerian/lembaga yaitu Kemendikbud, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis menyerahkan LHP kepada Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Muchlis Rantoni Luddin, Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi, dan Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito. Pada penyerahan LHP tersebut, Anggota VI BPK didampingi oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dori Santosa.

Anggota VI BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kemendikbud, Kemenkes, dan BPOM sehingga dapat kembali mempertahankan opini WTP. Namun demikian, Harry Azhar Azis menggarisbawahi masih adanya temuan berulang pada pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018. "Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat temuan berulang yang terjadi di tahun 2018, meskipun BPK telah memberikan rekomendasi perbaikan terhadap temuan tersebut pada pemeriksaan LK tahun sebelumnya," kata Harry Azhar Azis.

Lebih lanjut Harry berharap kementerian/lembaga meningkatkan peran Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang ada di instansinya. BPK dalam laporannya menyampaikan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan SPI. "Saya harapkan pimpinan kementerian dan pimpinan lembaga menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan berlalu," ujarnya menambahkan.

Irjen Kemendikbud Muchlis Rantoni Luddin menyatakan kegembiraannya, Kemendikbud berhasil mempertahankan opini WTP enam tahun berturut-turut. Muchlis juga siap menindaklanjuti rekomendasi BPK, sehingga temuan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 tidak terulang di tahun anggaran berikutnya. (Nur Widiyanto)

Foto: http://bpk.go.id
Sumber :