Jakarta, Kemendikbud – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi (RB) sekurang-kurangnya nilai 77 pada tahun 2019. Angka tersebut merupakan target peningkatan dari nilai sebelumnya, yaitu 73,35.

Pada tahun ini, hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengusulkan nilai 85,25. Namun target penilaian indeks RB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan nilai sekurang-kurangnya 77 sudah dapat menunjukkan adanya peningkatan dalam pelaksanaan RB di lingkungan Kemendikbud.

Kepala Biro Umum Kemendikbud, Ahmad Mahendra, menyampaikan, pada tahun 2017 indeks RB Kemendikbud adalah 75,20, namun indeks justru mengalami penurunan pada tahun 2018, yaitu 73,35.

“Penurunan terjadi pada komponen pengungkit, antara lain, manajemen perubahan, penguatan organisasi, penguatan tata laksana, penguatan akuntabilitas, dan penguatan pengawasan,” ujar Mahendra pada saat menghadiri pembukaan kegiatan Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Hotel Ambhara, Jakarta, Senin malam (1/7).

Pada tahun 2019, penguatan Reformasi Birokrasi sangat diperlukan. Tahun ini ada 33 satuan kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIWBK) dan Zona Integritas Birokrasi Bersih Melayani (ZIWBBM), terdiri dari 30 satker untuk ZIWBK dan 3 satker untuk ZIWBBM.

Ahmad Mahendra berharap, terjadi peningkatan jumlah satker yang menerima predikat ZIWBK pada tahun ini, karena pada tahun 2017 dari 35 satker yang diusulkan Kemendikbud hanya ada 3 satker yang lolos. Pada tahun 2018, dari 45 satker yang diajukan hanya ada 2 satker yang lolos. “Jadi, saat ini baru ada lima satker yang memperoleh predikat ZIWBK,” tuturnya.
 
Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa strategi untuk membangun ZIWBK dan ZIWBBM adalah komitmen yang tinggi. Ia ingin agar para pimpinan segera mengambil langkah untuk menyosialisasikan informasi terkait Reformasi Birokrasi Internal, “Para pimpinan, segera kumpulkan seluruh staf satkernya, sosialisasikan semua informasi atau kebijakan mengenai RBI ke seluruh staf,” tegas Didik Suhardi. (Prani Pramudita)
Sumber :