Jadi Garda Depan Utara Indonesia, SKPT Natuna Diresmikan 07 Oktober 2019 ← Back
NATUNA (7/10) - Berhadapan langsung dengan Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi strategis sebagai pulau terdepan bagian utara Indonesia. Menimbang hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meresmikan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna pada Senin (7/10).
Pembangunan SKPT Natuna sejalan dengan janji Nawa Cita ketiga Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan”. Hal ini diperkuat dengan arahan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas di atas KRI Imam Bonjol 383 pada 23 Juni 2016 lalu bahwa pembangunan Natuna meski difokuskan pada dua sektor yakni industri perikanan dan migas.
“Kabupaten Natuna berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Malaysia. Hal ini menjadikan Natuna sebagai garda terdepan untuk menunjukkan identitas Indonesia di mata dunia. Sebagai wilayah pesisir, kelautan dan perikanan menjadi sektor yang sangat penting untuk memajukan ekonomi masyarakat setempat,” tutur Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Dengan alokasi dana sebesar Rp221,7 miliar, SKPT Natuna dibangun selama periode 2015-
2019. Dibangun di atas lahan seluas 5,8 hektar, SKPT Natuna difokuskan pada pengembangan Pelabuhan Perikanan Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Area lahan seluas 3 hektar didapatkan melalui reklamasi, sedangkan 2,8 hektar lahan lainnya memanfaatkan area daratan yang sudah ada.
SKPT Natuna memiliki beberapa fasilitas pokok untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan kelautan dan perikanan. Mulai dari pendaratan hasil kelautan dan perikanan, pengolahan, hingga pemasaran. Fasilitas pokok ini antara lain dermaga berukuran 8x100 meter untuk tempat bersandar kapal di bawah 30 gross ton (GT); dermaga berkuran 8x120 meter untuk tempat bersandar kapal di atas 30 GT; causeway (jalan lintas ke dermaga); jalan kawasan; sistem drainase; dan trotoar.
Selain itu, sebagai fasilitas fungsional dibangun Kantor Pengelola Pelabuhan; Tempat Pemasaran Ikan (TPI); Integrated Cold Storage (ICS) berkapasitas 200 ton; Kios Bahan Bakar Minyak (BBM) berkapasitas 12 KL; pengolahan air bersih Backrish Water Reserve Osomosis (BRWO) berkapasitas 250 ton; Tempat Perbaikan Jaring; dan Kios Perbekalan Melaut.
Untuk mendukung kegiatan masyarakat di sekitar SKPT Natuna, dibangun pula 4 unit kios perbekalan nelayan; 1 unit pos jaga; 2 unit toilet umum; 1 unit masjid; dan 6 unit rumah pegawai. Selain itu, sarana akomodasi dan operasional berupa truk sampah, truk tangki air bersih, truk mini crane, kendaraan roda dua, dan keandaraan roda empat juga disediakan.
Pembangunan SKPT Natuna sejalan dengan janji Nawa Cita ketiga Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan”. Hal ini diperkuat dengan arahan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas di atas KRI Imam Bonjol 383 pada 23 Juni 2016 lalu bahwa pembangunan Natuna meski difokuskan pada dua sektor yakni industri perikanan dan migas.
“Kabupaten Natuna berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Malaysia. Hal ini menjadikan Natuna sebagai garda terdepan untuk menunjukkan identitas Indonesia di mata dunia. Sebagai wilayah pesisir, kelautan dan perikanan menjadi sektor yang sangat penting untuk memajukan ekonomi masyarakat setempat,” tutur Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Dengan alokasi dana sebesar Rp221,7 miliar, SKPT Natuna dibangun selama periode 2015-
2019. Dibangun di atas lahan seluas 5,8 hektar, SKPT Natuna difokuskan pada pengembangan Pelabuhan Perikanan Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Area lahan seluas 3 hektar didapatkan melalui reklamasi, sedangkan 2,8 hektar lahan lainnya memanfaatkan area daratan yang sudah ada.
SKPT Natuna memiliki beberapa fasilitas pokok untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan kelautan dan perikanan. Mulai dari pendaratan hasil kelautan dan perikanan, pengolahan, hingga pemasaran. Fasilitas pokok ini antara lain dermaga berukuran 8x100 meter untuk tempat bersandar kapal di bawah 30 gross ton (GT); dermaga berkuran 8x120 meter untuk tempat bersandar kapal di atas 30 GT; causeway (jalan lintas ke dermaga); jalan kawasan; sistem drainase; dan trotoar.
Selain itu, sebagai fasilitas fungsional dibangun Kantor Pengelola Pelabuhan; Tempat Pemasaran Ikan (TPI); Integrated Cold Storage (ICS) berkapasitas 200 ton; Kios Bahan Bakar Minyak (BBM) berkapasitas 12 KL; pengolahan air bersih Backrish Water Reserve Osomosis (BRWO) berkapasitas 250 ton; Tempat Perbaikan Jaring; dan Kios Perbekalan Melaut.
Untuk mendukung kegiatan masyarakat di sekitar SKPT Natuna, dibangun pula 4 unit kios perbekalan nelayan; 1 unit pos jaga; 2 unit toilet umum; 1 unit masjid; dan 6 unit rumah pegawai. Selain itu, sarana akomodasi dan operasional berupa truk sampah, truk tangki air bersih, truk mini crane, kendaraan roda dua, dan keandaraan roda empat juga disediakan.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar menjelaskan, pembangunan SKPT Natuna juga dimaksimalkan dengan adanya kapal perikanan bantuan untuk menunjang kegiatan nelayan setempat. Sepanjang tahun 2016-2017, KKP telah menyerahkan 70 unit kapal perikanan yang terdiri dari 50 unit kapal penangkap ikan berukuran 5 GT; 13 unit kapal penangkap ikan berukuran 10 GT; 5 unit kapal penangkap ikan berukuran 20 GT; dan 2 unit kapal angkutan ikan berukuran 37 GT. “Kapal-kapal ini diberikan kepada 11 koperasi nelayan yang tersebar di Kabupaten Natuna. Tak lupa, disediakan pula pelayanan kesyahbandaran,” ujarnya.
Sebagai wujud dukungan, berbagai Kementerian dan Badan Usaha Milk Negara (BUMN) turut andil dalam pembangunan SKPT Natuna. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga membangun jalan akses sepanjang 5 km ke Selat Lampa dari SP Sekunyam. Layanan komunikasi juga dioptimalkan melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) berupa dukungan internet 4G yang telah digunakan sejak 31 Maret 2018, serta parabola VSAT sebagai penerima sinyal dari satelit.
“Di sisi ketersediaan energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan dukungan berupa pasokan BBM subsidi dan komersial bagi nelayan melalui PT Pertamina dan memasang gardu induk di berkapasitas 5.000 kVA melalui PT PLN. Dari kapasitas tersebut 865 kVA telah digunakan,” tambah Zulficar.
Dukungan juga datang dari perbankan, khususnya Bank Negara Indonesia (BNI). Di lokasi SKPT Natuna telah hadir Mobil Layanan Gerak BNI. Selain itu, BNI juga menyediakan akses perbankan mulai dari simpan pinjam hingga Kredit Usaha rakyat (KUR) bagi nelayan. “KKP dan BNI juga bekerja sama dalam implementasi Kartu Kusuka (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) untuk mempermudah nelayan dan pelaku usaha perikanan mendapatkan pinjaman modal,” jelas Zulficar.
Sementara itu, BUMN Perikanan Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) juga memberikan dukungan operasional Integrated Cold Storage SKPT Natuna dengan perjanjian kerja sama pemanfaatan sejak 1 Juni 2017 lalu. Perum Perindo juga mengadakan kerja sama kemitraan pemasaran ikan hasil tangkapan dengan sekitar 216 nelayan Natuna, memasarkan ikan Natuna ke pasar domestik dan luar negeri (Malaysia dan Singapura), serta menyerap 34 tenaga kerja lokal asli Natuna.
“KKP berterima kasih untuk kerja sama dan dukungan seluruh Kementerian dan BUMN yang terlibat dalam membangun SKPT Natuna. Semoga sinergi yang telah dicurahkan ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat Natuna. Ayo kita terus bangun bangsa Indonesia secara merata dari ujung timur hingga ke ujung barat, dari ujung utara hingga ke ujung selatan,” pungkas Menteri Susi.
Hingga saat ini, tercatat sudah ada 197 kapal yang mendarat di PP Selat Lampa, dengan rincian
73 unit kapal di bawah 10 GT; 48 unit kapal berukuran 10-30 GT; dan 16 unit kapal berukuran di atas 30 GT. Ikan hasil tangkapan nelayan yang dominan di SKPT Natuna yaitu cumi, gurita, ikan karang, dan tongkol yang ditangkap menggunakan alat penangkapan ikan bubu ikan,
Sebagai wujud dukungan, berbagai Kementerian dan Badan Usaha Milk Negara (BUMN) turut andil dalam pembangunan SKPT Natuna. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga membangun jalan akses sepanjang 5 km ke Selat Lampa dari SP Sekunyam. Layanan komunikasi juga dioptimalkan melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) berupa dukungan internet 4G yang telah digunakan sejak 31 Maret 2018, serta parabola VSAT sebagai penerima sinyal dari satelit.
“Di sisi ketersediaan energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan dukungan berupa pasokan BBM subsidi dan komersial bagi nelayan melalui PT Pertamina dan memasang gardu induk di berkapasitas 5.000 kVA melalui PT PLN. Dari kapasitas tersebut 865 kVA telah digunakan,” tambah Zulficar.
Dukungan juga datang dari perbankan, khususnya Bank Negara Indonesia (BNI). Di lokasi SKPT Natuna telah hadir Mobil Layanan Gerak BNI. Selain itu, BNI juga menyediakan akses perbankan mulai dari simpan pinjam hingga Kredit Usaha rakyat (KUR) bagi nelayan. “KKP dan BNI juga bekerja sama dalam implementasi Kartu Kusuka (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) untuk mempermudah nelayan dan pelaku usaha perikanan mendapatkan pinjaman modal,” jelas Zulficar.
Sementara itu, BUMN Perikanan Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) juga memberikan dukungan operasional Integrated Cold Storage SKPT Natuna dengan perjanjian kerja sama pemanfaatan sejak 1 Juni 2017 lalu. Perum Perindo juga mengadakan kerja sama kemitraan pemasaran ikan hasil tangkapan dengan sekitar 216 nelayan Natuna, memasarkan ikan Natuna ke pasar domestik dan luar negeri (Malaysia dan Singapura), serta menyerap 34 tenaga kerja lokal asli Natuna.
“KKP berterima kasih untuk kerja sama dan dukungan seluruh Kementerian dan BUMN yang terlibat dalam membangun SKPT Natuna. Semoga sinergi yang telah dicurahkan ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat Natuna. Ayo kita terus bangun bangsa Indonesia secara merata dari ujung timur hingga ke ujung barat, dari ujung utara hingga ke ujung selatan,” pungkas Menteri Susi.
Hingga saat ini, tercatat sudah ada 197 kapal yang mendarat di PP Selat Lampa, dengan rincian
73 unit kapal di bawah 10 GT; 48 unit kapal berukuran 10-30 GT; dan 16 unit kapal berukuran di atas 30 GT. Ikan hasil tangkapan nelayan yang dominan di SKPT Natuna yaitu cumi, gurita, ikan karang, dan tongkol yang ditangkap menggunakan alat penangkapan ikan bubu ikan,
handline, dan bagan. Ikan-ikan tersebut banyak dijual ke Pontianak, Tanjung Pinang, Batam,
dan Jakarta.
Pada tahun 2018, volume produksi perikanan tangkap di SKPT Natuna mencapai 1.039.057 kilogram dengan penjualan Rp27.294.364.519,-. Sementara di 2019 (hingga September), produksi perikanan tangkap telah mencapai 1.180.227 kilogram dengan nilai penjualan Rp19.317.891.559,-.
Sumber :
Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 11927 kali
Editor :
Dilihat 11927 kali