Kemendikbud Dorong Sekolah Maksimalkan SIPLah Sebagai Sarana Pengadaan Barang dan Jasa 21 November 2019 ← Back
Jakarta, Kemendikbud --- Dalam rangka penyederhanaan proses pengadaan barang/jasa sekolah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dorong sekolah memaksimalkan penggunaan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) sebagai sarana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Platform SIPLah merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar daring (e-market place) sehingga dapat mempermudah proses PBJ oleh sekolah.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana, mengatakan SIPLah ini sebagai salah satu wujud komitmen Pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. “Kehadiran SIPLah dapat menjadi solusi untuk peningkatan tata kelola sekolah. SIPLah bermanfaat dalam tata kelola keuangan. Dokumentasi elektronik setiap transaksi jumlah, jenis, semua itu dikelola dengan baik," disampaikan Erlangga saat bertemu awak media di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (20/11).
Melalui SIPLah, kata Erlangga, setidaknya terdapat tiga tujuan yang dapat dicapai, yaitu penguatan tatakelola keuangan sekolah yang baik sehingga keberadaan data transaksi menjadikan proses pengendalian dan pemantauan lebih mudah dan dapat meminimalisasi modus pengadaan fiktif; efisiensi anggaran dengan tingkat harga keseluruhan lebih rendah dan opsi penyedia yang lebih banyak dan beragam sehingga setiap sekolah memiliki lebih banyak alternatif untuk pelaksanan belanja, dan; membuka kesempatan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah, termasuk toko-toko yang berada di sekitar sekolah.
Manfaat lainnya dari platform SIPlah ini bisa membantu para pelaku UMKM yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Para pelaku UMKM yang menyediakan fasilitas penunjang sekolah bisa dengan mudah mendaftarkan diri untuk dapat memanfaatkan platform SIPlah untuk memajukan usahanya. "Caranya mudah tinggal daftar di Siplah.Kemendikbud.go.id. Mudah-mudahan pelaku UMKM dan perekonomian di sekitar sekolah itu bisa hidup," jelas Erlangga.
Untuk menunjang kemudahan akses, Kemendikbud telah menggandeng enam marketplace yaitu Blibli.com, Pesona Edu, Eurekabookhouse, Inti, Toko ladang, dan Siplah Belanja. Sehingga sejak diluncurkan pada bulan Juni 2019, kinerja SIPLah terlihat cukup baik, dengan nilai transaksi mencapai Rp1,3 triliun. Selain itu, platform SIPLah sudah dipakai oleh 13 ribu sekolah, dengan melibatkan 107 ribu UMKM yang tersebar di enam marketplace.
Untuk mendapatkan hasil yang optimal terkait penggunaan SIPLah, tentu Kemendikbud akan terus melakukan penguatan pada dua hal, yaitu kapasitas layanan SIPLah dan penguatan regulasi untuk pelaksanaannya. “Target kami di tahun ini bisa mencapai 34 ribu sekolah. Tapi ini dilakukan secara bertahap. Kalau sosialisasi sudah digencarkan, kami targetkan semua sekolah 100 persen sudah bisa dijangkau," harap Erlangga.
Jakarta, 21 November 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: www.kemdikbud.go.id
Sumber : SIARAN PERS BKLM, Nomor : 377/sipres/A5.3/XI/2019
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana, mengatakan SIPLah ini sebagai salah satu wujud komitmen Pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. “Kehadiran SIPLah dapat menjadi solusi untuk peningkatan tata kelola sekolah. SIPLah bermanfaat dalam tata kelola keuangan. Dokumentasi elektronik setiap transaksi jumlah, jenis, semua itu dikelola dengan baik," disampaikan Erlangga saat bertemu awak media di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (20/11).
Melalui SIPLah, kata Erlangga, setidaknya terdapat tiga tujuan yang dapat dicapai, yaitu penguatan tatakelola keuangan sekolah yang baik sehingga keberadaan data transaksi menjadikan proses pengendalian dan pemantauan lebih mudah dan dapat meminimalisasi modus pengadaan fiktif; efisiensi anggaran dengan tingkat harga keseluruhan lebih rendah dan opsi penyedia yang lebih banyak dan beragam sehingga setiap sekolah memiliki lebih banyak alternatif untuk pelaksanan belanja, dan; membuka kesempatan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah, termasuk toko-toko yang berada di sekitar sekolah.
Manfaat lainnya dari platform SIPlah ini bisa membantu para pelaku UMKM yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Para pelaku UMKM yang menyediakan fasilitas penunjang sekolah bisa dengan mudah mendaftarkan diri untuk dapat memanfaatkan platform SIPlah untuk memajukan usahanya. "Caranya mudah tinggal daftar di Siplah.Kemendikbud.go.id. Mudah-mudahan pelaku UMKM dan perekonomian di sekitar sekolah itu bisa hidup," jelas Erlangga.
Untuk menunjang kemudahan akses, Kemendikbud telah menggandeng enam marketplace yaitu Blibli.com, Pesona Edu, Eurekabookhouse, Inti, Toko ladang, dan Siplah Belanja. Sehingga sejak diluncurkan pada bulan Juni 2019, kinerja SIPLah terlihat cukup baik, dengan nilai transaksi mencapai Rp1,3 triliun. Selain itu, platform SIPLah sudah dipakai oleh 13 ribu sekolah, dengan melibatkan 107 ribu UMKM yang tersebar di enam marketplace.
Untuk mendapatkan hasil yang optimal terkait penggunaan SIPLah, tentu Kemendikbud akan terus melakukan penguatan pada dua hal, yaitu kapasitas layanan SIPLah dan penguatan regulasi untuk pelaksanaannya. “Target kami di tahun ini bisa mencapai 34 ribu sekolah. Tapi ini dilakukan secara bertahap. Kalau sosialisasi sudah digencarkan, kami targetkan semua sekolah 100 persen sudah bisa dijangkau," harap Erlangga.
Jakarta, 21 November 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: www.kemdikbud.go.id
Sumber : SIARAN PERS BKLM, Nomor : 377/sipres/A5.3/XI/2019
Penulis : Pengelola Siaran Pers
Editor :
Dilihat 1920 kali
Editor :
Dilihat 1920 kali