Penelitian yang Berdampak Luas Jadi Prioritas 03 Februari 2020 ← Back
Serpong, Kemendikbud—Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2020 Kementerian Riset, Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) mengatakan, yang terpenting dari seluruh upaya pemerintah dalam membangun negara adalah ketika hasil akhirnya bisa berdampak pada kemajuan dan kemakmuran bangsa. Ketika generasi penerus memiliki bekal cukup yang berguna untuk melanjutkan roda kehidupan selanjutnya dan membawa manfaat bagi masyarakat, itulah kesuksesan bagi sebuah negara.
“Yang terpenting (bekalnya) adalah mengikuti kebutuhan rakyat dan harus netes,” kata Kepala Negara saat membuka Rakornas Kemristek/BRIN, di Komplek Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), Serpong, Tangerang Selatan, Kamis, (31/1/2020).
Senada dengan arahan Presiden, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam diskusi menyampaikan bahwa konsep Kampus Merdeka mendukung terciptanya keleluasaan bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan kapabilitas agar mampu menghasilkan lulusan yang mumpuni dan terserap di dunia kerja.
Kemitraan yang terbuka, lintas program studi, universitas, dunia industri, perusahaan, kementerian/lembaga, hingga organisasi nirlaba tingkat dunia membuka peluang bagi perguruan tinggi mewujudkan kebijakan Kampus Merdeka.
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri yang hadir dalam kesempatan tersebut menambahkan, adanya jalinan kerja sama melalui kemitraan itu memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, pengetahuan, dan teknologi sehingga bangsa kita bisa mengambil manfaatnya.
“Teknologi itu transfernya ke sini (Indonesia) bukan ke luar, jadi kitalah yang mengambil berbagai macam pengetahuan untuk membangun IT di Indonesia,” kata Megawati di hadapan lebih dari 500 peserta dari berbagai elemen lembaga program penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) mulai dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah dan dunia usaha (industri) yang hadir di acara tersebut.
Lebih lanjut, Mendikbud menegaskan pihaknya mendukung kemajuan perguruan tinggi dengan kemudahan proses izin membuka prodi baru terutama bagi yang terbukti telah bekerja sama dengan organisasi kelas dunia, organisasi nirlaba kelas dunia ataupun perguruan tinggi top 100 dunia.
“Kami mendorong pernikahan massal antara prodi perguruan tinggi dengan dunia nirlaba, dunia NGO, dunia research, dunia science dan kami akan memasarkan prodi-prodi tersebut sehingga kurikulum kita relevan dengan kebutuhan,” tutur Nadiem.
Kebijakan Kampus Merdeka sangat selaras dengan Kemristek/BRIN ingin mempercepat pencapaian hilirisasi dari inovasi. Dalam rangka mengintegrasikan berbagai kegiatan dan program litbangjirap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di Indonesia untuk menciptakan inovasi yang mampu mengentaskan kemiskinan dan mendorong perkembangan ekonomi Indonesia.
Penyelenggaraan Rakornas Kemenristek/BRIN yang berlangsung sejak Rabu-Kamis, 29 - 30 Januari 2020, di Komplek Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) di Serpong, Tangerang Selatan, mengambil tema "Meningkatkan Integrasi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Invensi dan Inovasi untuk Pembangunan Nasional Berkelanjutan".
Kerja Sama Kemendikbud dengan Kemenristek
Inovasi dan penelitian adalah dua hal yang saling berkaitan. Inovasi yang efisien, tepat sasaran dan memiliki daya ungkit yang tinggi menjadi prioritas riset nasional. Kebijakan Kampus Merdeka menjadi jawaban agar keduanya tumbuh dalam ekosistem yang saling mendukung. Mendikbud Nadiem Makarim optimis kebijakan ini menjembatani peluang lebih besar bagi mahasiswa dan perguruan tinggi terlibat di bidang penelitian dan teknologi.
“Perguruan tinggi harus diberikan kepercayaan untuk melakukan inovasi ini, jadi seluruh kampus merdeka ini bisa mengakselerasi proses research. Di Kampus Merdeka, kami buka kesempatan tiga semester dari delapan semester bagi mahasiswa melakukan immersive learning_di luar prodi, salah satunya dia bisa mengambil _research project,” kata Mendikbud.
Menteri Riset, Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional, Bambang P. S. Brodjonegoro menyambut baik kebijakan Kampus Merdeka. Ia berharap, peneliti bebas meneliti sesuai kapasitasnya tanpa terbebani dengan urusan administrasi keuangan.
“Peneliti itu butuh ide-ide yang bebas lepas untuk kemudian dieksplore dan diuji dan sekarang dosen peneliti dari berbagai bidang tidak perlu lagi menjadi akuntan hanya untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban riset karena sekarang sistemnya output base,” ungkapnya.
Bambang menambahkan, pokok kebijakan Kampus Merdeka yang bertujuan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk meningkatkan kualitasnya sejalan dengan harapan Kemenristek/BRIN yang ingin mendorong demokratisasi penelitian. Oleh karena itu, ia mendukung sinergi Kemendikbud dengan jajarannya karena capaian world class university dapat terlaksana salah satunya karena aspek riset.
“Data memperlihatkan bahwa peneliti paling banyak ada di PTN BH maka tanpa partisipasi aktif dan konstruktif dari PTN dan PTS dalam melakukan penelitian, impian untuk meraih QS world ranking akan sulit tercapai,” ujar Bambang.
Menyambung hal itu, Mendikbud meminta agar sinergi antar dua kementerian ini bisa diwujudkan dengan panduan yang lebih teknis agar aktivitas mahasiswa di bidang penelitian mendapat apresiasi penilaian kredit di universitasnya.
“Pak Bambang yang akan membantu saya membuat shortcut tersebut sehingga semua aktivitas dari ristek itu bisa terfasilitasi. Matriknya akan koordinasi dengan ristek tapi penilaian perguruan tinggi, penilaian rektor, penilaian penyampaian Tridharma akan 100% di Dikti,” kata Nadiem.
Dalam penjelasannya, Mendikbud menjelaskan kewenangan Kemristek/BRIN dengan Kemendikbud, dalam hal ini kaitannya dengan Direktorat Pendidikan Tinggi. Kemristek/BRIN adalah mitra Dikti karena dialah donatur terbesar dalam riset. Menristek/BRIN yang selanjutnya akan menentukan secara otonomi pembagian dananya, siapa yang mendapatkannya, fokus penelitiannya, indikator penelitian hingga kontrol terhadapp proyek penelitian tersebut. Namun kesleuruhan kinerja universitas dan pencapaian Tridharma akan diukur oleh Dikti.
“Jadi satu garis acountability. Dikti bertanggung jawab kepada kepada Kemenristek untuk memastikan project-project berjalan dengan baik,” Nadiem menambahkan.
Sharing Resources sebagai Solusi Keterbatasan Sumber Daya
Peningkatan kualitas perguruan tinggi agar sesuai dengan perkembangan zaman disadari Mendikbud membutuhkan banyak sumber daya. Menjawab hal itu, kebijakan Kampus Merdeka dengan mempermudah persyaratan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan satuan kerja (satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH) adalah cara untuk membuka keleluasaan menambah pendapatan. Semestinya mahasiswa adalah sumber terakhir untuk mengatasi keterbatasan pendapatan di perguruan tinggi.
“Pendapatan yang berasal dari kerja sama, recruting partnership, vocasional training dengan perusahaan, research grand dari industri maupun dari Kemristek, itulah yang menjadi keleluasaan mendapat pendapatan,” urai Nadiem.
Namun, Mendikbud juga mengajak agar rektor, dekan dan dosen penggerak untuk menjadi pejuang yang memanfaatkan peluang untuk bermitra. Ia mendorong agar para pimpinan di kampus melakukan pertemuan dengan berbagai perusahaan di bidang industri maupun nirlaba untuk menjalin kerja sama. “Keberhasilannya di sini lebih ditentukan dari seberapa sering Bapak/Ibu rektor, dekan, dan dosen keluar kampus, keliling menawarkan program, dan berhasil menjalin kerja sama," katanya.
Untuk memenuhi sarana penelitian, Menritek/BRIN, Bambang P. S. Brodjonegoro menggagas sharing facilities. Sebab, sering ia menemukan kesulitan perguruan tinggi untuk mengatasi tanggung jawab pemeliharaan. Dengan berbagi fasilitas inilah, daya guna dari alat-alat penelitian bisa ditingkatkan.
“Kita punya ruang di Serpong ini, selain itu juga ada fasilitas di Cibinong, ke depan kita akan mendorong pemakaian laboratorium lebih luas lagi. Pemakaiannya tidak hanya oleh LIPI, BPPT, BATAN, dan LAPAN tapi juga oleh Perguruan Tinggi sehingga program Kampus Merdeka bisa memanfaatkan ini,” Bambang menjelaskan.
“Kalau nanti ada program pengadaan penggantian alat lab kami akan menambah lab untuk sharing facility. Kami berdua Dikbud dan Ristek akan bekerja sama erat untuk memastikan bahwa nantinya semua peralatan lab itu sesuai dengan kemajuan zaman,” ujar Menristek/BRIN. (*)
Jakarta, 30 Januari 2020
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: fb.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
#MerdekaBelajar
#KampusMerdeka
Sumber : SIARAN PERS Nomor: 015/Sipres/A6/I/2020
“Yang terpenting (bekalnya) adalah mengikuti kebutuhan rakyat dan harus netes,” kata Kepala Negara saat membuka Rakornas Kemristek/BRIN, di Komplek Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), Serpong, Tangerang Selatan, Kamis, (31/1/2020).
Senada dengan arahan Presiden, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam diskusi menyampaikan bahwa konsep Kampus Merdeka mendukung terciptanya keleluasaan bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan kapabilitas agar mampu menghasilkan lulusan yang mumpuni dan terserap di dunia kerja.
Kemitraan yang terbuka, lintas program studi, universitas, dunia industri, perusahaan, kementerian/lembaga, hingga organisasi nirlaba tingkat dunia membuka peluang bagi perguruan tinggi mewujudkan kebijakan Kampus Merdeka.
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri yang hadir dalam kesempatan tersebut menambahkan, adanya jalinan kerja sama melalui kemitraan itu memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, pengetahuan, dan teknologi sehingga bangsa kita bisa mengambil manfaatnya.
“Teknologi itu transfernya ke sini (Indonesia) bukan ke luar, jadi kitalah yang mengambil berbagai macam pengetahuan untuk membangun IT di Indonesia,” kata Megawati di hadapan lebih dari 500 peserta dari berbagai elemen lembaga program penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) mulai dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah dan dunia usaha (industri) yang hadir di acara tersebut.
Lebih lanjut, Mendikbud menegaskan pihaknya mendukung kemajuan perguruan tinggi dengan kemudahan proses izin membuka prodi baru terutama bagi yang terbukti telah bekerja sama dengan organisasi kelas dunia, organisasi nirlaba kelas dunia ataupun perguruan tinggi top 100 dunia.
“Kami mendorong pernikahan massal antara prodi perguruan tinggi dengan dunia nirlaba, dunia NGO, dunia research, dunia science dan kami akan memasarkan prodi-prodi tersebut sehingga kurikulum kita relevan dengan kebutuhan,” tutur Nadiem.
Kebijakan Kampus Merdeka sangat selaras dengan Kemristek/BRIN ingin mempercepat pencapaian hilirisasi dari inovasi. Dalam rangka mengintegrasikan berbagai kegiatan dan program litbangjirap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di Indonesia untuk menciptakan inovasi yang mampu mengentaskan kemiskinan dan mendorong perkembangan ekonomi Indonesia.
Penyelenggaraan Rakornas Kemenristek/BRIN yang berlangsung sejak Rabu-Kamis, 29 - 30 Januari 2020, di Komplek Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) di Serpong, Tangerang Selatan, mengambil tema "Meningkatkan Integrasi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Invensi dan Inovasi untuk Pembangunan Nasional Berkelanjutan".
Kerja Sama Kemendikbud dengan Kemenristek
Inovasi dan penelitian adalah dua hal yang saling berkaitan. Inovasi yang efisien, tepat sasaran dan memiliki daya ungkit yang tinggi menjadi prioritas riset nasional. Kebijakan Kampus Merdeka menjadi jawaban agar keduanya tumbuh dalam ekosistem yang saling mendukung. Mendikbud Nadiem Makarim optimis kebijakan ini menjembatani peluang lebih besar bagi mahasiswa dan perguruan tinggi terlibat di bidang penelitian dan teknologi.
“Perguruan tinggi harus diberikan kepercayaan untuk melakukan inovasi ini, jadi seluruh kampus merdeka ini bisa mengakselerasi proses research. Di Kampus Merdeka, kami buka kesempatan tiga semester dari delapan semester bagi mahasiswa melakukan immersive learning_di luar prodi, salah satunya dia bisa mengambil _research project,” kata Mendikbud.
Menteri Riset, Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional, Bambang P. S. Brodjonegoro menyambut baik kebijakan Kampus Merdeka. Ia berharap, peneliti bebas meneliti sesuai kapasitasnya tanpa terbebani dengan urusan administrasi keuangan.
“Peneliti itu butuh ide-ide yang bebas lepas untuk kemudian dieksplore dan diuji dan sekarang dosen peneliti dari berbagai bidang tidak perlu lagi menjadi akuntan hanya untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban riset karena sekarang sistemnya output base,” ungkapnya.
Bambang menambahkan, pokok kebijakan Kampus Merdeka yang bertujuan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk meningkatkan kualitasnya sejalan dengan harapan Kemenristek/BRIN yang ingin mendorong demokratisasi penelitian. Oleh karena itu, ia mendukung sinergi Kemendikbud dengan jajarannya karena capaian world class university dapat terlaksana salah satunya karena aspek riset.
“Data memperlihatkan bahwa peneliti paling banyak ada di PTN BH maka tanpa partisipasi aktif dan konstruktif dari PTN dan PTS dalam melakukan penelitian, impian untuk meraih QS world ranking akan sulit tercapai,” ujar Bambang.
Menyambung hal itu, Mendikbud meminta agar sinergi antar dua kementerian ini bisa diwujudkan dengan panduan yang lebih teknis agar aktivitas mahasiswa di bidang penelitian mendapat apresiasi penilaian kredit di universitasnya.
“Pak Bambang yang akan membantu saya membuat shortcut tersebut sehingga semua aktivitas dari ristek itu bisa terfasilitasi. Matriknya akan koordinasi dengan ristek tapi penilaian perguruan tinggi, penilaian rektor, penilaian penyampaian Tridharma akan 100% di Dikti,” kata Nadiem.
Dalam penjelasannya, Mendikbud menjelaskan kewenangan Kemristek/BRIN dengan Kemendikbud, dalam hal ini kaitannya dengan Direktorat Pendidikan Tinggi. Kemristek/BRIN adalah mitra Dikti karena dialah donatur terbesar dalam riset. Menristek/BRIN yang selanjutnya akan menentukan secara otonomi pembagian dananya, siapa yang mendapatkannya, fokus penelitiannya, indikator penelitian hingga kontrol terhadapp proyek penelitian tersebut. Namun kesleuruhan kinerja universitas dan pencapaian Tridharma akan diukur oleh Dikti.
“Jadi satu garis acountability. Dikti bertanggung jawab kepada kepada Kemenristek untuk memastikan project-project berjalan dengan baik,” Nadiem menambahkan.
Sharing Resources sebagai Solusi Keterbatasan Sumber Daya
Peningkatan kualitas perguruan tinggi agar sesuai dengan perkembangan zaman disadari Mendikbud membutuhkan banyak sumber daya. Menjawab hal itu, kebijakan Kampus Merdeka dengan mempermudah persyaratan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan satuan kerja (satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH) adalah cara untuk membuka keleluasaan menambah pendapatan. Semestinya mahasiswa adalah sumber terakhir untuk mengatasi keterbatasan pendapatan di perguruan tinggi.
“Pendapatan yang berasal dari kerja sama, recruting partnership, vocasional training dengan perusahaan, research grand dari industri maupun dari Kemristek, itulah yang menjadi keleluasaan mendapat pendapatan,” urai Nadiem.
Namun, Mendikbud juga mengajak agar rektor, dekan dan dosen penggerak untuk menjadi pejuang yang memanfaatkan peluang untuk bermitra. Ia mendorong agar para pimpinan di kampus melakukan pertemuan dengan berbagai perusahaan di bidang industri maupun nirlaba untuk menjalin kerja sama. “Keberhasilannya di sini lebih ditentukan dari seberapa sering Bapak/Ibu rektor, dekan, dan dosen keluar kampus, keliling menawarkan program, dan berhasil menjalin kerja sama," katanya.
Untuk memenuhi sarana penelitian, Menritek/BRIN, Bambang P. S. Brodjonegoro menggagas sharing facilities. Sebab, sering ia menemukan kesulitan perguruan tinggi untuk mengatasi tanggung jawab pemeliharaan. Dengan berbagi fasilitas inilah, daya guna dari alat-alat penelitian bisa ditingkatkan.
“Kita punya ruang di Serpong ini, selain itu juga ada fasilitas di Cibinong, ke depan kita akan mendorong pemakaian laboratorium lebih luas lagi. Pemakaiannya tidak hanya oleh LIPI, BPPT, BATAN, dan LAPAN tapi juga oleh Perguruan Tinggi sehingga program Kampus Merdeka bisa memanfaatkan ini,” Bambang menjelaskan.
“Kalau nanti ada program pengadaan penggantian alat lab kami akan menambah lab untuk sharing facility. Kami berdua Dikbud dan Ristek akan bekerja sama erat untuk memastikan bahwa nantinya semua peralatan lab itu sesuai dengan kemajuan zaman,” ujar Menristek/BRIN. (*)
Jakarta, 30 Januari 2020
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: fb.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
#MerdekaBelajar
#KampusMerdeka
Sumber : SIARAN PERS Nomor: 015/Sipres/A6/I/2020
Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 2630 kali
Editor :
Dilihat 2630 kali