Penguasaan Bahasa Asing, Kunci Unggul ASEAN dalam Kompetisi Global  11 Desember 2020  ← Back

Jakarta, 9 Desember 2020 --- Penguasaan bahasa asing merupakan konsekuensi globalisasi yang semakin pesat. Ini dialami berbagai negara termasuk negara-negara ASEAN. Menyikapi hal itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Regional Center for Quality Improvement for Teachers and Education Personnel (QITEP) in Language (SEAQIL) menyelenggarakan seminar regional bertajuk “Language Policy and Language Education” secara daring pada 8 – 9 Desember 2020.
 
SEAQIL merupakan kerja sama negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dalam bidang bahasa dan berkantor di Indonesia. Pada penyelanggaraan seminar ini ditemukan bahwa negara-negara ASEAN tetap memprioritaskan bahasa Inggris sebagai bahasa asing utama yang harus dikuasai siswa agar mampu bersaing di tingkat dunia.
 
Oleh karena itu, Direktur SEAQIL, Luh Anik Mayani meyakini paparan para ahli dapat memperdalam pemahaman ASEAN tentang formulasi paling tepat untuk merancang kebijakan pendidikan bahasa asing, terutama Bahasa Inggris. “Kebijakan pendidikan bahasa yang baik adalah kunci keberhasilan pendidikan nasional. Sebab, bahasa adalah medium pembelajaran. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita karena tiap negara butuh pertimbangan matang dalam merancang pendidikan bahasa,” kata Anik (9/12).
 
Bahasa Inggris Masih Prioritas Utama ASEAN
 
Guru Ahli Bahasa Inggris dari English Language Institute of Singapore, Elaine Yeo, mengakui Bahasa Inggris amat vital bagi kemajuan Singapura. “Kemampuan berbahasa Inggris sangat penting dalam dunia yang makin kompetitif. Kami mempersiapkan betul anak-anak kami. Ini karena pertumbuhan ekonomi yang knowledge-based dan industri jasa global makin berkembang,” tutur Elaine pada hari kedua webinar ini secara virtual (9/12). Oleh karena itu, lanjut Elaine, Singapura menggunakan bahasa Inggris untuk pembelajaran di sekolah dan merupakan mata pelajaran wajib di jenjang dasar dan menengah.
 
Elaine mengatakan, di Singapura terdapat empat bahasa utama yang digunakan masyarakat.  “Bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, bahasa Inggris sebagai lingua franca yang dominan, bahasa Mandarin yang digunakan warga Singapura keturunan Cina, dan bahasa Tamil yang digunakan warga Singapura keturunan India,” jelas Elaine.
 
 
Senada dengan itu, Asisten Profesor dan Wakil Dekan Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial, Universitas Chulalongkorn University, Thailand, Nirada Chitraka mengatakan bahwa warga Thailand menggunakan bahasa Thailand sebagai bahasa nasional. Namun, seperti halnya Singapura, beberapa bahasa lain juga dikenal di Thailand, seperti bahasa Tochew (lazim dipakai generasi tua Cina Thailand), Bahasa Hindi/ Punjabi (generasi tua India Thailand), dan Bahasa Jawi (Jawa, Muslim Thailand Selatan). “Selain itu, ada 14 bahasa minoritas yang terancam punah. Dapat dikatakan ini dampak pemakaian bahasa nasional juga,” tutur Nirada.
 
Masih seperti Singapura, Thailand memberlakukan pengajaran bilingual pada para peserta didik, yaitu Bahasa Thailand sebagai bahasa nasional dan Bahasa Inggris. “Pengajaran Bahasa Thailand Standar adalah mata pelajaran wajib jenjang dasar dan menengah. Kami menekankan keterampilan berkomunikasi, linguistik, dan sastra bagi anak-anak,” kata Nirada.
 
Filipina memiliki kesamaan dengan Singapura dan Thailand di mana bahasa Filipina sebagai bahasa nasional dan bahasa Inggris dipakai sebagai sarana pengajaran dan pembelajaran (medium of teaching and learning/ MOTL).
 
Menurut Undersecretary Department of Education Filipina, Tonisito M.C. Umali, yang berbeda dari Filipina adalah pemerintah Filipina melalui Departemen Pendidikan kini tengah mengkaji dan berusaha meningkatkan kebijakan terkait bahasa menggunakan bukti-bukti ilmiah. Sebab, banyaknya laporan penurunan drastis dalam literasi dan kemampuan berbahasa secara umum masyarakat Filipina.
 
“Selain itu, kami tengah mengusulkan agar pengaturan periode pengajaran bahasa Filipina dan Inggris diubah agar lebih sesuai kebutuhan peserta didik tiap jenjang,” kata Tonisito.
 
Pengalaman Timor Leste dan Vietnam
 
Penasehat Menteri Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Timor Leste, Gemito de Jesus memaparkan bahwa pada 1999 hingga 2008, kurikulum pendidikan di Timor Leste dan bahasa pengajaran masih dalam bahasa Indonesia. Kemudian, Timor Leste mengeluarkan Undang-undang pendidikan dasar, di mana Bahasa Tetum dan Portugis dasar ditetapkan sebagai Language of Instruction (LoI) atau bahasa pengajaran dalam literasi pendidikan formal. Setelahnya, bahasa Indonesia dan Inggris dikenal sebagai bahasa internasional.
 
“Namun, tantangannya adalah banyak siswa kesulitan menguasai kurikulum karena masih belum memahami bahasa Portugis, jadi ini memengaruhi kualitas pendidikan dari PAUD hingga universitas. Sebab, masyarakat Timor Leste mayoritas masih menggunakan bahasa ibu atau bahasa Tetum. Kami tengah berupaya mengatasi tantangan ini,” kata Gemito.
 
Pemerintah Timor Leste, menurut Gemito, juga mengembangkan kemitraan dengan Portugal untuk pembelajaran bahasa Portugal, baik bagi guru dan peserta didik. “Kami juga memiliki lembaga pelatihan nasional untuk guru dan ahli pendidikan, yaitu Instituto Nacional de Formacao de Codentes e Profissionais da Educacao, untuk melatih dan meningkatkan kapasitas guru,” terang Gemito.
 
Kepala Divisi Investasi, Departemen Kerja sama Internasional, Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Vietnam, Tran Thi Phuong mengakui bahasa Vietnam merupakan bahasa yang dipakai dalam kurikulum nasional, ditambah beberapa bahasa asing lain seperti bahasa Perancis, Rusia, Jerman, Cina, Jepang, dan Korea. “Tapi, terbanyak memang pembelajar bahasa Inggris yang berjumlah 99%,” jelas Tran. Walaupun demikian, bahasa nasional resmi tetaplah bahasa Vietnam.
 
Tran juga menyampaikan tren yang makin berkembang di Vietnam di mana makin banyak sekolah mengajarkan bahasa Inggris dalam kegiatan ekstrakurikuler. “Bahkan di banyak sekolah, matematika dan sains juga diajarkan memakai bahasa Inggris,” jelas Tran.
 
“Kini, Pemerintah Vietnam tengah menggiatkan kerangka kerja kebijakan proyek nasional bahasa asing, dengan merancang kebijakan sertifikasi kemahiran bahasa asing bagi seluruh pembelajar untuk memenuhi tujuan pembangunan nasional Vietnam pada 2025,” tutup Tran.
 

 
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
 
#bersamahadapikorona
#belajardarirumah
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 401/sipres/A6/XII/2020

 


Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 6911 kali