Jakarta, Kemendikbudristek – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, memaparkan hasil refocusing anggaran pendidikan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021, pada rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Senin (23/8). Ia mengatakan, meskipun refocusing anggaran ini telah mengurangi berbagai aktivitas di Kemendikbudristek, pihaknya memastikan program prioritas tetap dijalankan. Terutama program atau kebijakan yang berdampak pada ekonomi masyarakat.

Dari paparannya diketahui bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun 2021 tetap disalurkan sesuai target, yaitu 17,9 juta siswa dengan anggaran Rp9,6 triliun. Begitu juga dengan KIP Kuliah yang menargetkan 1,1 juta mahasiswa dengan anggaran Rp9,4 triliun. Beasiswa-beasiswa afirmatif seperti ADIK untuk 7.300 mahasiswa dengan anggaran Rp139 miliar juga disalurkan sesuai target, demikian pula aneka tunjangan untuk 364 ribu guru dengan anggaran Rp7,3 triliun.

“Semua program-program yang sifatnya afirmatif, itu kita lindungi total. Kita melindungi hal-hal yang dampak ekonominya sangat signifikan bagi ekosistem pendidikan kita baik guru, murid dasar menengah, mahasiswa, maupun beasiswa afirmatif, ini yang kita coba pertahankan sebaik mungkin,” jelasnya di hadapan ketua dan anggota Komisi X secara langsung di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menteri Nadiem mengatakan, ada empat tahap refocusing anggaran di Kemendikbudristek, dan tiga di antaranya merupakan pemotongan dan penghematan anggaran yang dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. “Tahap satu adalah satu-satunya tahap di mana kita mendapatkan tambahan anggaran, tetapi masih harus me-realokasi anggaran sebagian,” tuturnya.

Refocusing tahap satu, Menteri Nadiem menyebut adanya tambahan anggaran untuk bantuan kuota internet sebesar Rp2,5 triliun. Dari angka tersebut, Rp500 miliar di antaranya merupakan hasil cost-sharing internal Kemendikbudristek dan Rp2 triliun lainnya berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN). “Dana Rp500 miliar itu kita dapat dari efisiensi belanja barang, honor, perjalanan dinas, dan lain-lain,” paparnya.

Di tahap dua, Kemendikbudristek berhasil melakukan penghematan sebesar Rp271,58 miliar. Penghematan tersebut berasal dari belanja pegawai (pemotongan tunjangan kinerja THR dan tunjangan kinerja gaji ke 13). Di tahap tiga, penghematan mencapai Rp2,15 triliun, yang berasal dari efisiensi belanja bahan dan belanja modal. Sedangkan di tahap empat, penghematan sebesar Rp1,118 triliun berasal dari efisiensi belanja modal, belanja bahan, dan belanja modal yang berpotensi sisa.

“Saya harus memberi apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh staf Kemendikbud yang sebenarnya secara tidak langsung melakukan pengorbanan luar biasa, dari berkurangnya berbagai macam aktivitas, mereka tidak mendapatkan berbagai macam insentif, karena ada pemotongan dari tunjangan, dari honor,” ungkapnya.

Di sisi lain, Menteri Nadiem mengatakan, beberapa program prioritas ikut terdampak, tapi tidak signifikan. Penurunan sasaran terjadi pada program Guru Penggerak, di mana target 36 ribu guru harus diturunkan menjadi 29 ribu guru karena anggarannya turun dari Rp689 miliar ke Rp551 miliar. Penurunan sasaran juga terjadi pada program Sekolah Penggerak, dari 61 ribu ke 23 ribu, dan Organisasi Penggerak yang sasarannya tetap namun terjadi penurunan anggaran dari Rp320 miliar ke Rp209 miliar. Akibatnya, anggaran per project di Organisasi Penggerak turun cukup signifikan. Demikian pula pada satuan pendidikan aman bencana, terjadi sasaran penurunan dari 1.530 lembaga menjadi 1.290 lembaga. Tak hanya pendidikan, di kebudayaan pun target desa pemajuan kebudayaan berkurang dari 359 desa ke 270 desa.

“Ini memang kita tidak bisa cari lagi anggarannya karena memang program yang intensif pendampingannya. Sedih, tapi tidak apa-apa karena kita bisa selalu mengakselerasi tahun berikutnya,” katanya. (Aline Rogeleonick)
Sumber :