Jakarta, 26 Januari 2023 – Dalam Rapat Kerja (raker) dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, memaparkan berbagai capaian program tahun 2022. inovasi teknologi, pembiayaan pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), pembelajaran dan literasi, serta perencanaan berbasis data yang mentransformasi pendidikan nasional.
 
Mendikbudristek menyebut, saat ini terdapat 71.991 sekolah formal telah menerima bantuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tahun 2020-2022 yang merupakan belanja Kemendikbudristek dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Selain itu, sebanyak 1.253.074 perangkat TIK telah diberikan untuk mendukung program digitalisasi sekolah.
 
“Terdapat empat Platform Digital yang saat ini digunakan yaitu Platform Merdeka Mengajar (PMM), Platform Kampus Merdeka, Platform Sumber Daya Sekolah, Platform Profil Rapor Pendidikan dan Manajemen Data serta Infrastruktur. Tercatat 13.655.723 pengguna Platform Digital pada tahun 2022,” disampaikan Menteri Nadiem di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (24/1).
.
Capaian pada PMM itu sendiri adalah 1) 150.731 sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka telah mengakses PMM; 2) 1.351.779 PTK yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka telah mengakses PMM; 3) 607ribu PTK telah mengunduh perangkat ajar pada PMM,
 
“Ini adalah aplikasi yang digunakan guru-guru kita untuk belajar dan mengupgrade kemampuan dan kompetensi mereka, dan sudah dua juta lebih guru mengakses aplikasi ini,” kata Mendikbudristek.
 
Sementara itu, Anggota Komisi X, Putra Nababan mengapresiasi berbagai program Merdeka Belajar. “Ini merupakan capaian yang sangat bagus, dan saya mendukung program-program episode ini menjadi sustain. Saya pun yakin bahwa program ini akan sustain,” katanya.
 
Transformasi Manajemen Sekolah
 
Sementara itu, untuk salur langsung BOS, penyaluran Dana BOS langsung disampaikan ke rekening satuan pendidikan, baik BOS, BOP PAUD, maupun BOP Kesetaraan. Kini, BOP langsung ditransfer ke rekening satuan pendidikan, baik PAUD maupun Pendidikan Kesetaraan, sehingga mengurangi keterlambatan satu bulan lebih cepat dibandingkan tahun 2021.
 
“Hal ini mengurangi keterlambatan sebesar 32 persen atau sekitar tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019,” terang Mendikbudristek.
 
Lebih lanjut, peningkatan satuan biaya BOS dan BOP juga telah disesuaikan dengan karakteristik daerah berdasarkan indeks kemahalan daerah dan peserta didik. Khusus wilayah 3T, rata-rata peningkatan satuan biaya BOS sebesar 49,63 persen dan BOP sebesar 50,89 persen.
 
“BOS majemuk dan BOP majemuk sudah kita implementasikan untuk memastikan sekolah-sekolah di daerah yang paling terpencil, di daerah yang tingkat ekonominya paling membutuhkan itu menerima bantuan jauh lebih banyak,” tutur Nadiem.
 
Saat ini sebanyak 217.000 atau 99 persen satuan pendidikan aktif menggunakan Aplikasi RKAS (ARKAS). Kemudian, 100 persen dinas Pendidikan sudah aktif menggunakan Manajemen ARKAS (MARKAS), dan 54,7 triliun potensi anggaran BOS Tahun Anggaran (TA) 2022 tercatat pada ARKAS secara transparan.
 
Terkait Perencanaan Berbasis Data (PBD), sebanyak 100 persen atau 548 Pemda menyelenggarakan Bimtek PBD melibatkan Kadis Pendidikan, Kabid PAUD-SD-SMP-SMA-SMK, Perwakilan Pengawas/Penilik, MKKS, MKPS, Perwakilan Kepala Sekolah. Sebanyak 250.498 atau 79,65 persen sekolah formal telah mengunduh Rapor Pendidikan. Selain itu, terdapat 282.481 atau 89,82 persen sekolah formal dan 545 atau 99 persen Pemda telah menggunakan Rapor Pendidikan.
 
Dalam rangka menunjang pembelanjaan dana BOS secara tepat guna dan praktis, aplikasi SIPLah telah membantu 230 ribu Satuan Pendidikan. Sekitar 11,2 triliun telah dibelanjakan melalui SIPLah; 178 ribu penyedia barang/jasa telah terhubung dengan 18 mitra e-commerce SIPLah; 11 juta produk tersedia pada SIPLah, baik produk umum maupun UMKM.
 
“11 juta produk tersedia di SIPLah merupakan peningkatan yang sangat drastis, untuk memastikan bahwa harganya itu selalu kompetitif,” ucap Mendikbudristek.
 
Sebanyak 16 ribu pengunjung telah aktif dan berpartisipasi di forum TanyaBOS serta sebanyak 5.315 topik dilayangkan dalam platform TanyaBOS.
 
Putra Nababan menyampaikan tanggapan positif terkait Aplikasi SIPLah. “Saya senang sekali, terkait dengan SIPLah Mas Menteri memberikan jaminan akan mereview dan lain-lain, karena SIPLah ini juga merupakan terobosan. Namun hal ini perlu dilakukan mas Menteri dengan sangat cepat,” kata Anggota Komisi X DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta.
 
Perluasan Akses Pendidikan
 
Pada pembiayaan pendidikan, Kemendikbudristek telah membantu 10.648 siswa dari Papua dan Papua Barat menerima bantuan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dari tahun 2020 hingga 2022, sebanyak 17.953.268 siswa mendapat bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun 2022. Kemudian, sebanyak 780.014 mahasiswa dari keluarga tidak mampu telah mendapat bantuan KIP Kuliah pada tahun 2022. Serta 8.245 mahasiswa mendapat bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) pada tahun 2022.
 
Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti menyampaikan bahwa per tanggal 20 Januari 2023, siswa yang belum teraktivasi menerima bantuan pendidikan sekitar 4,7 persen, “Tentunya ini masih cukup besar, sehingga dalam waktu sepuluh hari sampai akhir Januari 2023 kami masih terus menggenjot, agar akun siswa menjadi teraktivasi,” katanya.
 
Suharti menambahkan, angka pada tanggal 20 Januari 2023 jauh lebih rendah daripada yang tidak teraktivasi ditahun 2021. Pada saat itu angkanya pada 1,2 juta siswa, dan saat ini sudah mencapai 800 ribu siswa, “diharapkan terus menurun sampai dengan tanggal 31 Januari 2023,” ungkapnya.
 
Ratih Megasari Singkarru perwakilan dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menyampaikan tanggapan positif. "Kami dari Fraksi Nasdem apresiasi program PIP dan KIP Kuliah ini karena sangat membantu anak-anak kita melanjutkan pembelajaran di tingkat lanjut dan semoga ke depannya bisa ditingkatkan kembali," ungkapnya.
 
Peningkatan Kualitas Pendidikan
 
Mendikbudristek menyampaikan rasa gembira karena sebanyak 14.239 sekolah sudah berpartisipasi pada program Sekolah Penggerak. “Ini adalah sekolah yang kami pandu langsung dari pusat, untuk nantinya membantu menyebarkan Kurikulum Merdeka, Gerakan Merdeka Belajar, dan menjadi tempat kunjungan bagi kepala sekolah untuk mengerti apa itu transformasi Merdeka Belajar,’ jelasnya.
 
Lebih lanjut, Nadiem menjelaskan bahwa berdasarkan data, sebanyak 156.937 sekolah telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan 1.820.690 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) telah turut mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.
 
Kemendikbudristek juga terus menjaga komitmen peningkataan kompetensi dan kesejahteraan guru. Hingga saat ini, sebanyak 56.457 orang tercatat sebagai Guru Penggerak. Sebanyak 2.688.593 guru telah mengikuti pelatihan mandiri, dan sebanyak 109.373 guru mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
 
“Sebelumnya, terdapat 293.860 guru honorer menjadi ASN PPPK. Kemudian pada Formasi tahun 2022 terdapat 319.029 kelulusan yang akan diumumkan pada Bulan Februari oleh Panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Panselnas). Ini beberapa capaian-capaian yang sangat besar,” tegas Mendikbudristek.
 
Dalam hal peningkatan literasi, sebanyak 16.868.247 eksemplar buku telah terdistribusi ke 57.087 satuan pendidikan, baik di 3T dan Non 3T.
 
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Anindito Aditomo menyampaikan bahwa untuk para pendidik, kami menyediakan buku-buku teks yang lebih menarik untuk mendorong pembelajaran yang aktif.
 
“Kami juga melakukan penilaian terhadap buku-buku yang dihasilkan penerbit swasta yang cocok untuk menjadi buku pendidikan dan dalam prosesnya kami membina SDM pelaku perbukuan untuk menulis dan membuat ilustrasi buku-buku bacaan yang menarik dan pembelajaran di sekolah,” imbuhnya.
 
Pada tahun 2022, sebanyak 283.609 Satuan Pendidikan yang melaksanakan AN di tahun 2021, dan 282.962 Satuan Pendidikan yang melaksanakan AN di tahun 2022. “Sebagian besar target capaian ini sudah tercapai dengan baik,” ungkap Anindito.
 
Sementara itu, sebanyak 160.966 Satuan Pendidikan Formal yang telah diakreditasi. Terdapat 59.335 Program/Satuan PAUD dan PNF yang telah diakreditasi. *** (Rayhan/Editor: Denty A.)
Sumber :