Komisi X DPR RI Apresiasi Program Penguatan Literasi Kemendikbudristek 30 Maret 2023 ← Back
Jakarta, 30 Maret 2023 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah meluncurkan beberapa kebijakan yang terangkum dalam Merdeka Belajar. Literasi menjadi salah satu episode dalam Merdeka Belajar yang diluncurkan pada bulan Februari lalu, yaitu Merdeka Belajar Episode ke-23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia. Program tersebut berfokus pada pengiriman buku bacaan bermutu untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) yang disertai dengan pelatihan bagi guru.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa tahun 2022 Kemendikbudristek menyediakan lebih dari 15 juta eksemplar buku bacaan bermutu disertai pelatihan dan pendampingan untuk lebih dari 20 ribu PAUD dan SD yang paling membutuhkan di Indonesia. Dari buku-buku bacaan bermutu tersebut, pemanfaatannya telah dirasakan di beberapa daerah.
“Kami sudah mendengar cerita yang luar biasa di lapangan, dari buku bacaan bermutu yang disediakan Kemendikbudristek tahun lalu, anak-anak SD Tefila Rote-Ndao, Nusa Tenggara Timur memanfaatkan buku untuk kegiatan membaca mandiri. Selain itu, SDN 7 Kesiman, Denpasar, memanfaatkan proyektor dan platform digital untuk menggantikan big book. Ini merupakan hal yang cukup revolusioner,” ujar Mendikbudristek, di Jakarta, Rabu (29/3).
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi upaya konkret yang dilakukan Kemendikbudristek. Menurutnya, ketersediaan buku-buku berkualitas merupakan langkah tepat yang ditunggu-tunggu masyarakat.
“Saya juga sempat mengecek website, mudah diakses. Bukunya keren-keren, visualisasinya menarik anak-anak, temanya juga menarik termasuk di dalamnya sudah ada isu kesehatan dan kebencanaan. Saya salut dengan kebijakan literasi ini,” ungkap Hetifah.
Zainuddin Maliki, Anggota Komisi X DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur X, mendukung kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-23 yang digulirkan Kemendikbudristek. Dikatakan Zainuddin, perubahan literasi akan lebih efektif jika disertai dengan buku bacaan bermutu.
“Kemampuan membaca dan mendengar anak-anak akan lebih efektif jika disertai buku bacaan bermutu, semoga kebijakan ini dapat dinikmati oleh para pegiat literasi,” tutur Zainuddin.
Eva Stevanny Rataba, Anggota Komisi X DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III, turut mengapresiasi upaya Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-23.
“Kami sangat apresiasi upaya Kemendikbudristek terkait buku bacaan dalam program literasi, mulai dari melakukan kajian kesenjangan literasi di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), intervensi khusus dalam Asesmen Nasional (AN) untuk pemilihan buku yang sesuai minat siswa, hingga melakukan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca dan mendengar,” ujar Eva.
Program Vokasi Makin Berdampak
Selanjutnya, pada kesempatan yang sama, Mendikbudristek menjelaskan Program Merdeka Belajar Episode ke-8: SMK Pusat Keunggulan yang telah diluncurkan pada tahun 2021. Program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) merupakan katalis perwujudan visi pendidikan Indonesia melalui transformasi SMK, salah satunya dengan pemadanan dukungan industri. Hasilnya, pada tahun 2022 program SMK PK telah menjangkau 27,7 persen dari total siswa SMK di Indonesia, meningkat sebanyak 9,18 persen dari Program SMK PK dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, sebanyak 1.401 SMK PK telah tersebar di 34 Provinsi dan telah menjangkau 365 kabupaten/kota.
“Tahun 2023, secara akumulatif akan dikembangkan SMK PK yang diproyeksikan mencakup 30,50 persen dari total siswa SMK di Indonesia di sekitar 1.551 SMK PK, dan di tahun 2024 target kami mencapai 41 persen. Kemendikbudristek memprioritaskan SMK PK berdasarkan seberapa besar jumlah muridnya, dan ini cara kami melihat bahwa resource kita digunakan secara efektif untuk membantu masyarakat,” imbuh Mendikbudristek.
Dari program SMK PK yang telah dijalankan, Mendikbudristek mengungkapkan beberapa kontribusi tertinggi dari satu industri. PT. Panasonic Manufacturing Indonesia (Panasonic) memberikan skema pemadanan dana (SPD) pada 20 SMK PK dengan total investasi sebesar Rp7,2 M untuk memperkuat pool talenta tenaga kerja. Kemudian, PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) memberikan total investasi Rp5 M untuk SMK PK Wisudha Karya Kudus dalam rangka mengembangkan KK Mekatronika.
“Selain itu, industri juga memberikan dukungan lebih untuk mengembangkan SMK, contohnya PT Astra Internasional Tbk. (Astra Internasional) yang melibatkan anak perusahaannya. Revitalisasi SMK (SMKS PGRI 2 Ponorogo dan SMKS Muhammadiyah 1 Kepanjen) tidak hanya pada kompetensi keahlian yang menjadi Pusat Keunggulan, melainkan juga pada kompetensi keahlian lain di SMK yang sama,” tutur Mendikbudristek.
Tahun lalu, dijelaskan Mendikbudristek bahwa sebanyak 373 SMK PK yang dipilih industri dikurasi dan ditetapkan mendapatkan SPD. Selain itu, 349 industri ditetapkan menjadi mitra SPD, dan total komitmen invetasi industri mencapai Rp439,25 M.
“Tahun ini, 557 SMK telah dikurasi, 527 industri yang nilai investasinya telah dikurasi, dan nilai hasil kurasi per 27 Maret mencapai Rp403 M. Ini adalah investasi yang dilakukan industri,” ujar Mendikbudristek.
Berikutnya, pada Merdeka Belajar Episode ke-11: Kampus Merdeka Vokasi, Mendikbudristek menyampaikan bahwa program Competitive Fund Vokasi telah menjaring 519 mitra di tahun 2022. Salah satu praktik baik dilakukan oleh Politeknik Negeri Jakarta, prodi S.Tr Teknik menerapkan metode Project Based Learning (PBL) pada bidang energi terbarukan melalui magang industri satu semester di PT. Indonesia Power. “Di sini, industri berkontribusi dalam pengembangan buku kompetensi yang digunakan sebagai rujukan kompetensi mahasiswa,” tutur Mendikbudristek.
Pada program Macthing Fund Vokasi, Mendikbudristek menyampaikan bahwa tahun 2022 sebanyak 172 proposal disetujui dari 652 proposal yang diajukan dengan melibatkan 167 Perguruan Tinggi Vokasi, 3.451 dosen, dan 503 mitra dengan pembiayaan mencapai Rp133,01 M.
Program Matching Fund kampus Vokasi telah memberikan dampak positif dengan adanya peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Beberapa peningkatan jumlah produk dalam negeri dan siap komersialisasi, diantaranya pada pengembangan produk Electrical Door Engine Controller Kereta Api bekerja sama Politeknik Negeri Madiun dan PT. INKA dengan TKDN sebanyak 45 persen. Pengembangan CNC Training Unit, melalui kolaborasi antara Politeknik Manufaktur Negeri Bandung dan PT. CNCCI menghasilkan TKDN 35 persen.
Program-program vokasi mendapatkan apresiasi dari Komisi X DPR RI. Andreas Hugo Pareira, Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Timur I, mengapresiasi program-program Kemendikbudristek terkait pendidikan vokasi yang terangkum dalam Merdeka Belajar. Menurutnya, saat ini banyak SMK yang sedang mengusulkan untuk menjadi SMK PK, dan hal tersebut didukung minat masyarakat pada SMK yang semakin tinggi.
“Luar biasa, minat anak-anak muda dan orang tua menyekolahkan anaknya ke SMK jauh lebih banyak dibanding ke SMA, dan ini menunjukkan perkembangan yang baik di SMK,” terang Andreas.
Senada dengan Andreas, Fahmi Alaydroes, Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Barat V, mengapresiasi program SMK PK. Dikatakan Fahmi, SMK PK identik dengan Sekolah Penggerak karena memberikan dampak baik bagi sekolah lain.
“Semoga SMK reguler lainnya juga segera terdorong untuk menjadi SMK PK sehingga akan lebih banyak lagi peserta didik yang menerima dampak positifnya,” harap Fahmi. (Prima, Editor: Seno/Danas)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
#MerdekaBelajar
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 160/sipres/A6/III/2023
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa tahun 2022 Kemendikbudristek menyediakan lebih dari 15 juta eksemplar buku bacaan bermutu disertai pelatihan dan pendampingan untuk lebih dari 20 ribu PAUD dan SD yang paling membutuhkan di Indonesia. Dari buku-buku bacaan bermutu tersebut, pemanfaatannya telah dirasakan di beberapa daerah.
“Kami sudah mendengar cerita yang luar biasa di lapangan, dari buku bacaan bermutu yang disediakan Kemendikbudristek tahun lalu, anak-anak SD Tefila Rote-Ndao, Nusa Tenggara Timur memanfaatkan buku untuk kegiatan membaca mandiri. Selain itu, SDN 7 Kesiman, Denpasar, memanfaatkan proyektor dan platform digital untuk menggantikan big book. Ini merupakan hal yang cukup revolusioner,” ujar Mendikbudristek, di Jakarta, Rabu (29/3).
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi upaya konkret yang dilakukan Kemendikbudristek. Menurutnya, ketersediaan buku-buku berkualitas merupakan langkah tepat yang ditunggu-tunggu masyarakat.
“Saya juga sempat mengecek website, mudah diakses. Bukunya keren-keren, visualisasinya menarik anak-anak, temanya juga menarik termasuk di dalamnya sudah ada isu kesehatan dan kebencanaan. Saya salut dengan kebijakan literasi ini,” ungkap Hetifah.
Zainuddin Maliki, Anggota Komisi X DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur X, mendukung kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-23 yang digulirkan Kemendikbudristek. Dikatakan Zainuddin, perubahan literasi akan lebih efektif jika disertai dengan buku bacaan bermutu.
“Kemampuan membaca dan mendengar anak-anak akan lebih efektif jika disertai buku bacaan bermutu, semoga kebijakan ini dapat dinikmati oleh para pegiat literasi,” tutur Zainuddin.
Eva Stevanny Rataba, Anggota Komisi X DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III, turut mengapresiasi upaya Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-23.
“Kami sangat apresiasi upaya Kemendikbudristek terkait buku bacaan dalam program literasi, mulai dari melakukan kajian kesenjangan literasi di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), intervensi khusus dalam Asesmen Nasional (AN) untuk pemilihan buku yang sesuai minat siswa, hingga melakukan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca dan mendengar,” ujar Eva.
Program Vokasi Makin Berdampak
Selanjutnya, pada kesempatan yang sama, Mendikbudristek menjelaskan Program Merdeka Belajar Episode ke-8: SMK Pusat Keunggulan yang telah diluncurkan pada tahun 2021. Program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) merupakan katalis perwujudan visi pendidikan Indonesia melalui transformasi SMK, salah satunya dengan pemadanan dukungan industri. Hasilnya, pada tahun 2022 program SMK PK telah menjangkau 27,7 persen dari total siswa SMK di Indonesia, meningkat sebanyak 9,18 persen dari Program SMK PK dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, sebanyak 1.401 SMK PK telah tersebar di 34 Provinsi dan telah menjangkau 365 kabupaten/kota.
“Tahun 2023, secara akumulatif akan dikembangkan SMK PK yang diproyeksikan mencakup 30,50 persen dari total siswa SMK di Indonesia di sekitar 1.551 SMK PK, dan di tahun 2024 target kami mencapai 41 persen. Kemendikbudristek memprioritaskan SMK PK berdasarkan seberapa besar jumlah muridnya, dan ini cara kami melihat bahwa resource kita digunakan secara efektif untuk membantu masyarakat,” imbuh Mendikbudristek.
Dari program SMK PK yang telah dijalankan, Mendikbudristek mengungkapkan beberapa kontribusi tertinggi dari satu industri. PT. Panasonic Manufacturing Indonesia (Panasonic) memberikan skema pemadanan dana (SPD) pada 20 SMK PK dengan total investasi sebesar Rp7,2 M untuk memperkuat pool talenta tenaga kerja. Kemudian, PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) memberikan total investasi Rp5 M untuk SMK PK Wisudha Karya Kudus dalam rangka mengembangkan KK Mekatronika.
“Selain itu, industri juga memberikan dukungan lebih untuk mengembangkan SMK, contohnya PT Astra Internasional Tbk. (Astra Internasional) yang melibatkan anak perusahaannya. Revitalisasi SMK (SMKS PGRI 2 Ponorogo dan SMKS Muhammadiyah 1 Kepanjen) tidak hanya pada kompetensi keahlian yang menjadi Pusat Keunggulan, melainkan juga pada kompetensi keahlian lain di SMK yang sama,” tutur Mendikbudristek.
Tahun lalu, dijelaskan Mendikbudristek bahwa sebanyak 373 SMK PK yang dipilih industri dikurasi dan ditetapkan mendapatkan SPD. Selain itu, 349 industri ditetapkan menjadi mitra SPD, dan total komitmen invetasi industri mencapai Rp439,25 M.
“Tahun ini, 557 SMK telah dikurasi, 527 industri yang nilai investasinya telah dikurasi, dan nilai hasil kurasi per 27 Maret mencapai Rp403 M. Ini adalah investasi yang dilakukan industri,” ujar Mendikbudristek.
Berikutnya, pada Merdeka Belajar Episode ke-11: Kampus Merdeka Vokasi, Mendikbudristek menyampaikan bahwa program Competitive Fund Vokasi telah menjaring 519 mitra di tahun 2022. Salah satu praktik baik dilakukan oleh Politeknik Negeri Jakarta, prodi S.Tr Teknik menerapkan metode Project Based Learning (PBL) pada bidang energi terbarukan melalui magang industri satu semester di PT. Indonesia Power. “Di sini, industri berkontribusi dalam pengembangan buku kompetensi yang digunakan sebagai rujukan kompetensi mahasiswa,” tutur Mendikbudristek.
Pada program Macthing Fund Vokasi, Mendikbudristek menyampaikan bahwa tahun 2022 sebanyak 172 proposal disetujui dari 652 proposal yang diajukan dengan melibatkan 167 Perguruan Tinggi Vokasi, 3.451 dosen, dan 503 mitra dengan pembiayaan mencapai Rp133,01 M.
Program Matching Fund kampus Vokasi telah memberikan dampak positif dengan adanya peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Beberapa peningkatan jumlah produk dalam negeri dan siap komersialisasi, diantaranya pada pengembangan produk Electrical Door Engine Controller Kereta Api bekerja sama Politeknik Negeri Madiun dan PT. INKA dengan TKDN sebanyak 45 persen. Pengembangan CNC Training Unit, melalui kolaborasi antara Politeknik Manufaktur Negeri Bandung dan PT. CNCCI menghasilkan TKDN 35 persen.
Program-program vokasi mendapatkan apresiasi dari Komisi X DPR RI. Andreas Hugo Pareira, Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Timur I, mengapresiasi program-program Kemendikbudristek terkait pendidikan vokasi yang terangkum dalam Merdeka Belajar. Menurutnya, saat ini banyak SMK yang sedang mengusulkan untuk menjadi SMK PK, dan hal tersebut didukung minat masyarakat pada SMK yang semakin tinggi.
“Luar biasa, minat anak-anak muda dan orang tua menyekolahkan anaknya ke SMK jauh lebih banyak dibanding ke SMA, dan ini menunjukkan perkembangan yang baik di SMK,” terang Andreas.
Senada dengan Andreas, Fahmi Alaydroes, Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Barat V, mengapresiasi program SMK PK. Dikatakan Fahmi, SMK PK identik dengan Sekolah Penggerak karena memberikan dampak baik bagi sekolah lain.
“Semoga SMK reguler lainnya juga segera terdorong untuk menjadi SMK PK sehingga akan lebih banyak lagi peserta didik yang menerima dampak positifnya,” harap Fahmi. (Prima, Editor: Seno/Danas)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
#MerdekaBelajar
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 160/sipres/A6/III/2023
Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 538 kali
Editor :
Dilihat 538 kali