Konsolidasi KSP dan Badan Bahasa Tingkatkan Literasi dan Pelestarian Bahasa Daerah di Papua 08 Juli 2023 ← Back
Jakarta, 8 Juli 2023—Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) lakukan pertemuan dengan Deputi V, Kantor Staf Presiden (KSP), pada Jumat (7/7). Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka menyosialisasikan Perkembangan Peningkatan Literasi di wilayah Papua dan Pelestarian Bahasa Daerah di Papua sebagai wujud implementasi salah satu program Merdeka Belajar yakni Revitalisasi Bahasa Daerah.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Jaleswari Pramodhawardani selaku Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Tenaga Ahli Utama dari Kedeputian V KSP yaitu Prof. Siti Ruhaini dan Dr. Theofransus Litaay. Selain itu, turut hadir dalam pertemuan tersebut Tenaga Ahli Madya, Tenaga Ahli Muda dan Terampil Kedeputian V KSP, dan Tiur sebagai perwakilan Kedeputian II yang membidangi Pembangunan Manusia. Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, E. Aminudin Aziz, turut hadir dengan didampingi oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa, Imam Budi Utomo, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, M. Abdul Khak, serta Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Iwa Lukmana.
Sambutan pengantar disampaikan oleh Mufti Makarim, Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan. Selanjutnya, acara dibuka oleh Deputi V Kepala Staf Kepresidenan. Jaleswari menjelaskan pembagian tugas KSP dalam melaksanakan kewajibannya untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden. “Urusan yang berkenan dengan Papua diampu oleh dua Kedeputian di KSP yaitu Kedeputian II yang mengampu bahasa, dan Kedeputian V Koordinator Isu Papua. KSP adalah salah satu dari tiga kaki di Istana selain Setneg, dan Setkab, yang membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam pengendalian program prioritas nasional, pengelolaan isu strategis, komunikasi politik, dan komunikasi publik.”
Aminudin mengawali paparannya dengan menjelaskan tiga program unggulan Badan Bahasa yang meliputi Pelindungan Bahasa dan Sastra, Literasi Kebahasaan dan Kesasatraan, serta Internasionalisasi Bahasa Indonesia. Selain itu, Aminudin juga menyampaikan sejumlah produk dan layanan yang dirancang dan disediakan oleh Badan Bahasa, antara lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), Penerjemahan daring (Penjaring), Sistem Penyuntingan Berbahasa Indonesia (SIPEBI), dan Layanan Ahli Bahasa.
“Kajian vitalitas 31 bahasa daerah dari sejumlah 428 bahasa daerah di Papua sudah berhasil diidentifikasi dengan hasil mulai kategori aman sejumlah 10 bahasa, rentan 7 bahasa, mengalami kemunduran 1 bahasa, terancam punah 10 bahasa, kritis 1 bahasa, dan punah sejumlah 2 bahasa,” tutur Aminudin menjelaskan situasi kebahasaan di Papua. Selain itu, ia juga menjelaskan tentang penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) di tingkat provinsi dan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional pada Februari 2023 sebagai upaya revitalisasi bahasa daerah di Papua. Jumlah bahasa daerah yang menjadi objek revitalisasi di Papua tahun 2023 sejumlah 9 bahasa daerah yang tersebar di 5 provinsi, 9 kabupaten/kota, meliputi bahasa Hatam, bahasa Kamoro, bahasa Moi, Bahasa Tobati, Bahasa Sentani, Bahasa Biyekwok, Bahasa Sobey, Bahasa Biak, dan bahasa Imbuti/Marind.
Peta Kompetensi Literasi di Papua dan Inisiatif Peningkatannya
Hasil Asesmen Kompetensi Mininum (AKM) dalam Asesmen Nasional (AN) 2021, menunjukkan bahwa Indonesia mengalami darurat literasi: 1 dari 2 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi. Hasil tersebut sejalan dengan capaian PISA (Program for International Student Assessment) yang menunjukkan bahwa skor literasi membaca peserta didik di Indonesia masih di bawah rata-rata peserta didik di negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dan belum meningkat secara signifikan dalam 20 tahun terakhir.
Guna meningkatkan kompetensi literasi peserta didik Indonesia, diperlukan kualitas pembelajaran yang baik serta difasilitasi dengan ketersediaan dan pemanfaatan buku bacaan secara tepat. Sebagai solusinya, Kemendikbudristek telah meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-23 Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia. Melalui program tersebut, Kemendikbudristek menyediakan lebih dari 15 juta eksemplar buku bacaan bermutu disertai dengan pelatihan dan pendampingan untuk lebih dari 20.000 PAUD dan SD yang paling membutuhkan di Indonesia.
Menurut dimensi indikator literasi dalam Indeks ALIBACA 2019 yang meliputi indeks dimensi kecakapan provinsi di Indonesia, indeks dimensi akses provinsi, indeks dimensi alternatif provinsi, dan indeks dimensi budaya provinsi, Provinsi Papua dan Papua Barat selalu berada pada tingkatan terendah. Data penerima buku SD di wilayah 3T di provinsi Papua sejumlah 12 kota/kabupaten, buku PAUD/TK di wilayah ST provinsi Papua sejumlah 23 Kota/Kabupaten. Sementara itu, data penerima buku SD di wilayah 3T di Provinsi Papua Barat sejumlah 9 kabupatan, dan penerima buku PAUD/TK sejumlah 8 kabupaten, dengan jumlah total 944.334 eksemplar buku yang terkirim ke 1.373 sekolah.
Kondisi geografis Papua yg begitu kompleks mengharuskan pengelolaan bahasa dan literasi di daerah tersebut digarap secara serius. Sejauh ini di wilayah Papua hanya ada 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dengan karakteristik geografis yg kompleks tersebut seharusnya Papua memiliki lebih dari 1 UPT untuk membantu menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Papua. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek berencana akan membuka UPT di Papua Barat.
Pertemuan KSP dan Badan Bahasa dihadiri oleh sejumlah pelajar dari Sekolah Staf Presiden (SSP). SSP adalah inkubator pemimpin muda yang pertama kali diselenggarakan pada 25 Juli 2022 oleh KSP. SSP Tahun Kedua diselenggarakan pada 3–14 Juli 2023. Adapun tujuan dari SSP adalah membekali para calon pemimpin bangsa dengan pengetahuan terkait kompleksitas pengelolaan negara, melalui kerja-kerja KSP bersama Kementerian/Lembaga terkait. Peserta diberikan kesempatan untuk magang mengikuti kerja-kerja KSP di seluruh kedeputian dan juga terlibat dalam kelas yang materinya berkisar pada membangun pemahaman tentang kebijakan, strategi, dan pemecahan masalah. Peserta SSP tahun 2023 sejumlah 35 orang terpilih dari 66.000 pelamar.
Utari, seorang pelajar SSP yang berasal dari Kalimantan Utara menyampaikan kebanggaannya atas upaya yang dilakukan oleh Kemendikbudristek melalui Badan Bahasa di bidang Literasi dan Revitalisasi Bahasa Daerah. Utari menyampaikan kekagumannya terhadap produk-produk buku yang dihasilkan oleh Badan Bahasa. “Buku ini sangat menarik dan gambarnya seolah-olah hidup. Ini bagus sekali untuk meningkatkan minat baca generasi Gen Z!” tuturnya.
Hal serupa disampaikan oleh Siena, pelajar siswa SSP yang berasal dari Manggarai yang berdomisisli di Kupang, NTT. Ia merupakan seorang pegiat literasi yang sudah membentuk komunitas literasi Sahabat Lentera Desa yang berfokus untuk membantu fasilitas belajar anak-anak yang belum bisa mengakses teknologi.
Seorang pelajar SPP lainnya yang berasal dari Banten, Tito, merupakan seorang Duta Bahasa Banten. Tito merasa bangga bahwa buku-buku literasi telah sampai di tanah Papua. Tito menyebutkan, “tahun lalu saya berkesempatan untuk menyusun peta jalan literasi. Di situ saya mengetahui bahwa literasi adalah sebuah keterampilan yang mengembangkan perubahan perilaku dan mendorong peningkatan kapasitas, kesempatan, dan motivasi. Badan Bahasa sudah melakukan banyak hal untuk Papua”, ujarnya.
Pada kesempatan pertemuan yang sama, Mufti Makarim menekankan urgensi upaya peningkatan literasi di Papua. “Saya merasa banyak hal dari pertemuan ini yang sangat mendesak dan perlu ditangani secera serius karena bahasa ini merupakan way of life bagi masyarakat di Papua. Persoalan bahasa di Papua merupakan hal penting untuk ditangani bersama. Papua merupakan wilayah yang luasnya hampir empat kali pulau Jawa, dengan geografis yang kompleks dan penduduknya tidak mudah mengakses teknologi. Kita memerlukan konsolidasi lebih lanjut dengan koordinasi yang intens terkait Papua. Papua perlu perhatian yang mendesak.”
Tiur sebagai perwakilan Kedeputian II KSP menyampaikan rencna tindak lanjut yang akan dilakukan setelah pertemuan tersebut. “Kami akan menindaklanjuti arahan ibu Deputi untuk berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga teknis terkait untuk menindaklanjuti rapat koordinasi. Program-program di K/L banyak mendukung terkait isu pendidikan dan kebudayaan. Ada Dana Indonesiana untuk program-program seni dan budaya yang telah diinisiasi Kemendikbudristek, dan itu bisa dimaksimalkan”.
“Pemetaan yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sangat luar biasa, melampaui pemerintah daerah. Itu terlihat dari laman Pemprov Papua bahwa jumlah bahasa daerah hanya tertulis 225 bahasa, sementara data riset Badan Bahasa sudah mencapai 400-an bahasa. Terima kasih untuk perjuangan Badan Bahasa,” ujar Theofransus Litaay mengakhiri pertemuan. (Meryna A., Editor: Dhianita)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
#MerdekaBelajar
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 313/sipers/A6/VII/2023
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Jaleswari Pramodhawardani selaku Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Tenaga Ahli Utama dari Kedeputian V KSP yaitu Prof. Siti Ruhaini dan Dr. Theofransus Litaay. Selain itu, turut hadir dalam pertemuan tersebut Tenaga Ahli Madya, Tenaga Ahli Muda dan Terampil Kedeputian V KSP, dan Tiur sebagai perwakilan Kedeputian II yang membidangi Pembangunan Manusia. Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, E. Aminudin Aziz, turut hadir dengan didampingi oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa, Imam Budi Utomo, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, M. Abdul Khak, serta Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Iwa Lukmana.
Sambutan pengantar disampaikan oleh Mufti Makarim, Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan. Selanjutnya, acara dibuka oleh Deputi V Kepala Staf Kepresidenan. Jaleswari menjelaskan pembagian tugas KSP dalam melaksanakan kewajibannya untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden. “Urusan yang berkenan dengan Papua diampu oleh dua Kedeputian di KSP yaitu Kedeputian II yang mengampu bahasa, dan Kedeputian V Koordinator Isu Papua. KSP adalah salah satu dari tiga kaki di Istana selain Setneg, dan Setkab, yang membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam pengendalian program prioritas nasional, pengelolaan isu strategis, komunikasi politik, dan komunikasi publik.”
Aminudin mengawali paparannya dengan menjelaskan tiga program unggulan Badan Bahasa yang meliputi Pelindungan Bahasa dan Sastra, Literasi Kebahasaan dan Kesasatraan, serta Internasionalisasi Bahasa Indonesia. Selain itu, Aminudin juga menyampaikan sejumlah produk dan layanan yang dirancang dan disediakan oleh Badan Bahasa, antara lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), Penerjemahan daring (Penjaring), Sistem Penyuntingan Berbahasa Indonesia (SIPEBI), dan Layanan Ahli Bahasa.
“Kajian vitalitas 31 bahasa daerah dari sejumlah 428 bahasa daerah di Papua sudah berhasil diidentifikasi dengan hasil mulai kategori aman sejumlah 10 bahasa, rentan 7 bahasa, mengalami kemunduran 1 bahasa, terancam punah 10 bahasa, kritis 1 bahasa, dan punah sejumlah 2 bahasa,” tutur Aminudin menjelaskan situasi kebahasaan di Papua. Selain itu, ia juga menjelaskan tentang penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) di tingkat provinsi dan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional pada Februari 2023 sebagai upaya revitalisasi bahasa daerah di Papua. Jumlah bahasa daerah yang menjadi objek revitalisasi di Papua tahun 2023 sejumlah 9 bahasa daerah yang tersebar di 5 provinsi, 9 kabupaten/kota, meliputi bahasa Hatam, bahasa Kamoro, bahasa Moi, Bahasa Tobati, Bahasa Sentani, Bahasa Biyekwok, Bahasa Sobey, Bahasa Biak, dan bahasa Imbuti/Marind.
Peta Kompetensi Literasi di Papua dan Inisiatif Peningkatannya
Hasil Asesmen Kompetensi Mininum (AKM) dalam Asesmen Nasional (AN) 2021, menunjukkan bahwa Indonesia mengalami darurat literasi: 1 dari 2 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi. Hasil tersebut sejalan dengan capaian PISA (Program for International Student Assessment) yang menunjukkan bahwa skor literasi membaca peserta didik di Indonesia masih di bawah rata-rata peserta didik di negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dan belum meningkat secara signifikan dalam 20 tahun terakhir.
Guna meningkatkan kompetensi literasi peserta didik Indonesia, diperlukan kualitas pembelajaran yang baik serta difasilitasi dengan ketersediaan dan pemanfaatan buku bacaan secara tepat. Sebagai solusinya, Kemendikbudristek telah meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-23 Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia. Melalui program tersebut, Kemendikbudristek menyediakan lebih dari 15 juta eksemplar buku bacaan bermutu disertai dengan pelatihan dan pendampingan untuk lebih dari 20.000 PAUD dan SD yang paling membutuhkan di Indonesia.
Menurut dimensi indikator literasi dalam Indeks ALIBACA 2019 yang meliputi indeks dimensi kecakapan provinsi di Indonesia, indeks dimensi akses provinsi, indeks dimensi alternatif provinsi, dan indeks dimensi budaya provinsi, Provinsi Papua dan Papua Barat selalu berada pada tingkatan terendah. Data penerima buku SD di wilayah 3T di provinsi Papua sejumlah 12 kota/kabupaten, buku PAUD/TK di wilayah ST provinsi Papua sejumlah 23 Kota/Kabupaten. Sementara itu, data penerima buku SD di wilayah 3T di Provinsi Papua Barat sejumlah 9 kabupatan, dan penerima buku PAUD/TK sejumlah 8 kabupaten, dengan jumlah total 944.334 eksemplar buku yang terkirim ke 1.373 sekolah.
Kondisi geografis Papua yg begitu kompleks mengharuskan pengelolaan bahasa dan literasi di daerah tersebut digarap secara serius. Sejauh ini di wilayah Papua hanya ada 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dengan karakteristik geografis yg kompleks tersebut seharusnya Papua memiliki lebih dari 1 UPT untuk membantu menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Papua. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek berencana akan membuka UPT di Papua Barat.
Pertemuan KSP dan Badan Bahasa dihadiri oleh sejumlah pelajar dari Sekolah Staf Presiden (SSP). SSP adalah inkubator pemimpin muda yang pertama kali diselenggarakan pada 25 Juli 2022 oleh KSP. SSP Tahun Kedua diselenggarakan pada 3–14 Juli 2023. Adapun tujuan dari SSP adalah membekali para calon pemimpin bangsa dengan pengetahuan terkait kompleksitas pengelolaan negara, melalui kerja-kerja KSP bersama Kementerian/Lembaga terkait. Peserta diberikan kesempatan untuk magang mengikuti kerja-kerja KSP di seluruh kedeputian dan juga terlibat dalam kelas yang materinya berkisar pada membangun pemahaman tentang kebijakan, strategi, dan pemecahan masalah. Peserta SSP tahun 2023 sejumlah 35 orang terpilih dari 66.000 pelamar.
Utari, seorang pelajar SSP yang berasal dari Kalimantan Utara menyampaikan kebanggaannya atas upaya yang dilakukan oleh Kemendikbudristek melalui Badan Bahasa di bidang Literasi dan Revitalisasi Bahasa Daerah. Utari menyampaikan kekagumannya terhadap produk-produk buku yang dihasilkan oleh Badan Bahasa. “Buku ini sangat menarik dan gambarnya seolah-olah hidup. Ini bagus sekali untuk meningkatkan minat baca generasi Gen Z!” tuturnya.
Hal serupa disampaikan oleh Siena, pelajar siswa SSP yang berasal dari Manggarai yang berdomisisli di Kupang, NTT. Ia merupakan seorang pegiat literasi yang sudah membentuk komunitas literasi Sahabat Lentera Desa yang berfokus untuk membantu fasilitas belajar anak-anak yang belum bisa mengakses teknologi.
Seorang pelajar SPP lainnya yang berasal dari Banten, Tito, merupakan seorang Duta Bahasa Banten. Tito merasa bangga bahwa buku-buku literasi telah sampai di tanah Papua. Tito menyebutkan, “tahun lalu saya berkesempatan untuk menyusun peta jalan literasi. Di situ saya mengetahui bahwa literasi adalah sebuah keterampilan yang mengembangkan perubahan perilaku dan mendorong peningkatan kapasitas, kesempatan, dan motivasi. Badan Bahasa sudah melakukan banyak hal untuk Papua”, ujarnya.
Pada kesempatan pertemuan yang sama, Mufti Makarim menekankan urgensi upaya peningkatan literasi di Papua. “Saya merasa banyak hal dari pertemuan ini yang sangat mendesak dan perlu ditangani secera serius karena bahasa ini merupakan way of life bagi masyarakat di Papua. Persoalan bahasa di Papua merupakan hal penting untuk ditangani bersama. Papua merupakan wilayah yang luasnya hampir empat kali pulau Jawa, dengan geografis yang kompleks dan penduduknya tidak mudah mengakses teknologi. Kita memerlukan konsolidasi lebih lanjut dengan koordinasi yang intens terkait Papua. Papua perlu perhatian yang mendesak.”
Tiur sebagai perwakilan Kedeputian II KSP menyampaikan rencna tindak lanjut yang akan dilakukan setelah pertemuan tersebut. “Kami akan menindaklanjuti arahan ibu Deputi untuk berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga teknis terkait untuk menindaklanjuti rapat koordinasi. Program-program di K/L banyak mendukung terkait isu pendidikan dan kebudayaan. Ada Dana Indonesiana untuk program-program seni dan budaya yang telah diinisiasi Kemendikbudristek, dan itu bisa dimaksimalkan”.
“Pemetaan yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sangat luar biasa, melampaui pemerintah daerah. Itu terlihat dari laman Pemprov Papua bahwa jumlah bahasa daerah hanya tertulis 225 bahasa, sementara data riset Badan Bahasa sudah mencapai 400-an bahasa. Terima kasih untuk perjuangan Badan Bahasa,” ujar Theofransus Litaay mengakhiri pertemuan. (Meryna A., Editor: Dhianita)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
#MerdekaBelajar
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 313/sipers/A6/VII/2023
Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 371 kali
Editor :
Dilihat 371 kali