Kemendikbudristek Bersama Komisi X DPR RI Tinjau Implementasi Merdeka Belajar di Kulon Progo  28 Februari 2024  ← Back



Kulon Progo, Kemendikbudristek
– Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kulon Progo pada Selasa (27/2). Pada Masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2023 – 2024 ini, para anggota memfokuskan kunjungannya terkait agenda pengawasan dan pengumpulan aspirasi masyarakat atas hasil pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan.
 
Pada kesempatan ini, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Wardani Sugiyanto, menjadi perwakilan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang turut mendampingi rombongan. 
 
Agenda kegiatan diawali dengan kunjungan ke sekolah-sekolah yaitu SMP Negeri 2 Temon, SMA Negeri 2 Wates, dan SMK Negeri 2 Pengasih. Rombongan Komisi X DPR RI berkeliling sekolah, untuk meninjau sarana, prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar. Salah satu sarpras tersebut dibangun/direhabilitasi menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023.
 
Selain itu, para rombongan juga melihat beragam aktivitas peserta didik yang terkait dengan kewirausahaan di SMP Negeri 2 Temon, kegiatan seni dan budaya di SMAN 2 Wates, dan kegiatan belajar bidang otomotif di SMK Negeri 2 Pengasih.

Agenda berikutnya yaitu kunjungan kerja ke Kantor Bupati Kulon Progo yang diawali dengan sambutan dari Penjabat (Pj.) Bupati, Ni Made Dwipanti Indrayanti, dan pengantar dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf. Pada bulan September 2023, Komisi X DPR RI telah membahas dan menyetujui RAPBN TA 2024 Mitra Kerja Komisi X DPR RI. Kemendikbudristek adalah salah satu mitra kerja yang mendapat peningkatan anggaran nilai Pagu Definitif 2024 sebesar Rp 98,987 triliun. 
 
“Kabupaten Kulon Progo telah mengalokasikan anggaran lebih dari 25,58% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi anggaran pendidikan yang didistribusikan melalui Program Indonesia Pintar, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, serta program literasi dan numerasi,” ujar (Pj.) Bupati Kulon Progo.
 
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf menjelaskan, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas adalah satu dari tiga faktor penunjang perkembangan daerah, selain akses dan sumber daya alam. Oleh karena itu, kunjungan kerja ini menjadi momentum untuk memastikan sinergi implementasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan dengan baik.
 
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen dalam meningkatkan salah satu unsur utama bidang pendidikan, yaitu kesejahteraan guru. Melalui pembukaan seleksi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN P3K), saat ini tercatat sebanyak 600 ribu lebih guru telah lolos menjadi ASN P3K.
 
Menanggapi beragamnya aktivitas peserta didik, Dede Yusuf menegaskan bahwa dunia pendidikan juga penting untuk menjawab kebutuhan lapangan kerja dengan mendorong SMK untuk berintegrasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). “Kami mengapresiasi SMK Negeri 2 Pengasih atas capaian kerja sama dengan DUDI sehingga dapat dijadikan percontohan bagi sekolah serupa di Kabupaten Kulon Progo,” ujarnya.
 
Terkait peningkatan kompetensi pendidik, ia turut menyoroti Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Kulon Progo. Menurutnya, program ini dapat mengakselerasi terciptanya peserta didik yang lebih kreatif dan guru yang lebih kompeten dan mampu mengikuti perkembangan zaman.
 
Senada dengan itu, Direktur SMK, Wardani Sugiyanto mendorong penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai sarana bagi guru untuk mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran secara mandiri dan terus menerus. “Hal ini dikarenakan adanya perubahan konsep di mana belajar dan bekerja (learning and working) dapat dilakukan di mana saja dalam waktu yang tak terbatas. Dukungan pemerintah salah satunya adalah pemberian bantuan ruang belajar guru di berbagai satuan pendidikan SMK untuk mengakomodasi proses pembelajaran tersebut,” jelasnya.
 
Dalam sesi tanya jawab topik soal perundungan atau bullying di satuan pendidikan juga menjadi catatan Wardani mengimbau kepada seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kulon Progo, mulai dari lingkungan sekolah hingga unsur keamanan agar saling berkolaborasi erat dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus perundungan.
 
“Penanganan kekerasan di satuan pendidikan juga telah diatur ke dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang melindungi seluruh unsur lingkungan sekolah, mulai dari peserta didik, guru hingga karyawan sekolah. Harapannya adalah masing-masing satuan pendidikan dapat membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) pada satuan pendidikan masing-masing,” terangnya.
 
Kunjungan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surakarta, Ketua Lembaga/ Badan Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ketua LLDikti wilayah V, Dewan Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, PGRI, pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) seperti Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Politeknik Akademi Teknologi Kulit (ATK) Yogyakarta dan Politeknik YKPN Yogyakarta, serta tokoh-tokoh pendidikan dan para pakar pendidikan Kabupaten Kulon Progo.
 
Selain itu turut hadir Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata beserta instansi terkait kepariwisataan dan ekonomi kreatif Kabupaten Kulon Progo, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, organisasi profesi perpustakaan, komunitas literasi, pustakawan, dan pegiat literasi Kabupaten Kulon Progo.*** (Penulis: Bunga Chetah A./Editor: Denty A.)
 

Sumber :

 


Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 760 kali