Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), berikut ini tugas dan fungsi Kemendikbudristek:

Tugas Kemendikbudristek

Fungsi Kemendikbudristek

Dalam melaksanakan tugasnya, Kemendikbudristek menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan kebudayaan;
2. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
4. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi;
5. penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen di bidang pendidikan;
6. penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
7. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
8. pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
9. pelaksanaan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, riset, teknologi, dan kebudayaan;
10. pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
11. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;
12. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra;
13. pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
14. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan di daerah;
15. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
16. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
17. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
18. pelaksanaan dukungan substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian.

• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi