416 hasil pencarian untuk "Pedoman".

Tulisan: Pelantikan 57 Pejabat Eselon 3 dan 4 Kemendikbud Hasil Proses Terbuka

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan melantik 57 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ke-57 pejabat tersebut terdiri dari 18 pejabat eselon III-a dan 39 pejabat eselon IV-a. Mendikbud mengatakan, pelantikan ini melanjutkan penataan pegawai di lingkungan Kemendikbud. Dengan pelantikan ini, praktis semua posisi di lingkungan Kemendikbud pusat telah terisi, kecuali Direktur Sejarah dan pelantikan Kepala Pusat Pengembangan Perfilman.   “Agenda tersisa tinggal penataan di lingkungan UPT (unit pelaksana teknis) Kemendikbud yang melingkupi lebih dari 500 posisi eselon III dan IV,” katanya saat acara pelantikan di Plasa Insan Berprestasi Kemendikbud,…

Tulisan: Penyelenggaraan SILN dan CLC Sekarang Ada Peraturan Lengkapnya

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, bersama Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno L.P. Marsudi, menandatangani Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri hari ini. Peraturan bersama tersebut merupakan perbaikan dari Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 191/81/01 dan Nomor 051/U/1981 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Indonesia di Luar Negeri yang ditandatangani pada 22 Januari 1981. Tujuan peraturan bersama ini adalah untuk melindungi, meningkatkan, dan memajukan layanan pendidikan bagi 3.000 lebih anak-anak Indonesia yang tersebar di 14 Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN)…

Tulisan: Pembagian Kewenangan Kemdikbud dan Dinas Pendidikan Dalam Pengawasan PAUD

Jakarta, Kemendikbud --- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pendirian lembaga PAUD.   Kewenangan tersebut dibagi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Adapun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pendirian satuan PAUD secara nasional.   Tugas tersebut meliputi, menetapkan pedoman pendirian satuan PAUD; melakukan koordinasi pelaksanaan pendirian satuan PAUD; dan melakukan fasilitasi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi.   Sedangkan gubernur atau kepala dinas di tingkat provinsi…