Perubahan mekanisme penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 mendapat apresiasi dari para kepala sekolah. Dengan adanya perubahan baru ini, para kepala sekolah mendapatkan keleluasaan untuk menentukan kebutuhan sekolahnya masing-masing.
 

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi program dan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun Anggaran 2020. Dalam paparannya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa Kemendikbud terbuka dan sangat mengapresiasi kritik dan masukan dari Komisi X sebagai mitra strategis.   
 

Salah satu kunci penting dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah kompetensi guru dan kepala sekolah. Oleh sebab itu, pembaruan model kompetensi guru perlu dilakukan untuk menjawab tantangan terhadap kualitas pendidikan yang terus berkembang di tingkat regional maupun global. “Pembaruan kompetensi ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari empat kompetensi yang sudah ada yang disusun secara berjenjang dan bertahap supaya lebih mudah dipahami oleh guru.”
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan pengawasan akan terus dilakukan untuk mekanisme dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tahun anggaran 2020. Jika sebelumnya Pemerintah Pusat menggelontorkan dana BOS ke Pemerintah Daerah, saat ini dana BOS disalurkan langsung ke rekening sekolah penerima.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar episode III tentang perubahan mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pekan lalu. Mekanisme tersebut diperkuat juga dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, sebagai acuan dalam implementasi pengelolaan dana BOS.
 

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang diluncurkan Presiden Joko Widodo merupakan bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak pendidikan hingga bangku kuliah. Negara hadir untuk mendukung generasi muda, calon pemimpin masa depan, yang berpotensi tetapi membutuhkan dukungan finansial agar dapat memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan tinggi.
 

Melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga mengenai penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan kesejahteraan guru non ASN akan dapat terbantu. Saat ini sebanyak 50 persen dari dana BOS dapat digunakan untuk membantu membayar honor guru tersebut yang memiliki NUPTK dan tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019  di sekolah penerima bantuan dana BOS. Angka ini cukup signifikan dari sebelumnya hanya 15 persen dari total alokasi yang diterima sekolah.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, saat ini tantangan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan dalam menjalankan bisnis adalah sumber daya manusia yang unggul. Hal tersebut disampaikan pada Peluncuran Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) 2020 di Forum Human Capital Indonesia (FHCI), Assembly Hall Mandiri Sudirman, Rabu (12/2/2020).
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim membuka peluang kerja sama pendidikan dengan negara sahabat. “Kita ingin membuka partisipasi kemitraan yang besar. Dari sisi regulasi kami mendukung agar kerja sama dapat terimplementasi dengan baik,” hal tersebut disampaikan Mendikbud dalam forum diskusi “Discussion with Development Partners on Policy Direction and Potential Collaboration”, di kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
 

Pemerintah mengubah kebijakan penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Mendikbud menyatakan melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga, penggunaan dana BOS dibuat fleksibel, salah satunya sebagai langkah awal untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan sosialisasikan lima Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) sebagai payung hukum dari implementasi empat kebijakan baru Kemendikbud bidang pendidikan tinggi di Ruang Auditorium Gedung D Kemdikbud, Jakarta pada Kamis (06/02/2020).
 

Dalam upaya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan birokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagai wujud pelaksanaan Perpres tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) di kalangan satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na’im, dan Deputi II Bidang Proteksi BSSN. Akhmad Toha, di Kantor Kemendikbud pada Jum’at (7/2).
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya menyesuaikan metode pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan zaman, salah satunya dengan  pemanfaatan teknologi informasi.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pertama kalinya menyelenggarakan perayaan Imlek bersama di Plaza Insan Berprestasi, Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menyatakan bahwa salah satu alasan Kemendikbud merayakan Imlek adalah agar masyarakat dapat mengenal dan menghargai sejarah budaya di Indonesia yang juga dipengaruhi antara lain oleh budaya dari etnis Tionghoa.
 

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Ainun Naim mengatakan pendidikan tinggi mempunyai peran yang sangat besar untuk membangun watak dan peradaban bangsa. Bangsa yang beradab akan terlihat dari kontribusinya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bersikap inovatif, responsif, kreatif serta berdaya saing global.
 

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2020 Kementerian Riset, Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) mengatakan, yang terpenting dari seluruh upaya pemerintah dalam membangun negara adalah ketika hasil akhirnya bisa berdampak pada kemajuan dan kemakmuran bangsa. Ketika generasi penerus memiliki bekal cukup yang berguna untuk melanjutkan roda kehidupan selanjutnya dan membawa manfaat bagi masyarakat, itulah kesuksesan bagi sebuah negara.
 

Hadir di dalam acara Indonesia Data and Economic Conference (IDE) 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, menjelaskan dua paket kebijakan di bidang pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kebijakan pertama dikenal dengan Merdeka Belajar. Sedangkan kebijakan yang baru saja diluncurkan beberapa waktu lalu dikenal dengan Kampus Merdeka.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyatakan bahwa mengerjakan proyek di desa menjadi salah satu sarana penguatan karakter mahasiswa. Sebagai calon pemimpin masa depan, mahasiswa ditantang untuk keluar dari zona nyamannya dan berlatih menghadirkan solusi dari problem yang ditemuinya di desa.
 

Pemerintah Republik Indonesia menjamin keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, sebanyak 251 WNI tinggal di daerah karantina. Mayoritasnya adalah mahasiswa yang tersebar di Wuhan, Xianing, Huangshi, Jingzhou, Xianyang, Enshi, dan Shiyan. Saat ini seluruh WNI tersebut dalam keadaan baik, sehat dan tidak idak terpapar virus corona (2019-nCov).
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi (prodi) hingga tiga semester. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa dapat memiliki kebebasan menentukan rangkaian pembelajaran mereka, sehingga tercipta budaya belajar yang mandiri, lintas disiplin, dan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang berharga untuk diterapkan.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar bagi pendidikan tinggi yang bertajuk "Kampus Merdeka". Salah satu kebijakan yang diatur adalah mengenai akreditasi perguruan tinggi (PT).
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim meyakini bahwa perguruan tinggi memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul di Indonesia. Menurutnya, setelah meraih gelar sarjana, para lulusan S-1 akan langsung menghadapi tantangan di dunia kerja.
 

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk "Kampus Merdeka", kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi, Jakarta, (24/1/2020)
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyerahkan soal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Tjahjo Kumolo. Soal yang disimpan dalam diska lepas (flashdisk) diserahkan Mendikbud kepada Menteri PANRB disaksikan juga oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.
 

Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid menyampaikan bahwa perubahan internal organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah upaya untuk mengoptimalkan proses pemajuan kebudayaan. “Di internal organisasi Kemendikbud ada perubahan agar layanan itu bisa berjalan lebih efektif,” hal tersebut Ia sampaikan di Ruang Kerjanya, Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (13/1/2019).