1371 hasil pencarian untuk "paud".


Tulisan: Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Batam Sukses Berdayakan Narapidana

Batam, Kemendikbud --- Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Batam memiliki kegiatan paket A, B, dan C, serta berbagai pelatihan keterampilan. SKB ini juga sukses memberdayakan narapidana sehingga bisa berkarya dan bekerja setelah kembali terjun ke  masyarakat.   Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Batam, Kepulauan Riau, Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), Ella Yulaelawati, melakukan kunjungan ke SKB Kota Batam yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Batu Aji, Sagulung, Kota Batam, pada Rabu (28/01/2015).   Kepala SKB Kota Batam, Suryadi mengatakan, SKB Kota Batam telah melakukan kegiatan pembelajaran Paket A, B, dan C secara intensif. “Ada beberapa…

Tulisan: Cari Data Referensi Pendidikan dan Kebudayaan? Kunjungi Laman Kemendikbud

Jakarta, Kemendikbud --- Anda kesulitan mencari data tentang pendidikan dan kebudayaan? Referensi data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah solusinya. Sejak diluncurkan Oktober lalu oleh Wakil Presiden era pemerintahan Presiden SBY, Boediono, kini data referensi yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) semakin lengkap. Data pendidikan dan kebudayaan yang menjadi bagian dari data pokok pendidikan (dapodik) ini terangkum di laman http://referensi.data.kemdikbud.go.id. Di laman ini dapat dilihat beberapa menu yang memudahkan navigasi pengguna layanan. Mulai dari data master pendidikan, data master kebudayaan, data operasional, dan pengelolaan referensi. Pada data master pendidikan, terdapat data satuan pendidikan yang berisi data-data sekolah yang sudah terdaftar dan…

Tulisan: Kemendikbud Permudah Layanan Perizinan Lembaga Pendidikan Nonformal bagi Investor

Jakarta, 27 Januari 2015—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mempermudah layanan perizinan lembaga pendidikan nonformal. Calon investor yang ingin berinvestasi di bidang pendidikan nonformal di Indonesia kini dapat mendatangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengajukan perizinan. Fasilitas layanan perizinan ini diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Senin (26/1/2015). Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ses Ditjen PAUDNI Kemendikbud) Ella Yulaelawati mengatakan, pihaknya menempatkan petugas penghubung untuk mempermudah layanan penanaman modal asing di bidang pendidikan nonformal.  Dia mengatakan, investor yang ingin mendirikan lembaga kursus seperti kursus bahasa, misalnya, dapat mengurusnya di…

Tulisan: Layanan Izin Pendidikan Nonformal Kini Hadir di BKPM

Jakarta, Kemendikbud --- Calon investor yang ingin berinvestasi di bidang pendidikan nonformal di Indonesia kini dapat mendatangi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengajukan perizinan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menempatkan petugas penghubung (liaison officer/LO) di unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPM. Sekretaris Ditjen PAUDNI Ella Yulaelawati mengatakan, Ditjen PAUDNI menempatkan petugas penghubung untuk mempermudah layanan penanaman modal asing di bidang pendidikan nonformal. Misalnya bagi investor yang ingin mendirikan lembaga kursus bahasa. “Layanan perizinan pendidikan nonformal harus dibuat sederhana, cepat, dan terintegrasi dengan unit-unit yang terkait,” ucapnya pada beberapa kesempatan. Petugas yang ditempatkan berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak…

Tulisan: Ditjen PAUDNI Siap Dukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jakarta. Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai izin ataupun mengakses layanan pendidikan. Sekretaris Ditjen PAUDNI Ella Yulaelawati menegaskan siap melaksanakan PTSP di bidang PAUDNI. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi amanat UU Pelayanan Publik dan sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. “Layanan publik di bidang pendidikan, terutama yang terkait perizinan harus lebih cepat, mudah dan murah,” ujarnya beberapa waktu lalu. Ia mencontohkan, banyak SPK yang menyelenggarakan layanan PAUD, pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Untuk mengurus izinnya, mereka harus mendatangi kantor direktorat jenderal yang berbeda-beda di…

Tulisan: Kemendikbud Masukkan Pemantauan Tenaga Kerja Asing Sebagai Butir Penilaian Akreditasi

Jakarta, Kemendikbud ---  Sekretaris Ditjen PAUDNI, Ella Yullaelawati mengingatkan, perlu adanya pemantauan secara seksama mengenai penggunaan tenaga kerja asing di bidang PAUDNI. “Awasi penyalahgunaan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja sebagai pendidik, terutama di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI),” ujarnya. Hal tersebut dikatakannya saat memimpin rapat pembahasan akreditasi Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) di kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (08/01/2015). Rapat tersebut dihadiri Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF). Ella mengatakan, hal itu diperlukan untuk mengantisipasi kejadian seperti adanya tenaga kerja asing yang bekerja di lembaga penyelenggara PAUDNI namun tidak memiliki izin bekerja. Izin bekerja…

Tulisan: BAN PNF Siap Akreditasi Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Jakarta, Kemendikbud --- Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (PNF) menyatakan siap mengakreditasi Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) untuk jenjang Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak. Badan tersebut telah menyusun draf instrumen yang dibutuhkan dan proses akreditasi akan dilaksanakan mulai tahun ini. Hal itu ditegaskan Ketua Ban PNF Boedi Darma Sidi pada rapat persiapan Akreditasi SPK yang diselenggarakan Sekretariat Ditjen PAUDNI, Kamis (08/01/2015). “Kami harap Ditjen PAUDNI dapat membantu mensosialisasikan kepada pengelola SPK bahwa kami akan melakukan akreditasi mulai tahun ini,” ujarnya. Budi menyebutkan, tahun ini lembaga yang ia pimpin telah mengalokasikan anggaran untuk mengakreditasi 5.000 lembaga PAUD dan nonformal. Jumlah ini…

Tulisan: Penyelarasan Pendidikan dan Dunia Kerja Perlu Perubahan Sistemik dan Koordinasi Serius

Jakarta, Kemendikbud --- Pengangguran merupakan masalah nasional yang serius dan memerlukan perhatian khusus untuk memberikan solusi yang komprehensif. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai koordinator lintas kementerian dan lembaga dalam penyelarasan pendidikan dan dunia kerja membentuk tim penyelaras yang telah dibentuk pada tahun 2009. Tim Ahli penyelaras pendidikan dan kebudayaan yang terdiri dari Sri Gunani Partiwi, Maria Anityasari, Yudha Prasetyawan, didampingi oleh Plt. Direktur Jenderal PAUDNI Hamid Muhammad, dan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Muslikh, menyampaikan laporan hasil penelitian yang dilakukan dari tahun 2009 s.d. 2014. “Saya sampaikan terima kasih atas laporan yang diberikan. Penyelarasan pendidikan dan dunia kerja sangat…

Tulisan: Suasana Taman Bacaan Masyarakat Harus Menyenangkan

Jakarta, Kemendikbud --- Salah satu program Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) Kemendikbud adalah Program Pendidikan Masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan program ini antara lain adalah Pengembangan Budaya Baca Masyarakat, salah satunya melalui Program Penyediaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Program Pengembangan Budaya Baca terdiri atas empat jenis program, yaitu Sarana Peningkatan Mutu TBM Berbasis Elektronik, TBM Ruang Publik/@Mall, TBM Rintisan dan TBM Penguatan. Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Wartanto menegaskan, Kemendikbud terus mengembangkan program TBM. Pada tahun 2014, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memberikan bantuan rintisan TBM sebesar masing-masing Rp30 juta untuk 250 lembaga. “Selain itu kami…

Tulisan: Kemendikbud Terbitkan 123 Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) telah menerbitkan 123 izin Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK). Izin SPK diberikan kepada 67 eks sekolah internasional dan 25 sekolah nasional plus yang mengajukan penyesuaian izin hingga akhir November 2014. Sebagian besar dari sekolah-sekolah tersebut memiliki layanan KB dan juga TK. SPK, atau yang dulu kerap disebut sekolah internasional, adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola  atas dasar kerja sama antara lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia. Pemerintah menerbitkan Izin SPK dari berbagai wilayah Indonesia, terutama kota-kota besar. SPK tersebar di…