Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus melakukan penguatan ekosistem perbukuan nasional dalam rangka penyempurnaan kualitas buku pelajaran. Apresiasi diberikan salah satunya kepada Nahdlatul Ulama (NU) atas peran aktifnya memberikan masukan atas isi buku pelajaran kepada Kemendikbud.  
 

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Dadang Sunendar menyerahkan satu set (139 jilid) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V Braille dan 1 jilid Sejarah KBBI kepada Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia. Dadang mengatakan, Badan Bahasa dan Perpusnas memiliki visi dan misi yang sama, yaitu mencerdaskan anak bangsa melalui bahan literasi. Ia berharap masyarakat yang membutuhkan KBBI V Braille dapat memanfaatkan kamus ini dengan baik.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meresmikan laboratorium seni budaya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 5 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ia berharap bantuan laboratorium seni budaya yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat meningkatkan kreativitas siswa dan mendorong hadirnya karya-karya baru.
 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Polandia terus meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan Pemerintah Polandia. Pentingnya meningkatkan hubungan kerja sama tersebut, mengingat negara dengan jumlah penduduk sekitar 37 juta itu merupakan pintu masuk bagi Indonesia ke negara-negara Eropa Timur dan Eropa Tengah.
 

Pada pekan lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhajdir Effendy didampingi pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan kunjungan kerja ke Tawau, Sabah, Malaysia tepatnya pada 25 s.d. 26 Januari 2019. Dari hasil kunjungan kerjanya, Mendikbud memastikan bahwa semua anak warga Negara Indonesia usia sekolah akan mendapatkan hak pendidikan yang sama baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri.
 

Bagi penyandang tunanetra, mempelajari Bahasa Indonesia akan lebih mudah jika ditunjang dengan berbagai bahan bacaan dengan huruf Braille. Selain itu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi huruf Braille juga diperlukan ketika harus mencari arti kata-kata dalam Bahasa Indonesia.
 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi cetakan dengan huruf Braille kini tersedia di Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Dadang Sunendar menyerahkan satu set atau 139 jilid KBBI V Braille dan satu buku Sejarah KBBI kepada Perpusnas.
 

 

 

 

Sekolah adalah rumah kedua bagi anak. Tapi menjadikan sekolah sebagai rumah kedua yang nyaman dan membuat siswa betah berada di sekolah, belum menjadi sesuatu yang terjadi di semua sekolah. Di Sekolah Indonesia Jeddah, salah satu Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), sekolah benar-benar telah menjadi rumah kedua, baik bagi siswa maupun gurunya. Mereka betah berlama-lama berada di sekolah melakukan berbagai aktivitas.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, pada pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun 2018, belum semua sekolah menggunakan seleksi jarak dalam menerima peserta didik  baru. Tahun lalu masih ditemukan oknum masyarakat yang melakukan penyimpangan dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk mendaftarkan anaknya di sekolah tujuan. Karena itu mulai tahun ini Kemendikbud menerapkan kebijakan baru yang menetapkan bahwa SKTM tidak bisa lagi digunakan sebagai syarat dalam seleksi PPDB.
 

 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy melakukan kunjungan ke beberapa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau Community Learning Center (CLC) di Tawau, Malaysia, Kamis (24/1/2019). Kunjungan ini bertujuan memastikan pemenuhan hak mendapatkan pendidikan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) pada usia sekolah yang tinggal di luar wilayah Indonesia.
 

 

Sebagai upaya percepatan pembangunan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membahas berbagai persoalan dengan Kementerian Keuangan. Topik yang dibahas dalam pertemuan itu, antara lain, mengenai guru honorer, revitalisasi SMK, dana perwalian kebudayaan serta penggunaan teknologi dan informasi dalam pembelajaran. Pertemuan yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy dan Menteri Keuangan (Menkeu), berlangsung pada Selasa (23/1/2019), di kantor Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengganti Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada masa pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tahun 2019. Integrasi data ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Dengan begitu, pemerintah dapat membangun ekosistem pendidikan dengan berbasis data kependudukan, sekaligus membuat basis data atau profil lengkap anak usia sekolah sebagai generasi penerus bangsa.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membentuk Satgas PPDB untuk memastikan berjalannya kebijakan zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kemendikbud dan Kemendagri secara bersama-sama akan mengawasi implementasi kebijakan zonasi hingga ke daerah-daerah.
 

Sebagai upaya mendukung Gerakan Literasi Nasional (GLN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan PT. Pos Indonesia (Persero) menandatangani nota kesepahaman tentang pemanfaatan layanan pos dalam pengembangan pendidikan dan kebudayaan, khususnya program pengiriman buku gratis.
 

Menindaklanjuti kerjasama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dalam lingkup tugas Kemendikbud pada 10 November 2016 lalu, Kemendikbud akan mengintegrasikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan Data Kependudukan dan Catatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 2019.
 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang PPK. Program ini merupakan solusi alternatif untuk menyiapkan generasi emas di Indonesia tahun 2045. Untuk mempercepat implementasi PPK di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama dengan Wahana Visi Indonesia (WVI) sebuah yayasan kemanusiaan yang fokus pada anak meluncurkan buku Panduan Praktis PPK Konstektual di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, pada Selasa (22/01/2019).
 

Mulai tahun ajaran 2019/2020, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) akan diganti dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan integrasi data kependudukan dengan data pendidikan.
 

 

Terus memupuk jiwa nasionalisme saat berada jauh dari Tanah Air menjadi suatu keniscayaan bagi siapapun yang mengaku bertanah air Indonesia. Begitu pula dengan anak-anak Indonesia yang mengenyam pendidikan di Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN). Di Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) misalnya, banyak siswanya yang lahir dan besar di Arab Saudi tanpa pernah sekali pun menjejakkan kakinya di Tanah Air. Tanpa pernah melihat langsung seperti apa negara Indonesia. Tapi mereka tetaplah anak-anak Indonesia. Dengan bantuan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Indonesia Jeddah, mereka mengenal Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan dan karakter ke-Indonesia-an pun ditanamkan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari.