Pemerataan layanan pendidikan terus menjadi perhatian pemerintah. Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu program unggulan pemerintah, khususnya dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, atau anak di panti asuhan.
 

Pengembangan Sertifikasi dalam Revitalisasi Pendidikan Vokasi dibahas secara khusus pada sidang komisi Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019.
 

Indonesia merupakan negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia. Untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar dan maju sangat ditentukan oleh generasi usia produktif. Salah satu kunci untuk menyiapkan generasi usia produktif adalah melalui pendidikan.
 

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi unggulan dalam mewujudkan pemerataan Pendidikan, dan wujud keberpihakan terhadap anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin.
 

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 resmi ditutup. Perhelatan tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ini menghasilkan lima kelompok rekomendasi.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyampaikan, gerakan literasi harus terus diperkuat, tidak hanya melalui kegiatan-kegiatan tertentu yang sifatnya sementara. “Kita harus memastikan sekolah mendorong anak-anak untuk cinta membaca”.
 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan, fokus dunia pendidikan saat ini adalah untuk memberikan keterampilan kerja bagi generasi muda, khususnya dalam menyambut bonus demografi dan persaingan yang semakin ketat.
 

Dalam arahannya saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019, Presiden Joko Widodo meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus meningkatkan pendidikan vokasi.
 

Komitmen jangka panjang yang saling menguntungkan antara sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) menjadi syarat mutlak keberhasilan pendidikan vokasi.
 

 

Pada rembuk nasional kali ini, kami juga mengundang sejumlah perusahaan yang nantinya akan berbagi pengalaman dalam penguatan pendidikan vokasi
 

Sebagai wujud membangun sinergi  seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelenggarakan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2019.
 

Pemerintah Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, memberikan apresiasi pembaruan pengembangan layanan Program Indonesia Pintar (PIP) yang sebelumnya berupa pemberian uang tunai di teller bank, saat ini dipermudah dengan adanya Kartu Indonesia Pintar (KIP) berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelenggarakan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 tanggal 11 – 14 Februari 2019 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Sawangan, Depok, Jawa Barat. Salah satu yang menjadi fokus pembahasan utama pada RNPK 2019 adalah Revitalisasi Vokasi.
 

Selain membahas topik-topik di bidang pendidikan, Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019, juga membahas mengenai pemajuan kebudayaan. Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Bidang Inovasi dan Daya Saing, Ananto Kusuma Seta mengatakan, kebudayaan merupakan dasar dari pendidikan, dan kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan.
 

Salah satu tujuan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah membantu mengurangi angka anak putus sekolah. Hal ini juga dirasakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pada tahun 2018 Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Klaten sudah tersalurkan hampir 100 persen, sehingga sangat membantu mengurangi angka putus sekolah.
 

Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyampaikan apresiasi terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) yang digagas Pemerintah untuk membantu anak-anak usia 6 s.d. 21 tahun dari keluarga miskin dan rentan miskin, serta dari panti asuhan untuk membantu memenuhi kebutuhan guna mendukung keberlanjutan pendidikannya.
 

 

 

Kebijakan zonasi pendidikan menjadi salah satu topik yang dibahas pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK Kemendikbud) tahun 2019.
 

Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mendukung pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Hal tersebut diutarakan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Mohammad Solihin. “Pemberian bantuan melalui PIP harus dipertahankan dan terus berlanjut karena dirasa sangat membantu, khususnya bagi siswa yang tidak mampu”, terangnya saat dihubungi melalui telepon, Minggu (10/02).
 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bertekad untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul di sektor pendidikan. Salah satu masalah pelik yang dihadapi saat ini adalah masalah guru.