Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan fleksibilitas dan otonomi kepada para kepala sekolah dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Penyesuaian kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai upaya mencegah penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).
 

Untuk pertama kalinya, pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dilakukan secara daring atau online karena masa pandemi Covid-19. Pelantikan pejabat secara daring berlangsung melalui telekonferensi dengan menggunakan aplikasi konferensi video dan disiarkan secara langsung melalui Youtube KEMENDIKBUD RI, pada Kamis pagi (16/4/2020). Seluruh pejabat yang dilantik berada di rumah masing-masing, sedangkan petugas pelantikan berada di Kantor Kemendikbud, Jakarta, yakni protokol, humas, dan teknisi TIK.
 

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesjen Kemendikbud) Ainun Na`im, melantik Harris Iskandar dan Sri Renani Pantjastuti sebagai Widyaprada Ahli Utama, pada Kamis (16/04/2020) melalui media telekonferensi. Widyaprada Ahli Utama merupakan nama jabatan baru yang ada di Kemendikbud.
 

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ainun Na'im melantik Rektor Universitas Bangka Belitung, Ketua Lembaga Layanan Dikti, tiga Pejabat Fungsional Ahli Utama, dan 10 Pejabat Tinggi Pratama di Jakarta, Kamis (16/4/2020). Pelantikan dilakukan melalui telekonferensi dengan memerhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah di masa pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Dalam permendikbud tersebut, Kemendikbud menghapus ketentuan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) sebagai salah satu syarat bagi guru honorer untuk dapat menerima gaji dari penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun kebijakan ini bersifat sementara dan hanya diberlakukan selama masa darurat Covid-19. Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler ini berlaku mulai April 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 oleh pemerintah pusat.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim merevisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler. Mendikbud kemudian memberlakukan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler. Dalam permendikbud baru itu, diatur ketentuan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bisa digunakan untuk membeli pulsa internet bagi guru dan siswa dalam mendukung pembelajaran dari rumah selama masa darurat Covid-19.
 

 

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan penyesuaian terhadap kebijakan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa kebijakan ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai akibat dari meningkatnya dampak penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).
 

Menindaklanjuti arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan perluasan jangkauan layanan bagi guru dan tenaga kependidikan IPA pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang ingin meningkatkan kompetensinya melalui program pendidikan dan pelatihan (Diklat) Daring Masif dan Terbuka (Didamba).
 

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) mengembangkan sebuah program dalam jaringan (daring) untuk memfasilitasi pelibatan publik dalam penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) yang diberi nama Relawan Covid-19 Nasional (RECON). Platform berbasis web ini menjadi media monitoring dan evaluasi bagi program relawan kemanusiaan Ditjen Dikti, serta membantu kegiatan preventif dan promotif penanganan Covid-19 di Indonesia.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah resmi meluncurkan program Belajar dari Rumah sebagai alternatif belajar di tengah pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ingin memastikan bahwa dalam masa yang sulit ini masyarakat terus mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelajaran dari rumah, salah satunya melalui media televisi.
 

 

Mulai Senin, 13 April 2020, Televisi Republik Indonesia (TVRI) akan menayangkan program baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang bertajuk Belajar dari Rumah. Program tayangan ini menjadi salah satu alternatif pembelajaran bagi siswa, guru, maupun orang tua, selama masa belajar di rumah di tengah wabah Covid-19. Program Belajar dari Rumah di TVRI akan diisi dengan berbagai tayangan edukasi, seperti pembelajaran untuk jenjang PAUD hingga pendidikan menengah, tayangan bimbingan untuk orang tua dan guru, serta program kebudayaan di akhir pekan, yakni setiap Sabtu dan Minggu. Untuk sementara, program ini direncanakan akan berjalan selama tiga bulan hingga Juli 2020.
 

Penyebaran pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) mengakibatkan banyak peserta didik harus melaksanakan kegiatan belajar di rumah, baik melalui sarana dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring). Namun, tidak semua peserta didik maupun pendidik memiliki kemampuan untuk mengakses platform pembelajaran daring secara optimal.
 

Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) mengumumkan hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2020, secara daring di Jakarta, Rabu (08/04). Sebanyak 96.496 siswa, dari 489.601 pendaftar dinyatakan lulus dan masuk di 86 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia.
 

 

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan (Ditjenbud) melakukan pendataan pekerja seni yang terdampak Covid-19. Pendataan gelombang pertama telah berlangsung sejak Jumat (3/4/2020), dan ditutup pada Rabu (8/4/2020), dengan mengisi formulir daring melalui bit.ly/borangpsps.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengapresiasi dukungan dan respon cepat dari Rumah Sakit PTN (RS PTN) dalam membantu penanganan pandemi Covid-19. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Dikti (Dirjen Dikti), Nizam, menyampaikan bahwa sejak awal Maret, RS PTN dan Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi Negeri (FK PTN) secara intensif telah melakukan berbagai upaya untuk menyiapkan diri untuk bisa berperan sebagai test center dan melakukan penanganan pasien. Melihat antusiasme dan respon RS PTN tersebut, Kemendikbud telah melakukan revisi anggaran untuk memastikan keamanan dan keselamatan para relawan dan tenaga medis yang bertugas di RS PTN tersebut melalui kerja sama pengadaan APD dengan berbagai instansi pemerintah.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kepada Rumah Sakit Pendidikan dan Relawan Mahasiswa Kesehatan yang bertugas dalam penanganan Coronavirus Disease (COVID-19). Secara simbolis bantuan diserahkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Plt. Dirjen Dikti) Nizam kepada perwakilan Relawan dan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia dalam telekonferensi, Senin (06/04). Bantuan yang diserahkan berupa 2.000 baju APD, 2.000 pelindung muka/face shield dan 466 sepatu bot.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan apresiasi kepada universitas, baik negeri maupun swasta yang memberikan dukungan kepada mahasiswa selama melakukan pembelajaran dari rumah ditengah pencegahan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). Hal tersebut diutarakan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (plt. Dirjen Dikti), Nizam, di Jakarta, Senin (06/04).
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyiapkan lima strategi untuk menjalankan pembelajaran holistik demi mengembangkan sumberdaya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Salah satu indikator yang digunakan adalah peningkatan nilai Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia. PISA sebagai metode penilaian internasional merupakan indikator untuk mengukur kompetensi siswa Indonesia di tingkat global.