13707 hasil pencarian untuk "".
Jakarta, Kemendikbud – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Amzulian Rifai menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. “Nota kesepahaman ini merupakan inisiatif dari Kemendikbud untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Ini merupakan komitmen kami sebagai institusi kementerian maupun sebagai aparatur negara,” disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman di kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (27-2-2017). Ruang lingkup kerja…
Pembangunan kesehatan adalah investasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang untuk dapat berperilaku hidup yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu perencanaan pembangunan kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, serta dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan seluruh komponen bangsa dalam pelaksanaannya. Salah satu upaya optimalisasi serta akselerasi hasil kerja dan kontribusi berbagai sektor dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan maka diselenggarakan forum komunikasi dan informasi antara stakeholders berbagai lintas sektor yang melibatkan lebih kurang 1.787 peserta baik di tingkat…
Jakarta, Kemendikbud --- Sebanyak 21 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) dialihkan ke pemerintah pusat. Hal tersebut menyusul ditandatanganinya surat serah terima oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di kantor Kemendikbud, Jakarta(23/2/2017). Didik Suhardi menyampaikan seiring dialihkannya BPKB ke pemerintah pusat, maka status kepegawaian PNS (Pegawai Negeri Sipil) BPKB dialihkan juga ke pemerintah pusat (Kemendikbud). Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan dipersiapkan formasi dan pejabat untuk PNS yang baru dialihkan tersebut. Hal ini bertujuan agar mereka bisa langsung bekerja bersama Kemendikbud.…
Ambon, Kemendikbud -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memaparkan fokus kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan di depan peserta Tanwir Muhammadiyah. Sembari menyampaikan pokok-pokok kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Mendikbud mengajak Muhammadiyah untuk menyukseskan program-program prioritas yang diharapkan dapat mendorong pemerataan kesejahteraan dan mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Adapun di antaranya adalah Program Indonesia Pintar (PIP), Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan Revitalisasi Pendidikan Kejuruan. "Saya rasa Program Indonesia Pintar itu sejalan dengan semangat Muhammadiyah. Pemerintah menyantuni anak miskin, yatim piatu dan telantar sehingga dapat melanjutkan pendidikannya minimal sampai lulus SMA atau SMK," disampaikan Mendikbud di Gedung Islamic Center Kota…
Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terima Surat Keputusan (SK) pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) hari ini, di kantor Kemendikbud, senayan, Jakarta. Alih fungsi kepegawaian tersebut sebagai tindaklanjut dari Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, terkait pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Untuk menjalankan amanat dalam Undang-undang tersebut tentang Pemerintahan Daerah, Kemendikbud telah mengeluat surat Nomor 358/MPK.C/MK/2016 yang menyatakan kesediaan menerima pengembalian/pengalihan BPKB sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat. “Kami sampaikan terima kasih kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara beserta jajarannya yang…
Ambon, Kemendikbud -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia Timur. Disampaikannya bahwa Maluku menjadi propinsi prioritas dalam program pemerataan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. "Saya melihat Maluku yang paling siap untuk diajak kerja keras memajukan pendidikan," disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy pada Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan dengan peserta dari Dinas Pendidikan dan Pengawas Sekolah di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Maluku, Kamis (23-2-2017). Dilanjutkannya, bahwa investasi di bidang pendidikan adalah investasi yang paling menguntungkan dibandingkan investasi di sektor lain. Menteri Muhadjir berpesan kepada pemerintah…
Jakarta, Kemendikbud --- Ujian Nasional (UN) bagi peserta didik SMK tidak hanya menjalani ujian tertulis. Sejak tanggal 20 Februari lalu, peserta UN untuk jenjang SMK sudah mulai menjalani ujian kompetensi keahlian (UKK) sebagai bagian dari ujian nasional. UN untuk peserta didik SMK dilaksanakan dalam bentuk ujian kompetensi keahlian (UKK) yang dibagi menjadi dua jenis ujian, yaitu ujian praktik kejuruan (UPK) dan ujian teori kejuruan (UTK). Ujian praktik kejuruan dilaksanakan secara serentak pada rentang waktu tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan 18 Maret 2017. Kemudian untuk ujian teori kejuruan akan berlangsung pada 6 April 2017, sesuai jadwal UN untuk SMK…
Ambon, Kemendikbud -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan komitmen pemerintah dalam mengalokasikan dua puluh persen anggaran untuk fungsi pendidikan. Mendikbud mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama berinvestasi memajukan pendidikan. "Kemendikbud hanya mengelola sembilan persen dari total dua puluh persen anggaran fungsi pendidikan dari APBN," disampaikan Mendikbud kepada peserta Seminar Akselerasi Mutu Pendidikan di Kawasan Indonesia Timur di Gedung Islamic Center, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kamis (23-2-2017). Diungkapkannya sebanyak lebih dari enam puluh persen alokasi fungsi pendidikan di APBN disalurkan ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). "Tidak banyak daerah yang mengalokasikan anggaran…
Jakarta (Kemendikbud)—Peran koperasi di lingkungan satuan pendidikan akan semakin diperkuat, yaitu sebagai media proses pembelajaran perkoperasian dan kewirausahaan, serta berperan bagi pengembangan usaha yang mendukung ekonomi rakyat. Sebagai langkah awal intervensi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menandatangani Nota Kesepahaman dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MENKOP dan UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (22/2/2017). Penandatanganan Nota Kesepahaman ini sebagai bentuk kerja sama pengembangan perkoperasiaan dan kewirausahaan di lingkungan satuan pendidikan. “Kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan peran koperasi di lingkungan satuan pendidikan sebagai media proses pembelajaran perkoperasian dan kewirausahaan serta berperan bagi…
“Rancangan Undang-undang Kebudayaan untuk Kemajuan Kebudayaan Indonesia”
Jakarta, Kemendikbud --- Dalam memajukan kebudayaan Indonesia, Pemerintah RI bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengoptimalkan peran aktif lintas sektor Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah dalam memajukan Kebudayaan Nasional. Tugas dan fungsi di bidang kebudayaan pada prinsipnya bersifat lintas sektor, sehingga dalam pelaksanaannya, tugas dan fungsi tersebut dilakukan oleh beberapa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
Demikian hasil laporan singkat Rapat Kerja Komisi X DPR RI tentang pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Kebudayaan, bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Kementerian Pariwisata RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi RI, dan…
