Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi bekerja sama dengan Kedutaan Besar Australia menyelenggarakan “Indonesia – Australia Virtual Online Higher Education Policy Dialogue: Designing Online Learning Materials”. Webinar tersebut digelar untuk mendiskusikan kebijakan pendidikan tinggi baik di Indonesia maupun Australia terkait dengan pembelajaran daring. Acara yang digelar melalui Zoom dan kanal YouTube SPADA Indonesia, Kamis (11/02) dengan menghadirkan beberapa akademisi sebagai pembicara dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia (Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Makassar dan Universitas Tanjungpura) dan beberapa Universitas di Australia (University of Southern Queensland, Maqcuiarie University, Griffith University dan University of Western Australia).
 

Pada era digital saat ini, masyarakat memiliki banyak alternatif untuk mengakses konten film, terutama yang berbasis pada jaringan informatika, baik berupa layanan Over The Top (OTT) maupun Video on Demand (VoD). Namun, kenyataannya belum semua film yang berbasis internet ditayangkan melalui proses penyensoran. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi Lembaga Sensor Film (LSF) untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat agar secara mandiri dapat memilah dan memilih tontonan sesuai dengan penggolongan usia.
 

Pemerintah telah membuka kuota hingga satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bagi guru honorer segala usia. Mendikbud mengatakan pembukaan seleksi PPPK ini merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah kekurangan guru, dan kesejahteraan guru honorer di berbagai daerah.
 

Dalam rangka mendorong transformasi pendidikan di Provinsi Papua Barat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sorong dan Kota Sorong.
 

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nizam menandatangani naskah kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dalam acara Pengukuhan Pengurus Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides), yang diselenggarakan oleh Kemendes-PDTT, Rabu (10/02).
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) meluncurkan program Kampus Mengajar Angkatan 1 Tahun 2021 pada 9 Februari 2021. Program ini merupakan implementasi dari kebijakan Kampus Merdeka yang selaras dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin guna menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang tangguh dan unggul.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berkolaborasi dengan pemerintah daerah (Pemda) meluncurkan program Sekolah Penggerak pada 1 Februari 2021. Program ini merupakan upaya penyempurnaan transformasi sekolah yang berfokus pada hasil pembelajaran.
 

Southeast Asian Ministers of Education Organization, Quality Improvement of Teachers and Education Personnel (SEAMEO QITEP) in Language (SEAQIL) bersama Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia (FPBS UPI) menandatangani perjanjian kerja sama dalam rangka mendukung Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Kegiatan ini juga ditujukan untuk membangun jejaring dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. SEAQIL adalah pusat peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di bawah organisasi regional antarpemerintah negara-negara Asia Tenggara, di mana Indonesia merupakan salah satu pendirinya.
 

Kampus Mengajar adalah kegiatan mengajar di sekolah yang merupakan bagian dari program Kampus Merdeka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menjelaskan tujuan diadakannya Kampus Mengajar adalah pertama, untuk menghadirkan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan pembelajaran literasi dan numerasi. Kedua, membantu pembelajaran di masa pandemi, terutama untuk SD di daerah 3T. Penyelenggaraan program ini sendiri adalah atas dukungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
 

Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI) merupakan program yang diinisiasi oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud. Program PKMI diharapkan dapat membangun kesadaran, motivasi serta kepercayaan diri pada mahasiswa dalam berwirausaha sehingga dapat membentuk lulusan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
 

 

Sebagai bentuk dukungan SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization) Centre di Indonesia terhadap Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, hari ini, Sabtu (6/2), tujuh SEAMEO menggelar kegiatan SEAMEO Outlook Pendidikan 21. Harapannya, ajang  yang melibatkan berbagai pihak dari jenjang PAUD sampai pendidikan tinggi ini dapat meningkatkan pembelajaran yang inovatif dan inspiratif dalam pembentukan sumber daya manusia (SDM) Indonesia berkarakter dan berakhlak unggul.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Kick Off Program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2021. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 3 – 5 Februari 2021 di Yogyakarta.⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan SKB tersebut, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Ketentuan dalam SKB itu mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
 

Kedaireka menjadi terobosan yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) sebagai tempat bertemunya perguruan tinggi dan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk berkolaborasi menciptakan beragam inovasi. Untuk mengetahui perkembangan platform Kedaireka dan program pendanaan matching fund yang telah diluncurkan pada akhir 2020 lalu, Ditjen Dikti mengadakan Webinar Kedaireka Outlook 2021, Kamis (4/2). Dalam webinar ini dipaparkan hasil perjalanan dan proses Kedaireka di tahun 2020 dengan berbagai kolaborasi di dalamnya, yang menggandeng sinergi pentahelix dari pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, industri, dan media.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memutuskan untuk meniadakan ujian nasional (UN) dan ujian kesetaraan di tahun 2021. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). SE tersebut ditandatangani Mendikbud Nadiem Anwar Makarim pada 1 Februari 2021 dan ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia.
 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) mendukung program penanganan kasus stunting (gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak karena kurangnya asupan gizi dalam waktu lama) yang digalakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dukungan tersebut terwujud dalam program Kampus Siaga dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang bekerja sama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Bidang GIZI (AIPGI). Program tersebut bertujuan menggerakkan perguruan tinggi sehingga mendorong mahasiswa dalam 8 aktivitas Kampus Merdeka yang dilakukan di luar kampus demi membantu penanganan stunting. Hal tersebut disampaikan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti, Aris Junaidi pada Talkshow Perayaan Hari Gizi Nasional, Rabu (3/2).
 

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Agama (Kemenag), menerbitkan Keputusan Bersama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Keputusan ini merupakan wujud konkret komitmen pemerintah dalam menegakkan “Bhinneka Tunggal Ika”, membangun karakter tolerasi di masyarakat dan menindak tegas praktik-praktik pada sektor pendidikan yang melanggar semangat kebangsaan tersebut.
 

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto, mengapresiasi produk bucket yang dihasilkan oleh SMK Warga Surakarta. Bucket, sejenis alat berat berukuran besar yang biasa dipakai pertambangan (escavator) umumnya diimpor dari Cina dan Jepang. Saat ini, Indonesia mampu menghasilkan produk tersebut hingga 500 pieces dengan kisaran harga Rp1 juta.
 

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Wikan Sakarinto melakukan kunjungan ke SMK Warga, Surakarta, Jawa Tengah (31/1).
 

Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan dari program transformasi sekolah yang ada sebelumnya.  Dalam peluncuran Program Sekolah Penggerak, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menerangkan bahwa kolaborasi seluruh ekosistem pendidikan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim meluncurkan Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak, Senin (1/2/2021) secara virtual. Peluncuran ini disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube KEMENDIKBUD RI dan disaksikan oleh perwakilan dari pimpinan daerah seluruh Indonesia.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim meluncurkan Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak, secara daring di Jakarta, pada Senin (01/02/2021). Turut hadir dalam peluncuran ini, mewakili Mendagri yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori, dan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.
 

Mendikbud mengatakan Program Sekolah Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik melalui enam Profil Pelajar Pancasila.