Sebagai bentuk dukungan SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization) Centre di Indonesia terhadap Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, hari ini, Sabtu (6/2), tujuh SEAMEO menggelar kegiatan SEAMEO Outlook Pendidikan 21. Harapannya, ajang  yang melibatkan berbagai pihak dari jenjang PAUD sampai pendidikan tinggi ini dapat meningkatkan pembelajaran yang inovatif dan inspiratif dalam pembentukan sumber daya manusia (SDM) Indonesia berkarakter dan berakhlak unggul.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Kick Off Program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2021. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 3 – 5 Februari 2021 di Yogyakarta.⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan SKB tersebut, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Ketentuan dalam SKB itu mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
 

Kedaireka menjadi terobosan yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) sebagai tempat bertemunya perguruan tinggi dan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk berkolaborasi menciptakan beragam inovasi. Untuk mengetahui perkembangan platform Kedaireka dan program pendanaan matching fund yang telah diluncurkan pada akhir 2020 lalu, Ditjen Dikti mengadakan Webinar Kedaireka Outlook 2021, Kamis (4/2). Dalam webinar ini dipaparkan hasil perjalanan dan proses Kedaireka di tahun 2020 dengan berbagai kolaborasi di dalamnya, yang menggandeng sinergi pentahelix dari pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, industri, dan media.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memutuskan untuk meniadakan ujian nasional (UN) dan ujian kesetaraan di tahun 2021. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). SE tersebut ditandatangani Mendikbud Nadiem Anwar Makarim pada 1 Februari 2021 dan ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia.
 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) mendukung program penanganan kasus stunting (gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak karena kurangnya asupan gizi dalam waktu lama) yang digalakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dukungan tersebut terwujud dalam program Kampus Siaga dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang bekerja sama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Bidang GIZI (AIPGI). Program tersebut bertujuan menggerakkan perguruan tinggi sehingga mendorong mahasiswa dalam 8 aktivitas Kampus Merdeka yang dilakukan di luar kampus demi membantu penanganan stunting. Hal tersebut disampaikan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti, Aris Junaidi pada Talkshow Perayaan Hari Gizi Nasional, Rabu (3/2).
 

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Agama (Kemenag), menerbitkan Keputusan Bersama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Keputusan ini merupakan wujud konkret komitmen pemerintah dalam menegakkan “Bhinneka Tunggal Ika”, membangun karakter tolerasi di masyarakat dan menindak tegas praktik-praktik pada sektor pendidikan yang melanggar semangat kebangsaan tersebut.
 

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto, mengapresiasi produk bucket yang dihasilkan oleh SMK Warga Surakarta. Bucket, sejenis alat berat berukuran besar yang biasa dipakai pertambangan (escavator) umumnya diimpor dari Cina dan Jepang. Saat ini, Indonesia mampu menghasilkan produk tersebut hingga 500 pieces dengan kisaran harga Rp1 juta.
 

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Wikan Sakarinto melakukan kunjungan ke SMK Warga, Surakarta, Jawa Tengah (31/1).
 

Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan dari program transformasi sekolah yang ada sebelumnya.  Dalam peluncuran Program Sekolah Penggerak, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menerangkan bahwa kolaborasi seluruh ekosistem pendidikan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim meluncurkan Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak, Senin (1/2/2021) secara virtual. Peluncuran ini disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube KEMENDIKBUD RI dan disaksikan oleh perwakilan dari pimpinan daerah seluruh Indonesia.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim meluncurkan Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak, secara daring di Jakarta, pada Senin (01/02/2021). Turut hadir dalam peluncuran ini, mewakili Mendagri yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori, dan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.
 

Mendikbud mengatakan Program Sekolah Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik melalui enam Profil Pelajar Pancasila.
 

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Vokasi) Wikan Sakarinto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) di Surakarta Jawa Tengah, (31/1/2021). Dirjen Vokasi ingin memantau berjalannya program SMK sebagai Pusat Keunggulan (PK).
 

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Wikan Sakarinto menekankan bahwa kompetensi merupakan kunci utama bagi para lulusan pendidikan vokasi. Lulusan kompeten adalah mereka yang memiliki bekal hard skills, soft skills, dan pendidikan karakter yang berguna pada saat mereka terjun langsung dalam dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
 

 

Pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi Covid-19 di Indonesia telah berlangsung sekitar 10 bulan. Namun, bagi sebagian besar pelaku pendidikan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, hal ini dikhawatirkan akan terjadi learning loss (kehilangan minat belajar, -red) pada siswa karena berkurangnya intensitas interaksi guru dan siswa saat proses pembelajaran.
 

Kompetensi merupakan kunci utama bagi para lulusan pendidikan vokasi. Lulusan kompeten adalah mereka yang memiliki bekal hard skills, soft skills, dan pendidikan karakter yang berguna pada saat mereka terjun langsung dalam dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
 

Southeast Asian Ministers of Education Organization for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP) menggelar talkshow bertajuk “Integrasi Peran Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam Penguatan Sekolah Vokasi Indonesia”. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 28 Januari 2021 di Kantor SEAMEO BIOTROP, Bogor. Kegiatan yang diikuti oleh 342 peserta secara daring dan 25 peserta luring, menjadi ajang diskusi dalam rangka peningkatan kapasitas lulusan sekolah vokasi (SMK) dalam mensinergikan dirinya dengan kebutuhan DUDI masa kini.
 

Banyak hikmah yang bisa kita ambil dibalik bencana. Istilah ini pula yang seolah menggambarkan semangat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam melakukan inovasi layanan di masa pandemi Covid-19.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, terus mendorong masyarakat lokal maupun asing mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Dikatakan Kepala Badan Bahasa, Kemendikbud, E. Aminudin Aziz, banyak upaya yang telah dilakukan untuk mendorong kapasitas para penutur Bahasa Indonesia baik di dalam maupun luar negeri.
 

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, E. Aminudin Aziz menjelaskan, tiga perbedaan mendasar antara Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) terdahulu dengan sistem terbaru yang diberi nama UKBI Adaptif Merdeka. Perbedaannya terletak pada segi desain uji, platform penyajian tes, dan pelaksanaan tes.
 

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa E. Aminudin Aziz menyebut bahwa masyarakat selama ini menyambut baik program Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Dengan peluncuran UKBI Adaptif Merdeka hari ini, Aminuddin berharap animo masyarakat semakin tinggi. “Harapan saya dari kaum pelajar, mahasiswa, guru,dosen, pejabat fungsional, kalangan profesional dan masyarakat umum bisa menjadi bagian dari pelaksanaan UKBI adaptif ini,” katanya saat peluncuran UKBI Adaptif Merdeka secara daring, Jumat (29/1).
 

Pemutakhiran produk kebahasaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) ke dalam bentuk adaptif akan membuka peluang bagi penutur bahasa Indonesia yang lebih luas untuk mengikuti UKBI. Di antaranya adalah kalangan profesional berbagai bidang dan pemelajar asing yang selama ini kesulitan mengikuti UKBI karena harus mengikuti satu paket uji lengkap yang kurang sesuai dengan estimasi kemahirannya.