Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) memberikan dukungan terhadap Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dukungan dan apresiasi disampaikan oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Syafruddin, saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Diskusi Kelompok Terpumpun tim Penguatan Pendidikan Karakter, di kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (07/07/2017).
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan pentingnya penguatan pendidikan karakter (PPK) untuk reformasi pendidikan. Penguatan karakter merupakan amanat Presiden kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sesuai nawacita yang harus segera diimplementasikan.
 

Menyambut Tahun Pelajaran 2017/2018, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menerbitkan Peraturan Mendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Salah satu hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar (rombel) dan jumlah rombel pada sekolah.
 

Peserta Bidang Lomba Fisika jenjang SMA dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahun 2017 harus mengikuti dua jenis tes, yaitu tes eksperimen dan tes teori. Tes eksperimen dan tes teori masing-masing dilaksanakan selama lima jam di hari yang berbeda. Untuk tes eksperimen, para peserta harus mengukur koefisien absorpsi dari suatu larutan untuk melihat seberapa besar larutan tersebut mengabsorpsi gelombang elektromagnetik. Tes eksperimen dilakukan di hari pertama lomba (4/7/2017), dilanjutkan dengan tes teori di hari berikutnya.
 

 

 

 

Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang akan diterapkan pada tahun pelajaran baru 2017/2018, pelaku pendidikan Provinsi Riau yang diwakili oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru, Riau membacakan pernyataan dukungan terhadap program PPK ditengah acara pembukaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahun 2017, di GOR Remaja Pekanbaru, Riau, Senin (03/07/2017).
 

 

Lezatnya ikan patin dan buah durian. Di Provinsi Riau sebagai produk unggulan. Jangan main-main dengan urusan pendidikan. Nasib masa depan bangsa menjadi taruhan. Itulah sebait pantun yang dibacakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat acara pembukaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2017 di Pekanbaru, Riau, (3/7/2017).
 

Sebagai wujud mengembangkan bakat dan prestasi di bidang sains atau ilmu pengetahuan siswa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional (OSN). Penyelenggaraan olimpiade tahun ke-16 ini diselenggarakan pada tanggal 2 s.d. 8 Juli 2017 di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (30/6). Dalam kesempatan tersebut, Mendikbud berkesempatan berdiskusi dan menerima aspirasi dari pengurus ponpes terkait program Penguatan Pendidikan Karakter  (PPK).
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan bahwa kebijakan tentang hari sekolah bukanlah full day school
 

Masih dalam suasana lebaran, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Selain bersilaturahmi dengan pengasuh pondok, Mendikbud juga menyempatkan berziarah ke makam Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
 

 

 

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyusun rencana induk pemajuan kebudayaan. Rencana induk ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang baru saja disahkan Mei 2017.
 

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Pemajuan Kebudayaan, tindakan yang dilakukan terhadap objek pemajuan kebudayaan yakni inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan. Setiap warga negara dapat berperan aktif dalam pemajuan kebudayaan. Sepuluh objek pemajuan kebudayaan tersebut adalah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus. Berikut penjelasan singkat tentang ke-10 objek pemajuan kebudayaan tersebut.
 

Undang-Undang (UU) Pemajuan Kemajuan telah disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis, (27/4/2017). Salah satu hal yang tercantum dalam UU tersebut adalah mengenai ketentuan pihak asing dalam memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan milik Indonesia. Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan, Hilmar Farid mengatakan, pemerintah Indonesia bisa memberikan izin kepada pihak asing yang ingin memanfaatkan objek budaya Indonesia dengan syarat harus memenuhi prinsip sharing benefit atau pembagian manfaat.
 

“Saya mendukung upaya yang dilakukan Bapak Menteri dalam rangka melaksanakan program perbaikan akhlak, perbaikan karakter. Kita menginginkan anak didik kita memiliki akhlak yang baik, karena inilah yang menjadi problem kebangsaan kita, bagaimana character building ini dibentuk sehingga menjiwai setiap langkah dalam bersikap,” tutur Ma’ruf.
 

 

Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan diatur ke dalam Peraturan Presiden (Perpres). Adapun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah tetap berlaku sambil menunggu terbitnya Perpres tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).
 

“Jangan remehkan kreativitas guru. Jangan pesimis. Kita harus optimis,” tegas Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata. Hal itu diungkapkannya terkait kemampuan guru berkreasi dalam menciptakan kegiatan yang mendukung Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Ia mengatakan, berbagai kegiatan di dalam maupun di luar kelas bisa diciptakan guru untuk melaksanakan kegiatan-kegatan PPK.
 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tentang Perubahan Nomor 74 2008 tentang Guru mempermudah guru untuk memenuhi ketentuan minimal 24 jam tatap muka karena 24 jam tersebut tidak hanya dilakukan di luar kelas, tetapi juga di luar kelas. Kegiatan di luar kelas tersebut bisa dikonversi menjadi jam tatap muka. Dari 5M kegiatan pokok guru, 2M di antaranya bisa dikonversi ke dalam jam tatap muka, yaitu membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.