Kondisi dunia saat ini sedang berada pada era yang sangat didorong oleh kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi dan teknologi digital. Semakin berkembangnya ilmu di bidang Artificial Intelligence (AI), big data analytic, Internet of Things (IoT), membuat lahirnya perubahan yang sangat cepat pada dunia. Sehingga dunia pendidikan pun harus seiring dengan kemajuan dan perubahan tersebut. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam pada webinar Transformasi Digital Menuju Kota 4.0, pada Rabu (18/11).
 

“Hadirnya platform Kedaireka didorong atas dasar keprihatinan terhadap banyaknya reka cipta perguruan tinggi yang belum dapat terhilirisasi ke industri, serta sebaliknya industri yang lebih nyaman dengan beragam reka cipta yang datang dari luar negeri,” ucap Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, Nizam, saat sebagai Keynote Speaker pada Webinar Industri Otomotif yang diselenggarakan oleh Tim Kerja Akselerasi Reka Cipta Ditjen Dikti, Jumat (13/11).
 

Sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian pemerintah atas pengabdian Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non-PNS, pemerintah memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi  PTK Non-PNS di lingkungan Kemendikbud tahun 2020.
 

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika menggelar Seminar Nasional Pendidikan Matematika (SeNdiMat) VIII yang berlangsung tanggal 18 sampai dengan 19 November 2020. SeNdiMat VIII ini diikuti oleh 800 orang terdiri dari guru matematika, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK dari berbagai provinsi di Indonesia, serta widyaiswara dan Pengembang Teknologi Pembelajaran.
 

Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelenggarakan penyusunan Usulan Rencana Kegiatan (URK) Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun anggaran 2021. Kepala Biro Perencanaan Kemendikbud M. Samsuri mengatakan, kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan URK DAK Fisik Tahun 2021 untuk setiap subbidang/setiap daerah yang telah mendapat persetujuan Kemendikbud.
 

Bandung, 17 November 2020 --- Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) 2020 yang tahun sebelumnya bernama Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN) menjadi salah satu rangkaian lomba yang dilaksanakan pada bulan Olahraga dan Kesehatan Jasmani dan diikuti oleh siswa jenjang SD hingga SMA/SMK. Akibat dampak pandemi, KOSN 2020 hanya menggelar dua cabang olahraga yaitu karate dan pencak silat.
 

Bandung, 17 November 2020 --- Meski tantangan di tengah pandemi Covid-19 cukup tinggi, namun semangat siswa yang memiliki potensi dan talenta di bidang olahraga tidak dapat dipadamkan begitu saja. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) secara resmi menggelar Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) 2020.
 

Kemah Budaya Kaum Muda merupakan salah program unggulan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan, Hilmar Farid menyatakan, KBKM adalah sebuah stepping stone atau batu pijakan bagi generasi muda dalam rangka pemajuan kebudayaan.
 

Sebanyak 18 tim mahasiswa kedokteran melenggang ke babak final pada Medical Online Championship (MOC). Meskipun baru pertama kali digelar, kompetisi ini berhasil menyaring tim-tim yang berasal dari berbagai daerah untuk memperebutkan medali pada enam bidang lomba.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) bekerja sama dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) melaksanakan seleksi Gala Siswa Indonesia (GSI) jenjang SMP tahun 2020, mulai Sabtu (14/11), di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi jalan bagi para peserta didik dalam menumbuhkembangkan bakat, minat dan prestasi dalam bidang sepakbola, melalui pembinaan kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah.
 

Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPlah) telah mencatat 536.316 transaksi telah dilakukan melalui SIPlah dengan nilai Rp10,4 triliun. Di dalamnya terdapat keterlibatan 103.619 satuan pendidikan, dan 11.000 penyedia barang dan jasa. Tak tanggung-tanggung, nilai transaksi yang diperoleh mencapai sekitar 50% dari total nilai pengadaan SIPlah yakni sebesar Rp20,8 triliun.  
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berkomitmen untuk terus menyempurnakan kebijakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di satuan pendidikan. Melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPlah),  Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Kemendikbud, mendorong keterlibatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut dinilai tidak hanya memberi manfaat sekolah untuk menjalankan praktik pengadaan yang akuntabel. Melainkan juga dapat meningkatkan perekonomian daerah, khususnya di masa krisis seperti saat ini.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan dua regulasi terkait pengadaan barang dan jasa di tahun 2020 ini. Kedua produk hukum tersebut adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan, serta Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang  Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Satuan Pendidikan melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah).
 

Bogor, 15 November 2020 – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Asosiasi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia menyelenggarakan Medical Online Championship (MOC) Tahun 2020. Ajang ini sebagai upaya membantu kualitas dari proses pembelajaran mahasiswa kedokteran di seluruh Indonesia.
 

Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), telah merampungkan babak penyisihan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Tahun 2020. Seluruh peserta terbaik yang lolos ke tahap final dari 34 provinsi sudah terseleksi. Rencananya, babak final KOSN jenjang SD, SMP, dan SMA, digelar awal Desember 2020.
 

Diskusi terpumpun bertajuk “Inovasi Teknologi Digital dalam Layanan Museum di Masa Pandemi Covid-19” yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengungkap berbagai tantangan dan inovasi yang dilakukan para pengelola museum selama masa pandemi. Peneliti Ahli Muda, Puslitjak, Balitbangbuk, Irna Trilestari menyorot beberapa sajian virtual beberapa museum yang dinilainya masih kurang komunikatif dan ada distorsi.
 

Layanan kunjungan museum di masa pandemi Covid 19 otomatis terhenti. Namun demikian, masyarakat tetap dapat belajar dan berkunjung ke museum melalui media virtual. Hal tersebut terungkap pada diskusi terpumpun yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak), Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbang dan Perbukuan), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kamis (12/11).
 

Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Jenderal (Setjen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Moch. Wiwin Darwina menilai penting peningkatan tata kelola pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada satuan pendidikan. Menurutnya, keterlibatan kementerian/lembaga terkait serta sektor swasta sangat berpengaruh dalam menyinergikan kebijakan/regulasi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
 

Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Pendidikan Dasar Tahun 2020 telah menyelesaikan babak penyisihan. Dewan juri telah merampungkan seluruh penilaian dari tanggal 9 sampai dengan 13 November 2020, dan memilih wakil terbaik tiap provinsi untuk berlaga di babak final.
 

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan saat ini menggunakan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah). Melalui SIPLah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan.  Salah satu tujuan penggunaan SIPLah adalah untuk membantu pelaku usaha dari UMKM untuk masuk ke dalam pasar nasional, khususnya dalam dunia pendidikan.
 

Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam menyosialisasikan kebijakan atau menyampaikan kinerja adalah masalah berkomunikasi. Komunikasi menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam kehumasan pemerintah agar pesan bisa diterima dengan baik dan dimengerti masyarakat. Berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi pun dilakukan lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, salah satunya melalui Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMA).
 

Dalam melahirkan publikasi yang semakin baik dan membangun iklim akademik secara nasional, pada kisaran tahun 2014-2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merancang Undang-Undang Sistem Perbukuan, dan kemudian pada tahun 2017 telah diresmikan.
 

Indonesia diprediksi bisa menjadi negara maju berperingkat kelima  di tahun 2030 jika memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan tentunya ditunjang melalui pendidikan yang mumpuni. Akan tetapi, akses masyarakat Indonesia terhadap tingkat pendidikan hingga SMA baru sebesar 40%. Pada Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia, Selasa (10/11), Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam menjelaskan bahwa akses pendidikan mulai dikembangkan secara masif setelah adanya Undang-Undang Pendidikan Nasional dimana akses untuk pendidikan dasar dan menengah sudah universal.
 

Perhotelan dan kapal pesiar merupakan dua bidang yang terdampak pandemi Covid 19 cukup keras. Sejak awal tahun 2020, layanan kedua industri ini nyaris berhenti total. Namun kondisi tersebut tidak mematahkan semangat dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FKPKPI dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bidang perhotelan dan kapal pesiar yang dilakukan di Bali, (11/11).
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI) menyelenggarakan Kerja Sama Pendidikan Vokasi Bidang Perhotelan dan Kapal Pesiar. Menurut Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikbud, Wartanto yang mewakili Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, dalam arahannya menyampaikan bahwa Direktorat Mitras DUDI harus menjadi terdepan dalam membangun jejaring. Keterhubungan antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) secara otomatis akan ikut menyelaraskan berbagai komponen di dalamnya.