"Kita akan merekrut sekitar 90 orang untuk mengajar di Johor, Kinabalu, Sabah, Serawak, dan Mindanao. Mereka untuk mengganti guru-guru kita yang sudah ada di sana, seperti kontrak kerjanya sudah dua kali diperpanjang, atau memang sudah pengen pulang ke sini," ujar Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (P2TK Dikdas) Kemendikbud, Sumarna Surapranata.

Himbauan ini disampaikan mengingat tenggat waktu penyaluran TPG PNS Daerah selambat-lambatnya tanggal 16 April 2015. Sebagai pedoman, pemerintah daerah dapat menggunakan Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah Melalui Mekanisme Transfer Daerah, yang telah dikeluarkan 31 Januari 2015

-Efektivitas Birokrasi Pendidikan dengan pelibatan publik menjadi pokok pembahasan dalam Sidang Komisi VII Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RPNK) 2015 yang berlangsung di Bojongsari, Depok, 29-31 Maret 2015. Sidang Komisi VII yang dipimpin Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Irjen Kemendikbud) Haryono Umar, mengemuka pentingnya untuk mengefektifkan layanan perlu pelayanan terpadu satu pintu dengan pembentukan lembaga atau unit penanganan pengaduan di masing-masing daerah dan di pusat.

Sebanyak 12 isu strategis yang diangkat untuk dibahas permasalahan, penyelesaian, dan penerapan praktek baik yang sudah dimiliki. Isu-isu tersebt meliputi registrasi nasional, pencatatan dan penetapan warisan budaya tak benda, fasilitasi bidang kebudayaan, pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi, Hak Kekayaan Intelektual, pembinaan perfilman, sensor film, kerja sama, kerja sama bidang kebudayaan, dan stakeholder yang terlibat dalam delegasi.

Sidang membahas kebijakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa. Kali ini, sebanyak empat isu besar yang diangkat. Pertama, peningkatan kualitas pendidikan bahasa. Berdasarkan data di lapangan, kualitas pendidikan bahasa Indonesia masih tergolong rendah, yaitu terlihat dari kualitas guru Bahasa Indonesia dan non guru Bahasa Indonesia yang memiliki masih kurang inovatif dalam mengajar atau menggunakan Bahasa Indonesia di dalam kelas. Selain itu, kemampuan literasi, minat membaca, menulis siswa Indonesia masih rendah, bahkan hasil penilaian PISA terhadap kedua hal tersebut masih rendah, yaitu menduduki peringkat 64 dari 65 negara.

Sidang di Komisi IV RNPK dipimpin oleh Komisi IV yaitu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemendikbud) Furqon. Isu dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2015 mencakup pelaksanaan UN yang jujur, danberkualitas, menjagasemangatsiswa mencapai kompetensi yang baik dalam UN walaupun UN tidak menentukan kelulusan, mengoptimalkan pemanfaatan hasil UN terutama untuk percepatan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Menjaga kualitas lulusan pendidikan kesetaraan tanpa UN sebagai kriteria kesetaraan.

Pertama, adanya kelebihan jumlah guru di semua jenjang. Namun, terungkap juga adanya kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil, dan Guru Tetap Yayasan. Kedua, sebanyak 252,843 Guru akan pensiun pada tahun 2015-2019. Sehingga, Kemendikbud perlu merekrut guru baru untuk menggantikan sejumlah guru yang akan pensiun tersebut. Ketiga, guru yang masih belum terdistribusi dengan baik, yang berakibat kesulitan pemenuhan jam mengajar.

Pada sidang Komisi II yang dipimpin Direktur Jenderal  Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) Hamid Muhammad, dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah (Dirjen Dikmen) Achmad Jazidie,  RNPK kali ini membahas Standar Pelayanan Minimal, Program Indonesia Pintar (PIP), Transparansi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Pendidikan Karakter, Revitalisasi Komite Sekolah, Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Vokasi.

Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menguatkan pelaku pendidikan yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan antara lain memfasilitasi orangtua agar lebih terlibat dalam pendidikan anak-anaknya, mengemuka dalam sidang Komisi I Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RPNK) 2015, yang berlangsung di Bojongsari, Depok 29-31 Maret 2015.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan akan memfokuskan untuk meningkatkan ekosistem pendidikan.

Sebanyak empat kementerian bekerjasama dengan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), meluncurkan kajian kebijakan nasional bidang pendidikan di Indonesia. Peluncuran ini merupakan bentuk kerja sama OECD dengan Indonesia, sebagai salah satu dari kelima negara prioritas dalam kemitraan OECD. Keempat kementerian tersebut adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Keuangan (Kemkeu), dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). Sebagai informasi, OECD merupakan organisasi internasional, beranggotakan 30 negara, yang bekerjasama bidang pembangunan ekonomi.

Menanggapi kontroversi dan pertanyaan publik tentang materi pada buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XI, Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, "Betul, memang kami temukan materi-materi bermasalah pada buku tersebut dan juga buku-buku Kurikulum 2013 yang lain. Seperti saya tegaskan pada November lalu, Kurikulum 2013 dan perangkatnya adalah barang setengah matang yang dipaksakan. Atas alasan itulah kami menunda implementasinya agar dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh baik terhadap dokumen kurikulum, buku maupun proses pendampingan dan kesiapan sekolah dan guru.

Menanggapi kontroversi dan pertanyaan publik tentang materi pada buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XI, Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, "Betul, memang kami temukan materi-materi bermasalah pada buku tersebut dan juga buku-buku Kurikulum 2013 yang lain. Seperti saya tegaskan pada November lalu, Kurikulum 2013 dan perangkatnya adalah barang setengah matang yang dipaksakan. Atas alasan itulah kami menunda implementasinya agar dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh baik terhadap dokumen kurikulum, buku maupun proses pendampingan dan kesiapan sekolah dan guru."

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyampaikan, proses monitoring pencetakan naskah UN terkait dengan pengadaan bahan ujian di percetakan dan distribusi. Monitoring, kata dia, juga dilakukan melalui kamera CCTV yang berada di kantor Kemendikbud.   “Di ruang kontrol di monitor secara reguler. Kita ingin proses ini transparan,” katanya saat memberikan keterangan pers di Kemendikbud, Jakarta, (20/03/2015).

Mendikbud, Anies Baswedan, didampingi sejumlah pejabat Kemdikbud melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan percetakan naskah soal ujian nasional (UN) tahun 2015, Rabu (18/3). Sidak ini bertujuan untuk memastikan bahwa salah satu komponen penting dalam pelaksanaan UN, yakni pencetakan naskah soal UN  berjalan dengan baik. Pencetakan naskah soal UN dilakukan secara transparan, masyarakat dapat melihat perkembangan pencetakan naskah soal UN  pada laman www.kemdikbud.go.id.

Mendikbud menyatakandalam beberapa waktu ke depan akan mengeluarkan surat edaran terkait keterbukaan akses kepesertaan kompetisi ini untuk disampaikan kepadadinas-dinas pendidikan di daerah. Surat edaran tersebut akan menjadi dasar penyesuaian petunjuk teknis lomba dan festival yang akan diadakan kedepannya. “Kami telah memperhatikan berbagai masukan yang berujung pada keputusan ini.

Terkait dengan pemberitaan yang terjadi, Mendikbud menjelaskan bahwa Kemdikbud memang  semata-mata  melaksanakan  kesepakatan  bersama  kedua  kementerian  di tahun 2009 itu, sehingga petunjuk teknis yang dibuat pun konsisten dan hanya mencantumkan     sekolah     umum     serta     tidak     mencantumkan     madrasah.

Pertemuan ASEMME memiliki fokus pada empat pilar kerja sama dan kemitraan pendidikan yang dikenal sebagai ASEM Education Process, yaitu: 1) Jaminan Mutu dan Pengakuannya; 2) Melibatkan Bisnis dan Industri dalam Pendidikan; 3) Mobilitas yang Seimbang; dan 4) Pembelajaran Sepanjang Hayat termasuk Pendidikan Teknik dan Vokasi serta Pelatihan (TVET). Untuk mendukung implementasi dari komitmen pilar ke-4, Forum ASEM 2015 tentang Pembelajaran Sepanjang Hayat (ASEM Forum on Lifelong Learning 2015), pertemuan dua tahunan ke-4 ini dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 9-12 Maret 2015.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan berkomitmen untuk memperkuat peranan aktor pendidikan dan kebudayaan (dikbud) di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai langkah awal, Mendikbud akan menurunkan komitmen tersebut dengan pelibatan gerakan sipil bagi para aktor pendidikan di seluruh Indonesia. Sebagai informasi, Mendikbud telah memulai komitmen dengan mengaktifkan pelibatan gerakan sipil melalui diskusi bersama Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), di Jakarta, hari Selasa lalu (24/2). Tidak hanya itu, Mendikbud Anies pun turut merangkul penggiat pendidikan dan kebudayaan di Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, 

Jakarta, 25 Februari 2015 --- Hasil Ujian Nasional (UN) SMA/sederajat digunakan sebagai pertimbangan dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

“Pendidikan sebagai sebuah gerakan jelas membutuhkan keterlibatan publik. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara sadar melakukan pelibatan publik dalam bersama-sama mengurusi pendidikan di negeri ini," ujar Mendikbud.

Dalam kunjungan yang didampingi Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud Hamid Muhammad, Mendikbud Anies Baswedan menyampaikan, “Kami berharap organisasi-organisasi sebesar Muhammadiyah memberikan perhatian besar pada pengembangan kebudayaan, dalam hal ini pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan.” Mendikbud kemudian memberi paparan singkat terkait tiga prioritas yang akan menjadi perhatiannya, yaitu penguatan aktor-aktor pendidikan, peningkatan mutu dan akses, serta perbaikan birokrasi pendidikan.

Pembentukan ditjen yang khusus menangani guru dan tenaga kependidikan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lantas apa saja tugas dan fungsinya?

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya resmi terbit. Perpres tersebut dibuat menyusul telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.